(Kompas, Selasa 8 November 2005)

Akhir bulan yang lalu masyarakat terkejut karena inflasi bulanan melonjak sampai 8,75%.  Untuk inflasi satu bulan ini sangat, sangat tinggi.  Inflasi 8,75% setahun saja sudah tidak bisa dibilang inflasi rendah.  Tetapi, ekonomi Indonesia sering dihinggapi inflasi, tidak seperti Malaysia dan Thailand.  Bank Indonesia menyebut core inflation Indonesia dalam kisaran 7 sampai 8 persen setahun.  Inflasi inti adalah inflasi yang “selalu ada”, seolah-olah berakar. Ini disebabkan oleh kebiasaan kebijakan moneter dan/atau kebijakan fiskal yang kurang ketat, juga oleh karena sikap atau antisipasi publik yang di Indonesia terlalu biasa hidup dalam inflasi.  Orang awam sering lebih suka menyimpan barang ketimbang uang.  Di atas inflasi inti ini ada pengaruh inflasi “satu kali” (once over) yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM.  Mengapa inflasi once over tinggi (sekali), mengapa ini tidak hanya dalam kisaran 3-5%, lebih sulit untuk diterangkan. Salah suatu keterangan adalah karena kenaikan harga BBM juga sangat tinggi, rata-rata 125% , yang menimbulkan kejutan.

Apakah lalu bisa disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah “salah”.  Mengapa tidak menaikkan harga-harga BBM sekitar 50% saja di tahun 2005 dan tahun depan diadakan koreksi lagi?  Pilihan demikian memang ada, akan tetapi mungkin oleh pemerintah dilihat sebagai dilema:  lebih baik satu kali pukul saja, karena kalau “digantung” oleh publik hanya sekali juga; pilihan ini mungkin dipandang lebih ringan ketimbang harus “digantung dua kali”.  Setelah kenaikan harga BBM yang tinggi tetapi once over maka keadaan di pasar (setelah kejutannya berlalu) bisa menjadi lebih tenang.  Kalau orang masih mengantisipasi kejutan kedua tahun depan maka suasana di pasar (uang) tidak akan tenteram yang pada dirinya ikut memicu inflasi berlanjut.  Tetapi, semuanya ini lebih bersifat pandangan yang serba spekulatip, semuanya tidak terlalu pasti.

Justru oleh karena ketidakpastian itu maka proses pengambilan keputusan di pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla memakan waktu yang lama.  Presiden harus diyakinkan dulu karena ialah yang mengambil keputusan terakhir.  Akibatnya, timing keputusan tidak bisa baik.  Soal pilih waktu ini selalu akan “salah”:  tiga bulan sebelum Lebaran tidak mungkin karena proses deliberasi intern pemerintah, dekat Lebaran juga salah karena tingkat harga umum cenderung meningkat, sesudah Lebaran nanti dekat pada Hari Natal dan akhir tahun, dan kalau ditangguhkan sampai tahun depan maka APBN pemerintah bisa jebol.

Kalau inflasi karena kenaikan harga BBM akan berlalu karena once over, apakah inflasi tahun 2006 bisa diharapkan kembali ke tingkat sekitar core inflation?  Inilah perkiraan serta harapan Bank Indonesia.  Tetapi itu penuh persyaratan. Pertama, kebijakan moneter Bank Indonesia harus tetap ketat (tight money policy) dengan mempertahankan tingkat bunga SBI yang tinggi.  Ini sudah dilakukan oleh Bank Indonesia. Akan tetapi efektivitas dari pelaksanaan kebijakan moneter BI masih bisa dipertanyakan.  Di waktu yang lalu sebagian sebab core inflation begitu tinggi adalah karena Bank Indonesia kurang bertindak secara konsekuen.  Dalam sejarah Bank Indonesia telah dibebani oleh tugas harus menstimulasi ekonomi, artinya memajukan laju pertumbuhan ekonomi.  Kalau BI menaikkan tingkat suku bunganya maka neraca BI sebagai perusahaan juga dirugikan.  Dampaknya kepada APBN pemerintah juga tidak menguntungkan karena beban bunga meningkat.  Maka “tangan Bank Indonesia tidak terlalu lepas”.

Dari segi kebijakan fiskal pemerintah maka harus juga diberlakukan fiscal policy yang ketat.  Ini tidak selalu mungkin secara politis.  DPR juga punya wewenang menentukan APBN, dan sikapnya kadang-kadang populis.  Sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal juga bisa kurang lancar, kalau (antara) menteri-menteri ekonomi dan dewan gubernur BI kurang ada kerja sama, yang di waktu yang lalu telah terjadi.  Kalau nanti ada perombakan kabinet maka teamwork di bidang ekonomi ini harus diperbaiki.

Sementara ini inflasi bulan November dan Desember akan menjadi batu ujian.  Kalau inflasi bulan November menjadi rendah sekali, maka ini bisa diterima sebagai bukti bahwa “pemerintah ada pada jalur yang benar” (on the right track). BI dan Keuangan harus mampu menyemburkan angin kepercayaan di pasar.  Kalau tidak maka sentimen ketidakpastian akan meniup angin inflasi.

Apakah inflasi tinggi sekali di bulan Oktober itu bisa mencetus resesi ekonomi, mengulangi krisis 1997/8, atau menimbulkan “hyper-inflasi”?   Kiranya tidak.  Laju pertumbuhan ekonomi selama beberapa tahun ini stabil, bahkan membaik sedikit dari kisaran 5% ke kisaran 6%. Untuk tahun 2005 pertumbuhan ekonomi di Asia yang lebih tinggi hanya di Cina dan India. Maka sama sekali tidak ada indikasi akan timbulnya resesi. Resesi diawali oleh laju pertumbuhan yang negatip.  Kalau inflasi bulan November dan selanjutnya akan kembali ke kisaran inflasi inti, maka pasti tidak akan ada “hyper-inflasi”.  Hyper inflasi bisa bermula kalau timbul “spiral harga yang memecut harga”, dan untuk itu maka jumlah uang yang beredar harus meningkat banyak.  Krisis seperti di tahun 1997 tidak akan terulangi karena kurs rupiah tetap stabil pada kisaran Rp 10.000 per dolar AS. Krisis 1997 diawali oleh jatuhnya kurs rupiah secara mendadak.

Bank Indonesia sebagai lembaga bank sentral telah mengumpulkan banyak pengalaman dan keahlian sejak krisis 1997, dan kinerja Departemen Keuangan tergantung dari kualitas menteri keuangannya.  Setahun yang lalu telah diambil keputusan bahwa menteri keuangan tidak boleh yang “terlalu dekat kepada IMF” (Sri Mulyani) atau yang “suka menentang IMF” (Rizal Ramli).  Lalu dicari figur yang “netral”. Akan tetapi itu menimbulkan masalah baru, yakni koordinasi antara menteri-menteri ekonomi.

Figur Menko Perekonomian sering dilihat juga sebagai masalah.  Apakah seorang “saudagar” yang tidak mengerti seluk-belum makro ekonomi bisa berkinerja baik?  Mungkin tidak ideal, akan tetapi pejabat yang sekarang ini mau mendengarkan saran-saran dari para ekonom, juga dibantu langsung oleh dua ekonom muda yang sangat ahli (M. Ikhsan dan Ch. Basri).  Lagipula sebagai kader Golkar ia berpengaruh di DPR, yang sangat membantu kedudukan pemerintah SBY.

Indikator-indikator sektor riil juga tidak menunjukkan krisis atau resesi yang mengancam.  Kinerja ekspor cukup baik.  Laju pertumbuhan tahunan lebih dari 10% (menurut angka-angka BPS yang baru ada kenaikan 24% akan tetapi ada perubahan cara pencatatan). Kelompok ekspor non-migas yang kinerja ekspornya baik adalah hasil manufaktur yang non-padat-karya (seperti non-tekstil, dsb-nya), tetapi lebih padat teknologi dan modal (capital goods & machinery).  Indikator untuk investasi adalah impor barang modal dan bahan baku yang juga tinggi.

Maka pada waktu ini anomali ekonomi terbesar adalah inflasi satu bulan yang sangat tinggi. Akan tetapi, inflasi tinggi yang once over tidak akan merusak ekonomi.  Di lain fihak, pembagian pendapatan menjadi sangat timpang. Apakah ada jalan keluar fiskal yang lain daripada menaroh semua beban atas pundak para konsumen BBM?  Misalnya, apakah “ngemplang utang” bukan alternatip bagi pemerintah?  Secara hipotetis bisa tetapi akan menimbulkan masalah yang lebih besar dan lebih lama. Lebih besar karena akan timbul dua masalah APBN: pertama, defisitnya tetap besar dan pasar uang menjadi takut kepada pemerintah dan segan membeli obligasi kecuali kalau suku bunganya tinggi sekali. Kedua, kesulitan demikian akan berjalan terus sampai tahun depan. Untuk “ngemplang utang” maka juga diperlukan pemerintah yang sudah putus asa dan nekad. Seperti di Argentina. Kiranya belum sampai demikian pemerintah RI sekarang.

Semuanya ini tidak berarti bahwa prospek ekonomi tahun depan akan lancar dan baik.  Semester pertama sangat mungkin masih akan merasakan goncangannya (after shocks).  Pemerintah mengharapkan laju pertumbuhan PDB 6,2%, akan tetapi lebih baik jangan mengharapkan terlalu banyak.  Pertumbuhan  5,5% pasti bisa dicapai. APBN pemerintah juga lebih terkendalikan.  Dalam batas-batas tertentu lebih mampu untuk memberi stimulus fiskal untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan absolut. Artinya, selalu harus mewaspadai bahaya inflasi.