Sabtu, 19 April 2014
Artikel Terkini
Artikel Populer
KEMISKINAN MELEKAT PADA PEREMPUAN PDF Cetak
Penilaian pengunjung: / 22
JelekBagus sekali 
Ditulis oleh Saparinah Sadli   
Sabtu, 24 April 1999
Hari Kartini memperingati jasa-jasa seorang pahlawan perempuan yang bertekad mengentaskan kaumnya dari kebodohan dan kemiskinan. Kartini yang lebih dikenal sebagai pejuang emansipasi perempuan dan perlunya dipenuhi hak anak perempuan akan pendidikan pada dasarnya memperjuangkan agar dengan menghapuskan kemiskinan dan kebodohan perempuan kualitas bangsa dapat ditingkatkan, hubungan antar jender yang setara.
Bagi kita yang baru saja memperingati Hari Kartini, ada dua kejadian yang menarik untuk direnungkan bersama, oleh perempuan dan lelaki. Pertama: pagelaran konser perempuan yang diselenggarakan di Convention Hall, dan yang anggotanya seluruhnya terdiri dari perempuan Indonesia, termasuk dirigennya. Sesuatu yang jelas perlu dibanggakan. Juga, karena katanya, merupakan konser perempuan satu-satunya dan yang pertama di Asia. Pagelaran konser ini menunjukkan apa? Bahwa perempuan Indonesia bila mendapat kesempatan untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya dapat berkarya dan berprestasi optimal. Seperti kaum lelaki.


Tetapi menghadiri konser akbar ini juga memberikan gambaran bahwa hingga kini prestasi perempuan lebih dibanggakan oleh perempuan sendiri dan belum oleh kaum laki-laki pada umumnya. Undangan yang hadir hampir semuanya perempuan. Beberapa lelaki yang hadir adalah karena terpaksa? Karena mereka adalah pejabat TPI atau karena adanya hubungan tertentu. Sikap laki-laki pada umumnya yang belum selalu bersedia terlibat dalam kegiatan yang menyangkut perempuan secara langsung dan tidak langsung berpengaruh pada kenyataan lain. Ialah bahwa hingga kini perempuan dan berbagai permasalahannya masih lebih dianggap sebagai urusan dan tanggunjawab perempuan dan bukan merupakan tanggungjawab bersama. Contohnya adalah dalam masalah pengentasan kemiskinan. Sejauh mana sudah dianggap bahwa pengentasan kemiskinan perempuan sama pentingnya sehingga perlu ditangani bersama, oleh laki-laki dan perempuan?


Sehubungan dengan pertanyaan diatas maka ada peristiwa lain yang menarik untuk dibahas dalam rangka peringatan Hari Kartini. Ialah sidang kabinet terbatas yang secara khusus membahas pemantapan penghapusan kemiskinan (22 April 1997). Bagi Presiden Soeharto maupun para menteri yang hadir dalam rapat kabinet yang sangat penting ini jelas bahwa sidang tersebut tidak ada hubungannya Kartini. Meskipun para bapak pengambil keputusan tidak lupa (mudah-mudahan) bahwa pada permulaan abad ke-20 ini penghapusan kebodohan dan kemiskinan adalah inti dari perjuangan Kartini.


Bahwa masalah pengentasan kemiskinan untuk sekian kalinya dibahas menunjukkan sikap serius Pemerintah untuk dapat secara lebih akurat menentukan strategi dan kelompok sasaran yang perlu ditentukan dalam usaha menghapuskan kemiskinan. Sedangkan bila kita cermati, para Menteri yang hadir dalam sidang terbatas Memantapkan Program Menghapus Kemiskinan (MPMK), adalah menteri-menteri yang bidang tugasnya berkaitan langsung dengan program menghapus kemiskinan dan pengembangan usaha kecil dan menengah.


Karena topik bahasannya adalah penghapusan kemiskinan, dan kemiskinan adalah kondisi hidup yang akrab dengan perempuan, maka timbul pertanyaan: mengapa Menteri Negara Urusan Peranan Wanita tidak diundang untuk hadir? Bagaimana sebenarnya Pemerintah memandang kemiskinan perempuan? Memang belum ada data statistik yang jelas berapa jumlah perempuan miskin. Tetapi angka-angka yang ada secara tidak langsung menunjuk pada kemiskinan yang dialami perempuan.


Antara lain: tingginya angka kematian ibu di Indonesia; makin menurunnya anak perempuan yang mengikuti pendidikan formal di tingkat sekolah lanjutan; terpusatnya pekerja perempuan di sektor yang rendah pendidikan, rendah ketrampilan dan rendah upah.


Kesemuanya secara tersendiri maupun bersama-sama menggambarkan bahwa kemiskinan masih melekat dan akrab dengan perempuan. Karenanya, tidak terlibatnya Menteri UPW dalam sidang MPMK sekali lagi perlu dipertanyakan. Jawabannya bisa: karena anggapan bahwa kemiskinan perempuan secara otomatis akan terangkat dengan program-program yang akan dikembangkan. Atau: bahwa kemiskinan perempuan tidak berbeda dengan kemiskinan pada umumnya. Untuk jawaban ini bisa diberi komentar bahwa memang ada persamaannya, tetapi juga ada perbedaannya. Perlu diingat bahwa kemiskinan perempuan dipengaruhi oleh faktor seperti tradisi, agama dan jender dengan implikasi yang kompleks dan negatif pada status kesehatan dan pendidikan perempuan. Karenanya, sebab dan kondisi kemiskinan perempuan harus mendapat perhatian khusus dalam upaya penghapusan kemiskinan di Indonesia. Sehingga yang merisaukan adalah bahwa dengan tidak hadirnya Menteri UPW maka tidak ada Menteri yang secara khusus memberi masukan tentang kondisi dan kebutuhan perempuan miskin.


Maka juga dapat diperkirakan bahwa dalam menyusun strategi MPMK akan lebih didasarkan pada kondisi kemiskinan pada umumnya. Masukan dan kehadiran Menteri UPW diharapkan bisa menyebabkan bahwa kebutuhan perempuan miskin dapat menjadi bagian integral dari program MPMK yang akan dikembangkan. Juga untuk menunjukkan bahwa meskipun kebanyakan pejabat yang menduduki posisi pengambil keputusan adalah laki-laki, namun tidak semuanya 'gender blind'. Ialah memahami bahwa permasalahan kemiskinan perempuan perlu juga diperhatikan bersama. Dan disadari bahwa dalam mengentaskan kemiskinan peranserta perempuan penting. Tidak hanya sebagai obyek tetapi juga sebagai pengambil keputusan. Apalagi mengingat bahwa korban kemiskinan masih tetap adalah perempuan. Tingginya angka kematian ibu adalah salah satu bukti nyata tentang gawatnya kemiskinan dan status kesehatan perempuan.


Mengingat bahwa menghapuskan kemiskinan pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan bangsa, maka ada indikator lain yang perlu diperhatikan oleh para bapak-bapak Menteri yang berkaitan dengan belum tercapainya cita-cita Kartini secara menyeluruh. Ialah statistik pendidikan yang menunjukkan bahwa angka putus sekolah anak perempuan setelah sekolah dasar masih tetap lebih tinggi dibandingkan dengan anak laki-laki. Sejak Kartini sampai sekarang kita percaya bahwa pendidikan merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan status dan peranan perempuan sehingga mengupayakan agar setiap anak perempuan dapat menyelesaikan Wajib Belajar 9 tahun harus merupakan juga sasaran MPMK.


Karena dalam keluarga miskin yang terdorong keluar dari jalur pendidikan formal biasanya adalah anak perempuan lebih dahulu. Jelas kiranya bahwa faktor sosial-budaya seperti agama, tradisi dan jender mempunyai implikasi terhadap kemiskinan perempuan yang tidak mudah dihapuskan bila tidak di mulai dengan memperhatikan juga pendidikan anak perempuan. Dapatkah gerakan yang bergengsi seperti GN_OTA diajak untuk memberi perhatian khusus pada masalah anak perempuan dari keluarga miskin? Keterlibatan para Menteri sangat diharapkan. Hal lain yang berkaitan dengan masalah perempuan miskin adalah bahwa dalam sidang kabinet terbatas Presiden memberi petunjuk agar penyaluran kredit atau pendanaan bagi pengusaha kecil bisa benar-benar dilaksanakan secara efektif dan mencapai sasaran (Kompas 23 April). Sehubungan dengan itu apakah bapak MenKo Prodis bisa memikirkan agar penyaluran kredit bisa dijangkau oleh perempuan miskin karena mereka belum pengusaha kecil, tetapi masih (menurut istilah seorang pengusaha) menekuni usaha yang 'sangat-sangat' kecil (simbok bakul/gendong). Karena kebanyakan perempuan miskin menekuni usaha yang sangat-sangat kecil, dan perempuan miskin biasanya juga miskin pendidikan, miskin ketrampilan, miskin modal, dan miskin pengalaman untuk dapat memahami aturan dan ketentuan yang akan ditentukan oleh Pemerintah tentang usaha kecil, maka strategi MPMK perlu dibuat agar juga terjangkau oleh perempuan miskin. Modal utama perempuan miskin adalah: keuletan dan kegigihannya untuk mempertahankan kelangsungan hidup keluarganya. Modal yang tidak boleh diperkecil artinya dalam membuat program penghapusan kemiskinan.


Sehingga dalam rangka Hari Kartini 1997, perempuan Indonesia mengharapkan bahwa strategi yang akan dikembangkan oleh Pemerintah melalui MPMK akan juga mencanangkan sebagai sasaran terhapusnya kemiskinan perempuan Indonesia. Supaya makin banyak perempuan bisa melepaskan diri dari kemiskinan dan dapat menikmati berbagai kesempatan yang kini terbuka baginya.

< Sebelumnya
Menu Utama
Home
Adi Harsono
Ali Khomsan
Eddy Satriya
Hadi Soesastro
J Soedradjad D.
Jack M. Niles
Mari Pangestu
Mohammad Sadli
Myra Sidharta
Saparinah Sadli
Setyanto P. Santosa
Shanti L.P.
Tanri Abeng
Lain-lain
Katalog
Artikel
Biografi
Artikel/Info Terkait
© Copyright 2005, Pacific Link

Go to the www.pacfiic.net.id Kumpulan Artikel BIOGRAFI