|
Ditulis oleh Sadli
|
|
Senin, 30 Agustus 2004 |
Pemerintah Jepang telah mengundang sekitar lima puluh orang dari Indonesia untuk pergi ke Tokyo dan mengadakan diskusi dua hari mengenai masalah ekonomi dan politik Indonesia. Sebagian besar adalah ekonom, dari Universitas Indonesia dan Gajah Mada yang punya nama sebagai “teknokrat” (Anwar Nasution, Djunaedi, M. Ikhsan, Chatib Basri, Bambang Sumantri, Sri Mulyani, Faisal Basri, Sadli, Sri Adiningsih dan Dibyo Prabowo). Dari IPB Bogor juga ada representasi, yakni Joyo Winoto, tokoh ekonomi utama dari kubu Susilo Bambang Yudhoyono, yang membawa tiga teman muda dari Brighten Institute, IPB. Marsilam Simandjuntak mewakili team politik SBY. Dari kubu PDIP diundang Heri Akhmadi, Arifin Panigoro, Mochtar Buchori dan Benny Pasaribu. Dari Bappenas diundang beberapa pejabat (Djunaedi, Soekarno, Bambang Bintoro, dsb-nya). CSIS terwakili oleh Hadi Soesastro dan Mari Pangestu. Selebihnya ada banyak unsur universitas lain, LSM dan profesi. Delegasi Indonesia ini begitu beragam dan bertokoh, sehingga kumpulnya mereka di Tokyo merupakan kesempatan unik untuk bertemu, bertukar pendapat dan “menyatu”, yang di Jakarta sukar terjadi. Ada yang menyelentuk “Tokyo conspiration ini bisa menyusun pemerintahan baru untuk Indonesia yang kualitasnya unggul”.
Sebetulnya lima tahun yang lalu, saat terakhir Pemerintah Habibie, maka Pemerintah Jepang juga telah mengundang tokoh-tokoh Indonesia yang serupa, dan Susilo Bambang Yudhoyono dan Rini Suwandi termasuk yang datang. Jepang memang sangat memperhatikan Indonesia dan siapa pun memerintah, Jepang akan memberikan dukungan. Akan tetapi, mereka juga ingin tahu siapa-siapa yang nanti akan di dalam dan di belakang pemerintah baru. Sebagian (besar) undangan ini adalah pilihan mereka, yang mereka hormati dan segani (feel comfortable with).
Dari fihak Jepang, delegasi inti terdiri dari enam profesor yang lebih dari dua tahun yang lalu mendapat tugas khusus dari P.M. Koizumi untuk secara teratur berkonsultasi dan membantu Indonesia. Mereka adalah Prof. Asanuma dari Hitotsubashi University, Takatoshi Ito dari Universitas Tokyo, Urata dari Waseda, Kinoshita dari Waseda, Komatsu dari Hiroshima, dan Takashi Shiraishi dari Kyoto University. Prof. Shiraishi adalah satu-satunya profesor ilmu politik, sangat disegani oleh yang lain, dan bertindak sebagai juru bicara. Tetapi, delegasi Jepang terdiri dari sekitar empat puluh orang, banyak pejabat pemerintah (Dep Luar Negeri, Indag, JICA, JETRO), JIBC dan Keidanren, dan sejumlah professor lain. Fihak Barat juga diundang, khususnya Australia (Hal Hill dari Universitas Nasional di Canberra) dan fihak Amerika Serikat. Juga Bank Dunia, IMF dan Bank Pembangunan Asia. Maka yang berhadapan dengan delegasi Indonesia adalah orang-orang yang tahu, berwibawa, dan “beruang”.
Secara sengaja atau tidak, orientasi para ekonom yang hadir adalah konvensional dan mainstream. Yang ditekankan oleh profesor Jepang, pejabat pemerintah Jepang dan wakil-wakil dari lembaga multilateral adalah bahwa stabilitas ekonomi makro Indonesia yang sudah baik itu harus terus dipelihara. Mereka tidak percaya paket stimulus fiskal diperlukan karena resiko moneternya cukup besar. Tetapi, stabilitas makro-ekonomi ini masih ringkih (fragile) dan belum sempat mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi. Profesor Jepang banyak memakai angka laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sudah tercapai adalah 4% setahun, sedangkan fihak Indonesia (termasuk Burhanuddin Abdullah, Gubernur Bank Indonesia) yang memberi keynote speech, lebih suka memakai angka 5%. Perbedaan satu persen ini penting sebagai perbedaan persepsi. Jepang pada umumnya memandang kinerja ekonomi Indonesia masih sub-optimal, karena kualitas kepimpinan pemerintahnya. Pada akhirnya, mereka masih kurang puas.
Prof. Shiraishi, yang menutup pertemuan dan bicara atas nama peserta Jepang, walaupun menyebut ikhtisarnya pendapat pribadi (sehingga tidak perlu dibicarakan oleh pleno terakhir), menyatakan bahwa “Pemerintah Megawati telah berhasil menegakkan stabilitas dan sustainability makro-ekonomi walaupun masih ada ranjau-ranjau darat (“landmines”). Tetapi, pemerintah tidak berhasil mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang cukup untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi mereka yang setiap tahun masuk angkatan kerja. Kesehatan jangka panjang ekonomi dan politik Indonesia tergantung dari kemampuan untuk menghalau krisis sosial (defuse social crisis) yang bisa timbul karena pengangguran terbuka dan yang terselubung memuncak”. Perhatikanlah istilah social crisis yang digunakan.
Shiraishi meneruskan: “Apa yang diperlukan adalah kepimpinan yang kuat, yang mampu merumuskan kebijakan yang bagus (good policies) untuk memperbaiki iklim investasi. Yang harus diambil adalah strong measures that include improving law and order, reforming the judiciary, fighting corruption, passing a new Investment Law, rebuilding the deteriorating infrastructure, creating a stable labor market, and cutting bureaucratic red tape”.
Sebetulnya, semuanya ini juga sudah sering didengungkan oleh ekonom-ekonom muda seperti Ikhsan dan Basri, juga oleh IMF dan Bank Dunia. Maka itu “Tokyo consensus” ini harus diperhatikan oleh pemerintah yang baru. Kalau pemerintah baru nanti ingin mendapat dukungan dari dunia internasional maka Tokyo agenda ini harus mereka perhitungkan.
Fihak Jepang sangat berhati-hati dan tidak pernah mau menyebut di depan publik preferensi calon presiden mereka. Megawati mendapat cukup banyak pujian. Akan tetapi harapan mereka akan strong leadership menjadi pesan utama. Bagi penulis maka ini isyarat bahwa Jepang lebih ingin melihat kepimpinan baru sesudah September 2004. Akan tetapi, siapa pun terpilih, Jepang akan memberi dukungan.
Kami ulangi beberapa pokok kebijaksanaan ekonomi yang mendapat preferensi Jepang. Pertama, mereka tidak terlalu menyukai kalau pemerintah Indonesia baru melakukan fiscal stimulus yang bisa membahayakan stabilitas makro-ekonomi. Dalam hal ini mereka merasa lebih aman dengan kebijaksanaan fiskal Pemerintah Megawati, terutama yang dijalankan Menteri Keuangan Boediono. Selalu ada kemungkinan bahwa pemerintah baru akan ingin menunjukkan giginya dengan “berbuat lain”. Kubu PDIP minggu yang lalu menyebut nama Sri Mulyani dan Mari Pangestu dalam daftar preferensi untuk menjadi menteri ekonomi. Ini suatu isyarat dari kubu PDIP yang sesuai dengan harapan internasional.
Isu moneter-fiskal yang lain adalah sasaran inflasi. Jepang ingin negara-negara berkembang mengadakan komitmen terhadap inflasi rendah. Sebetulnya Pemerintah Indonesia juga. Akan tetapi tafsiran pemerintah (Bank Indonesia) adalah sekitar 7,5% untuk tahun ini dan berangsur-angsur turun ke 5% setahun. Jepang menekankan bahwa paradigma dunia sekarang adalah tingkat inflasi yang lebih rendah. Thailand saja memasang sasaran inflasi 2-3% setahun, Malaysia lebih rendah lagi. Maka inflasi 5-7% setahun untuk Indonesia is not good enough. Prof. Shirashi dalam kesimpulannya tidak mau terlalu terus terang (dalam bahasa terbuka Jepang tidak pernah terus terang). Ia hanya mengatakan “Any inflation rate significantly higher than 5 percent would mean either gradual depreciation of the rupiah or loss of competitiveness”.
Pertemuan di Tokyo itu juga banyak membahas pelaksanaan desentralisasi, disoroti oleh dua pembicara Indonesia yang banyak tahu, yakni Bambang Sumantri dan Ryaas Rasyid, dan ditanggapi oleh Prof. Asanuma. Antara lain, pelaksanaan otonomi daerah ini sangat mengganggu iklim investasi.
Reformasi perbankan juga banyak disoroti. Sampai sekarang fungsi intermediasi untuk mengucurkan kredit belum pulih. Jepang sangat memperhatikan perkembangan perusahaan kecil dan menengah yang harus bisa bersaing di pasar ekspor dan menjadi supporting industri untuk industri besar, antara lain FDI dari Jepang.
Keadaan infrastruktur yang selama enam tahun ini tidak cukup terawat juga banyak disoroti, juga pembiayaannya yang tidak bisa ditanggung lagi oleh anggaran belanja. Oleh karena itu harus ada jaminan bahwa modal investor bisa kembali ditambah keuntungan yang wajar, dalam waktu jangka menengah. Maka paradigma bahwa jasa publik infrastruktur harus disediakan secara free, tanpa biaya, tidak bisa dipertahankan. The user must pay adalah prinsip baru untuk infrastruktur yang dibiayai oleh modal swasta.
Mengenai harapan Presiden Megawati untuk mendapat keringanan beban utang luar negeri, wakil dari kementerian keuangan memberi sinyal bahwa bantuan ekonomi ke Indonesia merupakan isu sensitip di Jepang. ODA Jepang untuk Indonesia tetap akan diteruskan akan tetapi besar bantuan tahunan cenderung menurun. Harapan pemerintah RI mendapat pemotongan utang pokok, kurang mendapat sambutan positip dari Jepang. Indonesia masih berkemampuan baik dalam keuangannya sehingga kurang layak mendapat ampunan utang. Rescheduling lewat Paris Club adalah soal lain, akan tetapi Indonesia sendiri sudah menutup pintu itu. Ada kesan juga, Jepang lebih merasa aman kasih pinjaman kepada Cina dan Vietnam ketimbang Indonesia. Maka KKN di Indonesia harus dikurangi dulu.
Akhirnya, Shiraishi, mengunci kesimpulannya, menekankan “the importance of managing expectations, showing priorities for the first 100 days, by taking concrete measures in such areas as deregulation and drastic institutional reforms, and appointing a dedicated teak to address existing issues”. |
|
|
