Dua kata pertama B(adan) dan U(saha) tampaknya tidak banyak berbeda dengan badan-badan usaha lainnya yang ada dalam kegiatan perekonomian kita dengan tujuan memperoleh laba. Tetapi justru dua suku kata terakhir M(ilik) N(egara) inilah yang menjadikan masyakat selalu berminat untuk ikut memberikan sumbang saran (yang memang kadang-kadang bernada sumbang) karena merasa ikut memiliki sebagai salah satu unsur sahnya sebuah negara (yakni harus ada rakyatnya).

Rasa memiliki atau melu handarbeni atau sense of belonging memang merupakan suatu sikap yang bagus yang perlu dimiliki oleh setiap manusia. Minimal orang tersebut akan bersikap seolah-olah BUMN adalah milik pribadinya sendiri, bukan milik orang lain; sehingga dia merasa berkepentingan atas maju mundurnya suatu BUMN dan selalu ingin memiliki peran meskipun mungkin hanya kecil saja.

Oleh karena itu akan berontak apabila menyaksikan "milik"nya tersebut menjadi tempat ajang berpesta pora atau ajang pemborosan para pengelolanya. Hendaknya hal ini disadari oleh setiap manajemen BUMN yang sejak saat menduduki kursi jabatan sebagai pengelola BUMN yang bersangkutan sudah mulai menjadi bagian sasaran dari pengamatan dan pengawasan masyarakat (wasmas). Oleh karena itu tindak tanduknya harus betul-betul santun dan profesional, yakinkanlah para pemilik yang belum tentu pemegang saham itu (rakyat) bahwa perusahaan akan dikelola dengan baik dan akan mendatangkan manfaat serta keuntungan bagi rakyat dan negara.

Tidak hanya kepada pemegang saham saja (yang diwakili oleh Menteri Keuangan) BUMN harus hormat, tetapi juga kepada masyarakat mereka pun harus menunjukkan sikap yang sama karena selain merasa sebagai pemilik, mereka sesungguhnya (dan ini yang terpenting) juga merupakan kastemer, pengguna jasa atau produk BUMN tersebut. Bukankah Michael Porter mahaguru Universitas Harvard dalam bukunya "The Competitive Advantage" telah mengingatkan bahwa dalam kompetisi yang sangat ketat, hanya perusahaan yang mampu memuaskan kastemernya yang akan dapat bertahan (survive). Namun apakah BUMN telah menunjukkan sikap yang demikian?

Dapat kita pastikan belum seluruhnya bahkan hanya sebagian kecil saja. Masih sering kita dengar sikap pengelola BUMN yang sangat bertolak belakang dengan sikap santun seperti yang disebutkan diatas. Sehingga akibatnya timbul berbagai pandangan negatif terhadap manajemen BUMN dengan berbagai tuduhan kurang profesional, pemborosan, tidak mampu mengelola secara efisien, rakyat dirugikan dsb. dsb . Ibarat karena nila setitik, rusak susu sebelanga - hanya karena sikap beberapa gelintir oknum BUMN maka citra BUMN selalu tidak pernah manis, selalu terkesan kurang profesional seolah-olah hanya swastalah yang profesional dan hanya swastalah yang paling efisien. Sehingga wajarlah apabila ketika muncul isue bahwa BUMN akan dijual kepada swasta, menimbulkan berbagai pendapat yang pro dan kontra. Rakyat sudah kepalang jatuh cinta "memiliki" BUMN sampai-sampai mereka lupa bahwa sebagian besar BUMN sesungguhnya adalah berasal dari swasta.

Mari kita baca kembali sejarah Garuda yang berasal dari KLM, Telkom yang seratus tahun yang lalu berasal dari perusahaan swasta Belanda yang mendapatkan konsesi hubungan telegrap dari Batavia ke Bogor. Bertambah lagi pada tahun 60-an dimana banyak perusahaan swasta Belanda yang diambil alih oleh Pemerintah Indonesia yang kemudian dijadikan BUMN. Jadi mengapa kita harus berkeberatan?

Dari swasta kembali ke swasta. Marilah kita relakan BUMN tercinta kita untuk di-swasta-kan baik dengan cara go public ataupun dengan cara dijual seluruhnya ke swasta. Saat ini yang harus kita mintakan atau menghimbau kepada Pemerintah adalah agar prosesnya terbuka baik dalam proses go public, penunjukkan lembaga-lembaga penunjang, penjamin emisi (underwriter), ataupun para calon pembelinya bila BUMN tersebut akan dijual seluruhnya. Dan tender atau lelang adalah cara yang terbaik. Namun apakah "timing"nya tepat? Inilah pertanyaan yang sangat menentukan karena tentu saja kita ingin BUMN yang akan kita relakan untuk dilepas harus dapat dijual dengan harga yang optimal dalam arti nilai uang adalah dengan harga yang tinggi.

Nah, bagaimana dapat kita jual dengan harga yang baik bila kondisinya saja saat ini sudah kurang menarik ditambah lagi dengan adanya krisis ekonomi yang masih belum menentu penyelesaiannya sehingga memperparah image dari BUMN kita. Oleh karena itu hendaknya Pemerintah bersabar sedikit, berikan waktu kepada manajemen BUMN masing-masing untuk membenahi perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya sehingga dapat menarik investor untuk melirik dan membelinya.

Jangan dijual dalam keadaan kusut masai dan daya tarik yang masih rendah yang belum mampu menarik perhatian pihak luar. Dan disinilah fungsi dan peran Menteri Negara Pendayagunaan BUMN untuk membenahinya guna meningkatkan daya tariknya, sehingga dapat diperoleh harga penawaran yang menarik, dan bukannya langsung dijual tanpa dijamah dan dibina dulu oleh Menteri Tanri Abeng. Berikan waktu setahun kepada Kantor Meneg Pendayagunaan BUMN untuk mempelajari dan memberikan resep serta obat yang kuat sehingga nilai BUMN tersebut meningkat.

Ibarat meng-upgrade gadis desa yang akan diikutkan ke kontes Miss Universe, itulah sebenarnya langkah-langkah yang harus dikerjakan oleh para pengelola BUMN dengan tanpa membebani anggaran Pemerintah bahkan harus diusahakan untuk mampu memberikan sumbangan kepada Pendapatan Pemerintah sambil melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Dan bila dipaksakan saat ini maka issue yang muncul bahwa BUMN ini memang disengaja untuk dijual dengan harga yang sengaja murah agar orang-orang tertentu dapat membelinya dengan harga yang murah. Namanya juga issue maka belum tentu benar. Dan semoga hal ini tidak terjadi.

Jakarta, 14 April 1998