|
PELAJARAN DARI PEMILU INDIA |
|
|
|
|
Ditulis oleh Soedradjad
|
|
Kamis, 03 Juni 2004 |
Tahun ini ada puluhan negara-negara di dunia yang melaksanakan pemilu, baik untuk anggota parlemen saja atau anggota parlemen dan presiden atau kepala pemerintahan. Di Asia saja selain Indonesia pemilu juga dilaksanakan di Malaysia, Philippina, Korea Selatan, Taiwan, dan baru-baru ini India.
Banyak hal yang dapat dipelari dari penyelenggaraan pemilu-pemilu tersebut bagi negara kita yang sedang belajar melaksanakan kehidupan demokrasi. Akan tetapi, yang masih sangat hangat dan mempunyai berbagai keistimewaan, karena itu sangat menarik dipelajari adalah pemilu dan hasilnya yang diselenggarakan di India terakhir.
India merupakan negara terbesar di dunia yang melaksanakan demokrasi. Dan India juga mempunyai kedudukan istimewa dalam sejarah perjuangan kemerdekaan kita; sebagai salah satu negara yang pertama sekali mengakui Indonesia sebagai negara bangsa segera setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.
Amerika Serikat dalam bulan Nopember tahun ini juga akan melaksanakan pemilihan presiden. Negara ini selalu merasa mempunyai misi menyebarkan demokrasi dan biasanya menjadi panutan dunia dalam pengembangan demokrasi. Akan tetapi akhir-akhir ini ulah pemerintahnya kurang mencerminkan kualitas tersebut, bahkan banyak yang mengatakan bahwa dalam sejarah tidak pernah terjadi banyaknya negara dan pihak yang membenci AS seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Pamor AS sebagai pemegang kekuatan moral nilai-nilai demokrasi dan ekonomi pasar merosot tajam semenjak perang Irak dan kebijakan pemerintahan Presiden Bush di Timor tengah dengan perangnya melawan terorisme.
Menjelang pemilihan presidien bulan Juli ini mungkin ada baiknya Indonesia mempelajari pengalaman India untuk dijadikan bahan perbandingan dalam pengembangan hidup berdemokrasi. Sebelum disalah mengertikan, saya tidak menganjurkan agar kita mencontoh India mentah-mentah. Saya hanya ingin mengatakan bahwa ada nilai-nilai luhur dari apa yang terjadi dalam pemilu India baru-baru ini yang baik kita simak bersama.
MENYIMAK HASIL PEMILU INDIA
Sebagaimana diketahui dalam pemilu di India baru-baru ini, aliansi demokrasi nasional pimpinan partai BJP (Bharatiya Janata Party) dan selama enam tahun memegang pimpinan parlemen dan pemerintahan secara mengejutkan telah ditumbangkan oleh partai Congress, partai yang sebelumnya selalu memimpin India sejak negara ini memperoleh kemerdekaannya.
Menurut para analis, BJP dianggap kurang memperhatikan nasib masyarakat yang petani, masyarakat yang kurang mampu untuk keluar dari kemelaratan mereka, padahal mereka ini merupakan kelompok pemilih terbesar. Pemilih telah menjatuhkan suara mereka untuk menurunkan kepemimpinan BJP di dalam parlemen dan pemerintahan, dan partai Congress menggantikan kedudukannya.
Partai Congress dibawah pimpinan Sonia Gandhi, yang sampai setahun sebelum almarhum suaminya Rajiv Gandhi menjadi perdana menteri India tahun 1984 masih warga negara Italia itu, secara mengejutkan telah memenangkan pemilu. Partai Congress kembali berkuasa dengan bantuan partai komunis dan partai-parta daerah.
Sonia Gandhi diberitakan tidak kenal lelah berkampanye malang melintang di seluruh wilayah India di 54 lokasi. Pimpinan partai Congress yang sebetulnya dikenal tidak banyak berbicara ini menyampaikan pesannya dalam berkampanye yang menyentuh permasalahan yang dirasakan masyarakat dan diabaikan oleh pemerintah pimpinan BJP. Sonia Gandhi mengingatkan mengenai bahaya fundamentalisme yang menumbuhkan perselisihan yang telah membawa banyak korban dipihak Islam maupun Hindu, masalah kekeringan, listrik, air bersih, dan pengangguran.
Kekalahan BJP, selain karena backlash dari kerusuhan antar agama beberapa waktu lalu. Pemerintah dengan pimpinannya dipersepsikan telah melaksanakan program dan kebijakan yang hanya berpihak kepada orang kaya dan kurang memperhatikan nasib kaum miskin. Majoritas pemilih rupanya tidak terbuai dengan kemajuan ekonomi India beberapa tahun terakhir yang telah mendekatkan perekonomian negara ini ke dalam jajaran ekonomi besar di dunia dibelakang RRC. Yang menikmati kemajuan India selama beberapa tahun dalam pemerintahan BJP hanya kalangan menengah ke atas dan dari daerah perkotaan. Sedangkan masyarakat yang mayoritasnya hidup dari pertaian dan mereka yang kurang mampu tidak menikmati hasil kemajuan ekonomi India yang mengesankan selama beberapa tahun terakhir.
PELAJARAN YANG BISA DITARIK
Ada beberapa hal dari pemilu India yang bisa diambil sebagai pelajaran bagi masyarakat Indonesia. Paling sedikit saya bisa mengemukakan tiga hal dari yang ringan sampai yang lebih substansial. Yang pertama, meskipun tidak tahu bagaimana persisnya, saya kira penyelenggaraan pemilu dan teknik penghitungan suara di India untuk orang awam seperti saya mengagumkan. Betapa tidak, dengan pemilih yang berjumlah 370 juta atau dua setengah kali pemilih Indonesia itu, hasil pemungutan suara sudah dapat diumumkan dalam dua hari, tanpa protes yang berarti. Memang secara resminya baru diketahui kemudian, akan tetapi setelah dua hari sudah diketahui siapa yang menjadi pemenang dan yang kalah.
Di Indonesia semula tumbuh harapan besar mengenai cepatnya hasil pemilu bisa diketahui, karena kita bersama mendengarkan penjelasan dan janji KPU yang demikian. Akan tetapi ternyata harapan ini berakhir dengan kekecewaan besar, baik mengenai kecepatan pengumuman hasil maupun berbagi keluhan dan isu tidak sedap dari penyelenggaraan kegiatan di KPU. Pengumuman hasil pemilu yang lalu memang sesuai ketentuan, sebulan setelah penyelengaraan pemungutan suara. Akan tetapi ini jauh dari apa yang sebelumnya dijanjikan KPU sendiri.
Pelajaran berikutnya berkaitan dengan perilaku para pemilih yang tersirat dari hasil pemilu. Hasil pemilu India mengejutkan, terutama bagi partai yang sedang berkuasa. BJP merasa bahwa kebijakan pemerintah yang dipimpinnya telah mengantarkan ekonomi India berkembang sangat bagus selama beberapa tahun. Bahkan India menjadi sumber rasa iri di AS bagi mereka yang merasa kehilangan kesempatan kerja karena pindahnya banyak kegiatan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan teknologi informasi (IT) ke India. Ini menimbulkan apa yang dikenal sebagai outsourcing yang diributkan dan menjadi isu politik dalam kampanye menjelang pemilu di AS. Kekalahan BJP mengagetkan karena tidak disangka.
Bukankah cerita itu serupa dengan apa yang terjadi di dalam pemilu di Indonesia? Kekalahan PDI-P dalam pemilihan umum yang baru lalu dengan perolehan suara yang menurun dari 34% tahun 1999 menjadi 18,53% tentu juga mengagetkan bagi partai tersebut, meskipun tidak bagi yang mempercayai hasil berbagai jejak pendapat dan prediksi para ahli sebelumnya.
Dalam hampir tiga tahun dari pemerintahan pimpinan Presiden Megawati ekonomi Indonesia mengalami perbaikan, seperti nampak dari laju pertumbuhan ekonomi yang meskipun belum memadai telah mengherankan banyak orang. Berbagai kemajuan dalam indikator ekonomi makro malah lebih mengesankan lagi; seperti penguatan nilai tukar dan lebih stabilnya rupiah, kecuali akhir-akhir ini, suku bunga yang cenderung menurun, meskipun banyak keluhan mengenai kredit perbankan yang masih mahal, belum mencukupi dan belum merata, anggaran negara yang membaik dengan defisit yang mengecil dan rasio pinjaman nansional terhadap produk domestik yang menurun. Kekalahan PDI-P tentu mengagetkan pimpinan partai.
Pelajaran yang dapat dipetik adalah bahwa dalam kedua pemilu ini pemilih telah menggunakan hak suara mereka sesuai aturan main demokrasi. Dalam kedua pemilu ini pemilih telah menampik apa yang mereka persepsikan tidak atau kurang baik bagi mereka. Pemilih menampik apa yang mereka tidak suka. Dengan suara mereka sebagai pemilih mereka menyampaikan keputusan mereka; yaitu bahwa apa yang dihasilkan oleh pemerintah pimpinan partai yang berkuasa tidak sesuai dengan apa yang mereka harapan. Dalam hal pemilih menerima apa yang terjadi merupakan hasil perjuangan partai, hasil tersebut dinilai tidak mencukupi. Karena itu mereka meninggalkan partai yang sedang berkuasa dan memilih alternatif lain.
Apakah partai yang mereka pilih akan memberikan yang lebih baik tentu saja belum bisa diketahui. Di India reaksi ekonomi dari pasar semula takut akan ketidak pastian baru, akan tetapi kemudian berbalik setelah keputusan politik penunjukkan teknokrat yang dipercaya integritas dan commitmentnya, Manmohan Singh menjadi perdana menteri. Dia menjanjikan untuk menangani masalah kemiskinan dengan meneruskan kebijakan ekonomi sebelumnya tetapi dengan memperhatikan aspek manusiannya. Programnya memperhatikan kepentingan rakyat kecil yang mendukung partai Congress.
Meskipun pelaksanaannya tidak mulus, akan tetapi ahli ekonomi dari Cambridge University ini dianggap sebagai bapak liberalisasi ekonomi India yang sebelumnya sangat tertutup itu. Apalagi dalam kabinetnya juga diangkat Chindambaram yang juga dianggap berhasil waktu menjabat Menkeu di pertengahan tahun 1990-an.Tentu saja belum ada jaminan bahwa kebijakan untuk menghapuskan kemelaratan, untuk melanjutkan liberalisasi ekonomi yang memperhatikan aspek manusianya akan berhasil.
Di Indonesia mungkin tingkat ketidak pastiannya lebih besar lagi. Apakah partai yang menang dalam pemilu lalu, Partai Demokrat dan PKS, dan yang lain, seperti Golkar PKB dan yang lain, benar-benar dapat memberantas korupsi? Apakah mereka akan dapat menepati janji membentuk pemerintahan yang bersih dan mampu membawa ekonomi Indonesia tumbuh memadai untuk menghilangkan pengangguran? Semua ini belum jelas.
Akan tetapi inilah keputusan pemilih sebagai hasil dari proses kehidupan demokrasi. Mereka menolak memperpanjang mandat kepada partai yang dilihat tidak memberikan hasil sesuai yang dijanjikannya atau diharapkan pemilih. Apakah platform dan program partai, kerapian organisasi partai yang nantinya akan menentukan, apakah uang yang menentukan apakah popularitas, apakah dikenal/tidaknya calon presiden? Tentunya semua menentukan, tetapi mana yang paling menentukan nampaknya tetap saja sulit untuk ditebak untuk Indonessia yang baru pertama kali akan melakukan pemiliohan presiden dan wakil presiden secara langsung ini.
Pemilihan India yang menampilkan kembali partai Congress menunjukkan bahwa suara grassroot sangat menentukan. Hasil pemilihan DPR yang baru lalu di Indonesia menyiratkan bahwa bahwa pemilih Indonesia mempunyai perhitungan sendiri dalam menentukan pilihan mereka yang mungkin berbeda dengan hasil jejak pendapat, mungkin berbeda dengan perkiraan para ahli dan pengamat. Mereka mungkin lebih pintar dari yang disangkakan oleh para pimpinan partai atau sementara pengamat.
Akan tetapi, pelajaran yang ketiga dan yang saya anggap terpenting dari pemilu di India, terutama dari keputusan Sonia Gandhi adalah mengenai hal yang berkaitan dengan sifat dan kualitas pemimpin, pemimpin nasional utamanya.
Terus terang saya sebelumnya ikut berharap Sonia Gandhi menjadi perdana menteri India yang baru, karena itu memang haknya, sesuai dengan konvensi kehidupan politik, bahkan sesuai dengan konstitusi India. Konstitusi India tidak membedakan warga negara asli dan bukan asli atau keturunan asing dalam hal siapa yang menjadi pemimpin pemerintah atau Perdana Menteri. Dengan kata lain, konstitusi India tidak mempersyaratkan bahwa pimpinan pemerintahan harus warga negara India yang lahir di negeri itu.
Kalau kita memikir lebih jauh, sebenarnya kewarga negaraan yang diperoleh dengan naturalisasi justru berdasarkan atas kesadaran rasional, bukan hanya karena kelahiran seseorang yang tidak direncanakan atau diputuskan oleh yang bersangkutan. Kewarganegaraan dengan pilihan ini mungkin bisa dikatakan yang justru lebih sesuai dengan konsep negara bangsa (nation state) yang modern yang dibentuk atas keputusan orang-orang yang mendukungnya. Dalam hal ini kewarganegaraan yang diperoleh seseorang karena naturalisasi, karena kesadaran, tidak dianggap kurang menjamin commitment-nya untuk menjadi pemimpin pemerintahan negara.
Seandainya itu yang terjadi, India bukan saja menjadi negara demokrasi terbesar tetapi juga lebih maju dari negara-negara lain, termasuk AS dalam konsep hak-hak warga negaranya. Arnold Schwarzenegger, yang lahir di Austria dan tersohor sebagai pemain dalam film Terminator itu berhasil menduduki jabatan Gubernur California, akan tetapi menurut konstitusi yang berlaku dia tidak bisa menjadi Presiden AS.
Perkembangan sekarang juga cukup unik untuk disimak, yaitu bahwa dengan dijadikannya Manmohan Singh menjadi PM, ini untuk pertama kali seorang minoritas dalam segi agama, seorang Sikh, menjadi pimpinan pemerintahan India. Negara yang mayoritas penduduknya Hindu ini mempunyai Presiden seorang Muslim, Perdana Menterinya seoarang Sikh, sedangkan Partai Congress yang berkuasa dipimpin oleh warga negara keturunan Italia yang semula Katolik.
MEMETIK PELAJARAN DARI SONIA GANDHI?
Sayang Sonia Gandhi memutuskan untuk tidak mau menerima jabatan menjadi Perdana Menteri India. Akan tetapi justru keputusan untuk tidak memangku jabatan yang menjadi haknya dan meminta Manmohan Singh itu yang menjadi pelajaran bernilai sangat tinggi bagi kita semua. Keputusan ini memberikan pelajaran sangat tinggi nilainya terutama bagi pemimpin dan yang berambisi menjadi pemimpin masyarakat dan bangsa Indonesia.
Keputusan Sonia Gandhi untuk tidak menjabat pimpinan pemerintahan India menunjukkan kualitas luar biasa dari ketua partai Congress ini. Keputusan yang dikatakannya keluar dari hati nuraninya menunjukkan dirinya tidak tergiur oleh kekuasaan dengan segala gemerlap yang menyertainya; pengaruh, gensi, materi dan yang lain. Posisi tersebut padahal sebenarnya merupakan haknya menurut kebiasaan kehidupan politik. Apalagi posisi menjadi pemimpin pemerintahan lebih dari satu milyar penduduk yang ditolaknya ini bukan sesuatu yang diberikan sebagai hadiah, akan tetapi diperolehnya melalui perjoangannya sebagai ketua partainya selama beberapa tahun. Konstitusi India juga mendukung atau tidak menghalangi bagi Sonia untuk menerima jabatan sangat penting dan terhormat ini.
Keputusan untuk tidak menerima kursi perdana menteri yang memang haknya ini menunjukkan kualitas yang sebenarnya dituntut dari seorang pemimpin masyarakat, pemimpin nasional. Yaitu sifat mendahulukan kepentingan masyarakat, kepentingan nasional,kepentingan umum di atas kepentingan kelompoknya, keluarganya, dirinya. Tentu saja yang tidak senang terhadap Sonia Gandhi akan bilang, keputusan itu juga mementingkan dirinya sendiri atau keluarganya, karena ketakutannya menghadapi nasib seperti almarhum suami dan ibu mertuanya yang mati terbunuh secara keji pada waktu menjabat. Saya kira mereka yang mengatakan demikian hanya sirik atau nakal saja.
Yang jelas kalau dilihat reaksi langsung dari pasar saja, indeks saham yang semula menurun menjadi terburuk dalam lebih dari 100 tahun karena terjadinya penurunan 11 persen dalam satu hari kembali membaik luar bisa setelah itu. Partai BJP yang semula akan memboikot tidak akan menghadiri pelantikan Sonia Gandhi menjadi PM setelah keputusan itu berbalik berjanji akan menjadi oposisi yang konstruktif. Ini menunjukkan bahwa kekhawatiran akan apa yang akan terjadi sekiranya Sonia memilih memenuhi haknya menjadi perdana menteri, disintegrasi dan kekacauan India, sangat nyata. Dan keputusan yang mengorbankan dirinya sendiri tersebut sangat tinggi nilainya bagi keutuhan dan kestabilan India.
Mendahulukan kepentingan yang lebih luas dan menomor duakan kepentingan yang lebih sempit. Ini memang banyak dikumandangkan oleh pemimpin dan calon pemimpin dalam berkampanye di Indonesia, terutama menyadari besarnya masalah KKN di negeri kita ini. Tetapi saya takut di Indonesia sangat sedikit orang yang benar-benar yakin akan ucapan-ucapan semacam itu dari para pemimpin dan calon pemimpin kita.
Menyimak kehidupan politik di tanah air dewasa ini, bahkan sebenarnya pada kebanyakan aspek kehidupan di masyarakat, bukankah kita cepat akan mengatakan bahwa sikap yang didemonstrasikan Sonia Gandhi tadi tidakpernah kita temui di antara para pemimpin dan calon pemimpin nasional kita?
Bukankah yang kita lihat justru hal-hal yang sebaliknya dari sikap Sonia Gandhi tersebut? Rebutan kursi dan posisi tidak peduli apakah dirinya memenuhi persyaratan obektif justru merupakan cerita sehari-hari di masyarakat kita. Kalau perlu dilakukan berbagai upaya agar persyaratannya yang dirubah sehingga akhirnya memenuhi kondisi para calon.
Kita memang bisa mengatakan bahwa Indonesia mempunyai lima pasang calon Presiden dan Wakil Presiden itu menunjukkan berjalannya proses demokrasi di negeri kita. Akan tetapi tidakkah sekaligus ini juga menunjukkan sifat yang sebaliknya dari apa yang kita simak dari Sonia Gandhi?
Apalagi kalau kita membaca dari laporan di media bagaimana tawar menawar antara calon mana yang akan bermitra dengan calon yang mana. Ini selain menggambarkan berjalannya proses demokrasi juga menunjukkan kurangnya perhatian mereka yang melaksanakannya terhadap kepentingan yang lebih besar, minimal kepentingan partainya kalau bukan kepentingan nasional. Dengan kata lain mereka lebih memperhatikan kepentingan kelompoknya, atau kepentingan yang lebih sempit, jangan-jangan malah diri sendiri. Apakah benar mereka yang berkompetisi menjadi calon ini ingin memimpin dalam arti mengabdikan diri pada kepentingan yang lebih besar, masyarakat?
Di Indonesia memang belum kita lihat contoh pemimpin yang menolak posisi atau jabatan yang ditawarkan, apalagi yang memang menjadi haknya demi kepentingan yang lebih luas. Malah yang sebaliknya nampak, yang tidak memenuhi syaratpun menempuh segala macam jalan agar secara formalnya memenuhi syarat. Kalau perlu jalan hukum ditempuh, meskipun jalan itu sendiri kerapkalai ditanyakan kredibilitas dan integritasnya.
Sekarang ini memang sudah terlambat bagi kita untuk menjadikan apa yang terjadi di India sebagai suatu pelajaran bagi para calon pemimpin. Akan tetapi tidak ada yang terlambat dalam proses belajar. Perjalanan pembangunan kehidupan demokrasi kita masih panjang, kalau sekarang kita belum bisa bercermin dari contoh kualitas pimpinan nasional a la Sonia Gandhi, waktu masih banyak bagi yang akan datang untuk memperbaiki diri. Semoga.
|
|
|
