|
Ditulis oleh Prof. M. Sadli
|
|
Senin, 04 April 2005 |
|
Rapat Umum Pemegang Saham PT Inco (International Nickel) minggu yang lalu mengumumkan hasil usaha tahun 2004 sangat baik, berkat harga nikel di dunia meningkat. PT Inco adalah PMA dari Kanada yang masuk di waktu permulaan Orde Baru, sesudah PT Freeport. Nilai penjualan Freeport lebih dari tiga kali nilai penjualan Inco. Nilai penjualan Inco sekitar 900 juta dolar (AS) dan keuntungan bersih US$265 juta. Baik Inco maupun Freeport telah mengadakan ekspansi secara besar-besaran dengan penanaman modal tambahan sampai ratusan juta dolar. |
|
Baca selengkapnya...
|
|
|
Ditulis oleh Prof. M. Sadli
|
|
Senin, 28 Maret 2005 |
|
Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) minggu yang lalu telah menggelar sidang pleno tahunan selama dua hari di Hotel Nikko, dengan tema umum “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja Baru”. Banyak masalah dibahas, baik dari segi ekonomi makro, maupun mikro atau sektoral. Yang penting adalah persentasi Dr. Miranda Gultom pada hari pertama, sesion pertama, sehingga papernya bisa dipandang sebagai referensi utama. Judul papernya adalah “Mengapa Stabilitas Makro Telah Tercapai Namun Sangat Lambat dalam Menggerakkan Pertumbuhan Ekonomi?”. Cara analisanya adalah konvensional, yang juga sudah sering dilakukan oleh penulis ini. Walaupun Sdr. Miranda di sidang pleno ISEI ini bicara dalam kedudukan pribadinya, namun ia menjabat Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia, sehingga pandangannya kiranya sejajar dengan kebijakan moneter yang resmi. Sdr. Miranda senantiasa memberi tekanan kepada misi utama Bank Indonesia di zaman reformasi ini, yakni misi tunggal menjaga nilai rupiah, yang secara operasional juga bisa disebut menjaga rendahnya inflasi (misi resmi sekarang adalah inflation targeting). Ia juga beberapa kali menyebut good governance sebagai pedoman pokok. |
|
Baca selengkapnya...
|
|
|
Ditulis oleh Prof. M. Sadli
|
|
Senin, 21 Maret 2005 |
|
Beras dipandang sebagai bahan pokok yang harganya tidak bisa diserahkan kepada pasar bebas. Maka tataniaganya diatur. Kebijakan pemerintah yang terakhir dituangkan dalam Inpres No.2/2005 yang dikeluarkan satu hari sesudah harga BBM dinaikkan. Sebelumnya, dasar kebijakan adalah Inpres No.9/2002. Diantara kedua Inpres ini ada perbedaan prinsip. Dulu ada Harga Dasar Pembelian Pemerintah (HDPP), sekarang (hanya) Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Sebelum tahun 2002 berlaku pengertian harga dasar sebagai harga (terendah) yang harus dijamin oleh pemerintah dalam rangka stabilisasi pendapatan petani. Dulu gabah atau beras dibeli oleh Bulog dari koperasi petani dan menggunakan kredit likwiditas BI. Tetapi jaminan itu rupanya tidak bisa diteruskan karena dihapuskannya kredit likwiditas tsb. sehingga pemerintah menggunakan APBN yang terbatas karena kurang dana. Maka yang sekarang dikedepankan adalah keperluan pembelian beras untuk beberapa keperluan. Sekarang pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) sebesar Rp 1.330/kg di penggilingan. Harga demikian bersifat “harga referensi”. Tingkat harga masih dibedakan sesuai tempat penyerahan: di sawah, di gudang Bulog, di penggilingan. Harga juga tergantung dari kualitas gabah atau beras. |
|
Baca selengkapnya...
|
|
|
Ditulis oleh Prof. M. Sadli
|
|
Selasa, 15 Maret 2005 |
|
Dr. Sjahrir, dalam tulisannya yang dimuat di halaman pertama s.k. Investor Daily tanggal 7 Maret 2005, melihat masalah menaikkan harga BBM dari sudut rasionalitas ekonomi, yakni pegangan bagi pemerintah, dan rasa keadilan, yang mendorong aksi penolakan, terutama oleh mahasiswa. Ini suatu pendekatan persoalan ekonomi yang berguna, akan tetapi perbedaan antara rasionalitas dan rasa keadilan sering agak kabur. |
|
Baca selengkapnya...
|
|
|
Ditulis oleh Prof. M. Sadli
|
|
Senin, 07 Maret 2005 |
|
Kedudukan Pemerintah sangat terjepit. Tidak melihat jalan lain daripada menaikkan harga BBM untuk menyelamatkan APBN. Tetapi langkah ini sangat tidak populer, walaupun ada kalangan yang masih bisa mengerti. Sejumlah pakar dengan citra integritas tinggi memasang iklim satu halaman di harian Kompas, memberi dukungan kepada pemerintah. Pemerintah sekarang memang satu-satunya alternatip politik. Untuk mengganti Presiden dan Wakil Presiden sekarang bisa menjuruskan bangsa ke anarkhi politik yang akhirnya bisa mengundang munculnya diktatur. Atau “Revolusi” seperti diisyaratkan oleh sebagian gerakan mahasiswa yang sudah putus asa dengan kepimpinan nasional sekarang. Kedua alternatip mengerikan. |
|
Baca selengkapnya...
|
|
|
|
<< Awal < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya > Akhir >>
|
| Hasil 55 - 63 dari 130 |
