Sistem pendidikan Indonesia dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi (saat ini tidak ) harus mendorong pengembangan potensi dan kreativitas anak didik. Satu hal penting yang perlu dilakukan adalah memperhatikan pemenuhan kebutuhan guru-guru yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Perwujudan kreativitas peserta didik, seperti upaya mahasiswa di berbagai perguruan tinggi untuk menyuarakan keprihatinan terhadap krisis ekonomi dan politik, harus ditanggapi secara positif.

Penyediaan dana khusus yang dapat membantu anggaran pendidikan nasional merupakan salah satu prasyarat yang dibutuhkan untuk dapat mensukseskan wajib belajar 9 tahun dan untuk membantu mahasiswa yang sudah berada di tingkat terakhir menyelesaikan studinya. Mengingat bahwa korupsi dan kolusi masih umum terjadi, sumber dan kontrol terhadap penyaluran dana tambahan bagi pendidikan perlu dibuat transparan.

Krisis moneter sangat berdampak terhadap kelangsungan belajar mahasiswa di luar negeri. Kegagalan untuk meneruskan pendidikan dapat memunculkan masalah-masalah baru. Mengingat mahasiswa adalah asset negara dan calon pemimpin bangsa, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah konkrit dalam membantu mahasiswa yang belajar di luar negeri untuk tetap dapat melanjutkan pendidikannya dalam masa-masa yang sulit ini. Misalnya: membantu mengkoordinasi tempat tinggal, maupun dengan cara mencari solusi bersama pejabat pemerintah di negara -negara di mana mahasiswa belajar . Tujuannya: menemukan cara-cara yang dapat dilakukan bersama untuk meringankan beban ekonomi mahasiswa, dan tidak terhentinya pendidikan yang sedang diikuti.

Harus diakui bahwa pendidikan perempuan makin meningkat di tahun-tahun belakangan ini, yang memungkinkan perempuan untuk mengaktualisasikan potensinya dengan lebih baik dan menyumbangkannya untuk kepentingan masyarakat dan bangsa. Meski demikian, peningkatan pendidikan perempuan hingga sekarang belum dibarengi perubahan sosial-budaya dan nilai-nilai yang diperlukan untuk mencapai keadilan jender, yaitu suatu lingkungan sosial-budaya yang tidak mendiskriminasi wanita di berbagai bidang kehidupan. Untuk itu harus diupayakan perubahan-perubahan dalam aturan-aturan yang membatasi posisi dan peran wanita, misalnya : tidak menganggap bahwa perempuan hanya pencari nafkah kedua dengan berbagai konsekuensi negatifnya seperti menganggap perempuan bekerja, terlepas dari status perkawinannya, sebagai lajang. Juga penting untuk mengembangkan kesadaran pada laki-laki bahwa keluarga adalah tanggungjawab bersama suami-istri.

Masalah mahasiswa dan orang hilang di Indonesia telah menimbulkan kecemasan dan ketakutan yang meluas dalam masyarakat, dan menjadi bukti adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang serius, di tinjau secara nasional dan internasional. Penanganan masalah ini secara sungguh-sungguh oleh Pemerintah akan menjadi bukti bahwa pemerintah berpihak pada hukum dan kebenaran. Sikap ini juga diperlukan untuk perbaikan kondisi politik yang diaharapkan berdampak positif pada usaha Pemerintah mengatasi krisis kepercayaan dan dapat sekaligus mengembangkan kembali iklim belajar yang positif.

Pemerintah bersama ABRI perlu membuktikan pernyataannya bahwa Pemerintah dan ABRI selalu berpihak pada rakyat. Caranya adalah dengan melakukan tindakan konkrit untuk membuktikannya, dengan mengusut secara tuntas dan tanpa pandang bulu dan secara terbuka keterlibatan pihak-pihak mana pun dalam peristiwa orang dan mahasiswa yang hilang. Tindakan konkrit ini merupakan suatu hal yang sangat mendesak dan tidak dapat diabaikan oleh Pemerintah dan ABRI.

Dalam memasuki era industrialisasi, motivasi angkatan kerja Indonesia untuk bekerja di luar Indonesia akan makin meningkat. Pemerintah wajib melindungi hak-hak mereka dan menertibkan serta menindak tegas oknum-oknum yang melanggar ketentuan tentang pengiriman tenaga kerja. Seperti memperkuat ketentuan bahwa setiap tenaga kerja yang akan dikirim ke luar negeri harus dipersiapkan dengan pendidikan dan latihan untuk meningkatkan ketrampilan yang ia perlukan. Dalam rangka melindungiTKI/TKW yang akan dikirim ke luar negeri Pemerintah juga perlu menyediakan program pendidikan dan pelatihan yang mempersiapkan calon pekerja hidup dalam lingkungan sosial budaya yang berbeda. Masuk menjadi bagian penting dalam pendidikan persiapan untuk bekerja di luar negeri adalah penjelasan tentang hak-hak serta langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk memperoleh akses kepada bantuan hukum yang memadai bila mereka mengalami masalah.

Tegaknya kebenaran dan adanya jaminan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia adalah dasar bagi keberhasilan Indonesia mengatasi krisis ekonomi dan politik ini. Untuk itu, upaya Menteri Kehakiman untuk menegakkan hukum haruslah didukung penuh oleh seluruh lapisan masyarakat dan seluruh sektor pemerintahan. Penegakan hukum yang konsekuen adalah bagian yang mendasar bagi pendidikan generasi muda tentang negara hukum. Sedangkan perwujudan negara hukum adalah kebutuhan mendasar setiap warga.negara.

ILUNI sebagai produk pendidikan Universitas Indonesia wajib peduli terhadap korban dari berbagai pelanggaran HAM. Mereka hingga saat ini lebih mendapatkan bantuan yuridis, sedangkan bantuan medis dan psikologis perlu juga diulurkan namun belum banyak disediakan. Untuk itu ILUNI ketiga fakultas di atas perlu segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk menampung dan mengisi kebutuhan ini.