(Kompas, Selasa 8 November 2005)

Akhir bulan yang lalu masyarakat terkejut karena inflasi bulanan melonjak sampai 8,75%.  Untuk inflasi satu bulan ini sangat, sangat tinggi.  Inflasi 8,75% setahun saja sudah tidak bisa dibilang inflasi rendah.  Tetapi, ekonomi Indonesia sering dihinggapi inflasi, tidak seperti Malaysia dan Thailand.  Bank Indonesia menyebut core inflation Indonesia dalam kisaran 7 sampai 8 persen setahun.  Inflasi inti adalah inflasi yang “selalu ada”, seolah-olah berakar. Ini disebabkan oleh kebiasaan kebijakan moneter dan/atau kebijakan fiskal yang kurang ketat, juga oleh karena sikap atau antisipasi publik yang di Indonesia terlalu biasa hidup dalam inflasi.  Orang awam sering lebih suka menyimpan barang ketimbang uang.  Di atas inflasi inti ini ada pengaruh inflasi “satu kali” (once over) yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM.  Mengapa inflasi once over tinggi (sekali), mengapa ini tidak hanya dalam kisaran 3-5%, lebih sulit untuk diterangkan. Salah suatu keterangan adalah karena kenaikan harga BBM juga sangat tinggi, rata-rata 125% , yang menimbulkan kejutan.

(Business Indonesia, Senin, tanggal 31 Oktober 2005)

Minggu yang lalu ada perbedaan dalam wacana mengenai kebijakan fiskal yang cukup menarik.  Fihak pemerintah, khususnya Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan, menyatakan bahwa mereka ingin mengadakan stimulus fiskal yang sedikit lebih besar untuk tahun anggaran 2006.  Defisit APBN mereka suka tetapkan pada tingkat 1,1% dari PDB.  Sementara PDB ditetapkan Rp 3040,77.  Di lain fihak, sentimen di DPR lebih konservatip dan tidak ingin (terlalu) melebihi kesepakatan yang semula yang mematok defisit APBN 2006 pada tingkat 0,6% dari PDB.  Akhirnya, dikabarkan, dicapai kompromis pada tingkat 0,7% dari PDB (Rp 22.43 trilyun).  Maka sebelumnya ada perbedaan wacana antara pemerintah dan DPR yang menyangkut jumlah lebih dari Rp 10 trilyun.  Yang menjadi masalah adalah semangat siapa yang paling “baik”, yakni semangat pemerintah yang mau memberikan stimulus ekonomi yang lebih besar, atau sikap DPR yang lebih berhati-hati (prudent)?  Akhirnya, ini merupakan pilihan yang subyektip, dan kami lebih condong membenarkan DPR.