Setyanto P. Santosa
|
Ditulis oleh Setyanto P. Santosa
|
|
Senin, 13 Agustus 2007 |
the entreprenuer always searches for change, responds to it, and exploits it as an opportunity (Peter Drucker)
Social Entrepreneurship akhir-akhir ini menjadi makin populer terutama setelah salah satu tokohnya Dr. Muhammad Yunus, pendiri Grameen Bank di Bangladesh mendapatkan hadiah Nobel untuk perdamaian tahun 2006. Namun di Indonesia sendiri kegiatan ini masih belum mendapatkan perhatian yang sungguhsungguh dari pemerintah dan para tokoh masyarakat karena memang belum ada keberhasilan yang menonjol secara nasional. Oleh karena itu upaya untuk memasyarakatkan Social Entrepreneurship sebagaimana diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, harus mendapatkan dukungan semua pihak yang mendambakan terwujudnya kesejahteraan rakyat yang merata, dan diharapkan tidak hanya berhe nti dalam seminar ini saja tetapi dilanjutkan dengan rencana aksi yang nyata sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
|
|
Baca selengkapnya...
|
|
|
Ditulis oleh Setyanto P. Santosa
|
|
Senin, 13 Agustus 2007 |
Kasus : IPO PT. Telkom Tbk
Tanpa terasa sudah hampir 12 tahun usia PT. Telkom Tbk. Banyak romantika yang dialami pada saat membawa Telkom menjadi perusahaan publik terbuka yang terdaftar di dalam negeri (Jakarta dan Surabaya) dan di luar negeri (New York dan London). Liku-liku upaya Direksi Telkom untuk mengubah sejarah perusahaan BUMN yang telah berusia 50 tahun di tahun 1995 menjadi perusahaan Tbk melalui penawaran saham internasional atau Global Initial Public Offering disingkat IPO merupakan seni dan tantangan tersendiri yang tidak banyak diketahui oleh publik termasuk para pejabat masa kini.
Kemungkinan yang mereka ketahui hanyalah bahwa pada tanggal 14 Nopember 1995 Telkom telah mencatatkan (listed) di Bursa Saham New
York (NYSE), London (LSE) dan Jakarta (BEJ) serta Surabaya (BES) pada pukul 21.30 WIB dimana untuk pertama kalinya BEJ membuka transaksi di malam hari (karena adanya perbedaan waktu 12 jam antara Amerika Serikat dan Indonesia).
|
|
Baca selengkapnya...
|
|
|
Ditulis oleh Setyanto P. Santosa
|
|
Senin, 13 Agustus 2007 |
(Disampaikan pada acara Seminar Nasional Audit Internal YPIA, Yogyakarta, 12 – 13 April 2006)
.... being ethically literate is not just about giving large sums of money for charity. It is about recognizing and acting on potential ethical
issues before they become legal problem ( Berenheim).
Kalimat pembuka yang disampaikan oleh Ronald E. Berenheim dari New York University (2001) tampaknya sangat relevan dengan topik kita saat ini. Karena semenjak terjadinya kasus Enron (2001) dan Worldcom (2002) perhatian perusahaan-perusahaan besar kelas dunia terhadap upaya melakukan revitalisasi penerapan etika bisnis dalam perusahaan makin berkembang. Hal ini terutama didesak oleh kepentingan para pemegang saham agar Direksi lebih mendasarkan pengelolaan perusahaan pada etika bisnis, karena pemegang saham tidak ingin kehancuran yang terjadi pada Enron dan Worldcom terulang pada perusahaan mereka. Demikian pula stakeholders (pemangku kepentingan) lainnya pun tidak ingin tertipu dan ditipu oleh pengelola perusahaan. Walaupun sebelumnya telah diperingatkan pula dengan kasus Baring dengan aktornya Nicholas Leeson (1995).
|
|
Baca selengkapnya...
|
|
|
Ditulis oleh Setyanto P. Santosa
|
|
Selasa, 24 Januari 2006 |
|
Pernahkah terpikirkan oleh kita bagaimana bangsa Indonesia akan membayar hutanghutangnya
apabila Indonesia sudah tidak memiliki lagi sumber daya alam, minyak dan
gas bumi ataupun pertambangan dan kehutanan ? Sesungguhnya salah satu “katup
pengaman” adalah sektor pariwisata karena dari sumber pariwisata inilah nantinya
devisa diharapkan akan mengalir secara deras masuk ke Indonesia.
Adalah Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi, yang terlebih dahulu memiliki visi
yang tajam melihat peluang yang terkandung dalam sektor pariwisata, sehingga pada
awal tahun 2003, Koizumi mencanangkan untuk “back to basic” menghidupkan kembali
pariwisata Jepang yang pernah menjadi sumber devisa utama dimasa lalu, guna
mengatasi menurunnya perolehan devisa akibat melemahnya daya saing barang-barang
industri yang di ekspor ke berbagai negara akibat ancaman berbagai produk dari RRC,
Taiwan dan Korea Selatan.
|
|
Baca selengkapnya...
|
|
|
Ditulis oleh Setyanto P. Santosa
|
|
Selasa, 13 September 2005 |
|
LATAR BELAKANG
Sejak awal para pendiri bangsa telah menyadari bahwa Indonesia sebagai kolektivitas politik tidak memiliki modal yang cukup untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, sehingga ditampung dalam pasal 33 UUD 1945, khususnya ayat 2 yang menyatakan "Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara", Secara eksplisit ayat ini menyatakan bahwa Negara akan mengambil peran dalam kegiatan ekonomi.Oleh karena itu selama pasal 33 UUD 1945 masih tercantum dalam konsitusi maka selama itu pula keterlibatan pemerintah (termasuk BUMN) dalam perekonomian Indonesia masih tetap diperlukan. |
|
Baca selengkapnya...
|
|
|
|
<< Awal < Sebelumnya 1 2 Selanjutnya > Akhir >>
|
| Hasil 1 - 9 dari 17 |
