(Business News, Senin, 16 Mei 2005)

Minggu yang lalu, kelompok ekonom di bawah bendera “Team Indonesia Bangkit” menggelar diskusi, mengundang pers dan menyerang team ekonomi Pemerintah.  Acaranya diliput oleh surat-surat kabar besar esok harinya, Selasa, 10 Mei.  Terbaca di harian Kompas di halaman 14 dengan judul “Parsial, Kebijakan Kabinet Ekonomi”, harian Investor Daily memasangnya di halaman pertama dengan judul “TIB: Kinerja Menteri Ekonomi Tidak Perform”, dan s.k. Bisnis Indonesia di halaman 2 dengan judul “Tim ekonomi dinilai lemah kelola makro ekonomi”.

Argumen utama TIB ini bahwa “dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah indikator makro ekonomi mengalami gejolak, yang dapat diindikasikan sebagai ketidakpercayaan pelaku pasar terhadap kemampuan tim ekonomi dalam mengelola kebijakan makro ekonomi”.  Indikator makro-ekonomi demikian adalah tingkat inflasi dan kurs rupiah. Kompetensi serta kepimpinan Team Ekonomi Pemerintah ini dipandang lemah dan antara menteri tidak ada koordinasi.  Kelompok TIB ini mendesak Presiden dan Wakil Presiden segera mengevaluasi secara menyeluruh kinerja team ekonominya. Kalau perlu dirombak saja.

Team Indonesia Bangkit terutama terdiri dari ekonom dari Indef, seperti Hendri Saparini, Dradjad Wibowo, Didik Rachbini, Fadhil Hasan dan Aviliani. Serangan mereka terhadap para menteri ekonomi bukan sekali ini saja, dan kritiknya semakin pedas dan frontal.  Ini boleh saja dalam alam demokrasi politik. Mereka ini tidak terlalu mewakili partai politik yang beroposisi, walaupun Dradjad Wibowo dam Didik Rachbini anggota parlemen dari partai PAN.  Di lain fihak ada gejala “persaingan kubu ekonomi”, misalnya antara kubu dari Universitas Indonesia dan Indef, yang antara lain terdiri dari alumni Institut Pertanian Bogor (IPB), walaupun Joyo Winoto dan Brighten Institute tidak ikut.  Kadang-kadang Revrisond Baswir dari Gajah Mada juga ikut kelompok TIB ini dan membawakan pandangan ideologis tertentu karena ia percaya pada “conspiration theory” bahwa pemerintah sekarang terlalu dikuasai oleh pengaruh kapitalis-imperialis. Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli katanya juga ada di belakang kelompok TIB ini.

Kritik TIB ini sebetulnya tidak terlalu kena karena keadaan makro-ekonomi, dan economic fundamentals Indonesia, sekarang ini cukup baik.  Memang, belakangan ada gejolak tingkat inflasi meningkat dan kurs rupiah melemah, akan tetapi itu dipandang (antara lain oleh lembaga-lembaga keuangan asing) sebagai kelemahan temporer pada pelaksanaan kebijakan moneter, dan “salahnya” lebih banyak di Bank Indonesia.  Tetapi, Gubernur Bank Indonesia cukup cepat mengadakan intervensi dan sekarang keadaan sudah lebih normal lagi.  Sumber kelalaian adalah BI kurang tegap mengendalikan inflasi ketika jumlah uang yang beredar meningkat.  BI seharusnya cepat menyerap likuiditas ekstra ini dengan menaikkan suku bunga (SBI).  Akan tetapi, BI merasa terjebak dalam suatu dilema, yakni kalau menaikkan suku bunga maka akan merugikan sektor riil.  Lagipula, kalau suku bunga naik maka beban bunga dalam APBN Pemerintah juga meningkat.

Memang ada inti benarnya pada kritik TIB, bahwa koordinasi antar menteri ekonomi dan kepimpinannya (dari Menko Perekonomian?) sering tampak lemah.  Tetapi, kalau lalu menyimpulkan bahwa kesalahan “hanya” terletak pada jajaran menteri, dan Presiden serta Wakil Presiden bebas dosa, itu bukan kesimpulan yang terlalu kuat. Kinerja antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga sering kena kritik.  Presiden sering lamban dalam mengambil keputusan, sedangkan Wakil Presiden bertindak terlalu cepat. Tetapi, ada juga pendapat yang melihat sinergi antara kedua pimpinan puncak ini. Walaupun tidak ideal, namun cocok dalam situasi dan kondisi Indonesia sekarang.  Tidak ada alternatip kepimpinan nasional yang lebih baik. 

Komposisi kabinet juga hasil berbagai kompromis politik, antara Presiden SBY dan partai politik, dan antara SBY dan Jusuf Kalla.  Tiap kompromis tidak menghasilkan sesuatu yang solid, akan tetapi karena perimbangan pengaruh atau kekuatan politik tidak bisa dihindarkan.  Belakangan ini, karena kasus skandal di KPU yang bisa menyangkut seorang menteri, dan saran Kwik Kian Gie kepada Presiden, maka spekulasi akan adanya perombakan kabinet mencuat. Akan tetapi, SBY bukan orang yang mengambil keputusan secara cepat. Pengaruh Jusuf Kalla juga masih besar.

Kinerja makro ekonomi bisa diuji lewat evaluasi kebijakan fiskal dan moneter.  Kedua ini in prinsip OK.  Prinsip kebijakan adalah kehati-hatian (prudence). Ini lebih cocok daripada kebijakan yang ekspansip, karena APBN dibebani oleh dua pengeluaran yang sudah terlalu besar, yakni pembayaran angsuran utang dan subsidi (terutama subsidi BBM).