(Business News, Senin, 1 Agustus 2005)

Belakangan ini kita bisa membaca beberapa komentar dari para politisi di DPR dan dari satu-dua pakar terhadap pemerintah sekarang.  Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah berumur sembilan bulan.  Ada orang yang memandang ?the honeymoon is over? dan orang bisa mulai mengukur kinerja pemerintah lebih kritis.

Koran Tempo, minggu yang lalu (21/7/05), menurunkan editorial yang menarik, berjudul: ?Mengubah Budaya Boros?.  Sebagian besar editorial ini mengeritik nafsu masyarakat Indonesia mengonsumsikan BBM dan listrik secara berkelebihan.  Setelah ada gebrakan pemerintah untuk menghemat pemakaian listrik maka kontan konsumsi listrik bisa berkurang dalam satu minggu dengan 85 juta kWh atau setara Rp 23,7 miliar.  Kalau penghematan ini bisa bertahan satu tahun maka Rp 1 trilyun bisa dihemat.  Indonesia juga memerlukan energi yang paling banyak di Asia Tenggara untuk menghasilkan PDB $ 1000, yakni setara 4,7 barrel minyak, sedangkan rata-rata untuk ASEAN adalah 3,9 barrel.

(Business News, Senin, tanggal 18 Juli 2005)

Belakangan ini ada pemikiran di kalangan Bank Indonesia dan Pemerintah untuk mengubah aturan sistim devisa.  Pasar mulai cemas, dan kalangan Kadin Indonesia sudah ikut menyuarakan sentimen ini.  Ini perlu dicermati oleh penguasa moneter yang berkepentingan.

(Business News, Senin, 4 Juli 2005)

Seorang menteri sering suka bersitegang bahwa policynya sudah baik, akan tetapi implementasinya kurang.  Misalnya pada masalah penyaluran BBM. Implementasi policy penyaluran BBM ada di tangan Pertamina, dan badan usaha ini mudah disalahkan kalau distribusinya tidak lancar.  Akan tetapi, fihak Pertamina juga mudah bisa menyalahkan Departemen Keuangan karena tidak bisa mengucurkan restitusi uangnya tepat pada waktunya.  Policynya adalah bahwa Pertamina menyalurkan BBM dan menjualnya atas harga yang ditetapkan pemerintah.  Dengan harga minyak bumi yang sangat tinggi sekarang ini maka operasi demikian membawa kerugian besar sekali bagi Pertamina, puluhan trilyun rupiah, yang (menurut policy) akan diganti oleh Departemen Keuangan.