(Business Indonesia, Senin, tanggal 31 Oktober 2005)

Minggu yang lalu ada perbedaan dalam wacana mengenai kebijakan fiskal yang cukup menarik.  Fihak pemerintah, khususnya Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan, menyatakan bahwa mereka ingin mengadakan stimulus fiskal yang sedikit lebih besar untuk tahun anggaran 2006.  Defisit APBN mereka suka tetapkan pada tingkat 1,1% dari PDB.  Sementara PDB ditetapkan Rp 3040,77.  Di lain fihak, sentimen di DPR lebih konservatip dan tidak ingin (terlalu) melebihi kesepakatan yang semula yang mematok defisit APBN 2006 pada tingkat 0,6% dari PDB.  Akhirnya, dikabarkan, dicapai kompromis pada tingkat 0,7% dari PDB (Rp 22.43 trilyun).  Maka sebelumnya ada perbedaan wacana antara pemerintah dan DPR yang menyangkut jumlah lebih dari Rp 10 trilyun.  Yang menjadi masalah adalah semangat siapa yang paling “baik”, yakni semangat pemerintah yang mau memberikan stimulus ekonomi yang lebih besar, atau sikap DPR yang lebih berhati-hati (prudent)?  Akhirnya, ini merupakan pilihan yang subyektip, dan kami lebih condong membenarkan DPR.

Kebijakan fiskal di tahun 2006 lebih baik yang berhati-hati ketimbang yang sedikit mau “lepas”.  Alasan utama adalah momok inflasi yang telah sangat mengganggu tahun 2005.  Inflasi tahun 2005 menurut Bank Indonesia bisa mencapai 14%.  Di lain fihak, pemerintah memperkirakan inflasi tahun 2005 tidak akan melebihi 12%.  Kalau pun angka pemerintah ini lebih benar, maka inflasi yang 12% setahun pun merupakan inflasi yang cukup tinggi dan yang mulai mengganggu, bahkan bisa mengancam merusak, sendi-sendi ekonomi dan sosial. 

Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2005 sekarang diperkirakan tidak akan melebihi 5,7 atau 5,8 persen, artinya masih di bawah 6% setahun.  Untuk tahun 2006 maka pemerintah lebih optimistik dan mematok laju pertumbuhan ekonomi pada tingkat 6,2%, dinaikkan sedikit dari optimisme semula yang mematok angka 6,1%.  Maka laju pertumbuhan yang sedikit di atas 6% setahun ini mau digenjot oleh spending pemerintah yang merupakan stimulus fiskal.  Apa “salahnya” cara berfikir demikian?

Salah berfikir sebetulnya juga tidak, hanya kurang berhati-hati, kurang prudent.  Stimulus kepada ekonomi tidak selalu harus datang dari (anggaran belanja) pemerintah.  Bisa juga, bahkan lebih baik dari sektor swasta.  Sektor swasta yang tertarik memperbesar investasi dan tertarik untuk mengekspor lebih banyak.  Investasi dan ekspor, dan kedua ini memang sangat erat berhubungan, merupakan motor ekonomi yang lebih ampuh ketimbang stimulus fiskal. Dunia swasta hanya memerlukan iklim yang stabil.  Kalau iklimnya dipandang terlalu inflator maka investor akan lebih berhati-hati.

Tetapi, pemerintah ingin merangsang perkembangan ekonomi yang lebih menciptakan kesempatan kerja.  Misalnya dengan menggenjot sektor pertanian dan memperbaiki infrastruktur yang bisa menopang sektor pertanian dan pembangunan desa. Ini semangat yang benar.  Akan tetapi, hasil fiskal dari kenaikan harga BBM yang lebih dari 100% dan yang sangat bisa menekan besar subsidi BBM, bisa dipakai untuk keperluan ini.  Tetapi, biasanya, keperluan juga melebihi persediaan dana.  Keperluan untuk membangun ekonomi rakyat menyangkut tambahan anggaran untuk sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur yang mendukung ekonomi rakyat (pedesaan) demikian.  Jumlah keperluan selalu melebihi persediaan dana.  Ini benar, tetapi sikap kita seharusnya jangan ingin mengejar segala-galanya agar bisa dicapai dalam satu tahun.  Pekerjaan menstimulasikan ekonomi rakyat merupakan tugas yang terus menerus, dan hasilnya baru bisa dirasakan setelah jangka menengah atau panjang.

Kalau dalam tahun 2006 mau diberi stimulus fiskal yang cukup besar maka selalu ada momok bahwa tekanan inflasi yang di tahun 2005 sudah terlalu tinggi akan berlanjut di tahun 2006 oleh karena pengaruh inflationary expectations dari masyarakat dan pasar.  Mengapa kenaikan harga pada ujung tahun 2006 begitu tinggi?  Pertama oleh karena pengaruh kenaikan harga BBM, kedua oleh pengaruh musiman, yakni pengeluaran masyarakat yang lebih besar menjelang Lebaran.  Akan tetapi, sangat mungkin juga ada pengaruh “psikologis inflasi” yang sedang terjangkit di masyarakat.  Maka baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter harus kedua-duanya berusaha sekuat-kuatnya menentang arus sentimen ini.

Sekarang seolah-olah sebagian terbesar tanggung jawab menekan inflasi diletakkan kepada pundak Bank Indonesia.  BI ini sudah menaikkan suku bunganya, akan tetapi rupanya belum cukup. Untuk menaikkannya lebih tinggi maka BI pun cemas bisa merugikan ekonomi dan merugikan neracanya sendiri.  Maka dalam keadaan inflator yang cukup tinggi ini kebijakan fiskal sebetulnya harus contractionary (menciut), misalnya dengan menciptakan surplus.  Jangan terlalu mengejar angka pertumbuhan.