|
(Koran Tempo, Senin, 17 Oktober 2005)
Di bidang ekonomi maka tahun pertama bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak banyak mujurnya. Tetapi, sebagai pelipur hati maka ia bisa lebih merasa puas mengenai keberhasilan pemerintahnya di bidang politik dan keamanan. Perdamaian di Aceh mulai dirasakan oleh penduduk setempat maupun di seluruh nusantara. Pemilihan kepala daerah dan dewan perwakilan daerah memperkuat demokrasi politik. Di lain fihak, di bidang ekonomi maka janji-janji politiknya (mencapai laju pertumbuhan ekonomi 6,6% per tahun, pengangguran dan kemiskinan berkurang separoh) masih kosong. Laju pertumbuhan 6% setahun pun belum tercapai, pengangguran masih meningkat oleh karena pertumbuhan angkatan kerja masih lebih besar daripada pertumbuhan kesempatan kerja, dan oleh karena inflasi yang di atas 10% di tahun 2005 ini maka pasti jumlah orang miskin bertambah.
Ada pakar ekonomi yang mengatakan bahwa Indonesia mengalami "stagflasi", yakni kombinasi ekonomi yang mandek dan inflasi yang tinggi. Secara harfiah ini belum terjadi. Laju pertumbuhan PDB yang sekitar 5,7% setahun, dan di tahun 2005 masih lebih tinggi sedikit daripada tahun-tahun sebelumnya, tidak menandakan stagnasi ekonomi. Walaupun pertumbuhan demikian belum cukup tinggi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan maka sudah cukup untuk dinikmati oleh sebagian besar penduduk, terutama oleh kelas menengah dan atas. Lihat saja pola konsumsi mereka di kota-kota besar. Penjualan mobil dan sepeda motor juga meningkat dengan laju pertumbuhan puluhan persen setahun, jauh melebihi laju pertumbuhan PDB.
Yang memang sangat mengganggu keadaan ekonomi dan sosial di tahun 2005 adalah inflasi yang tinggi, yang antara lain disebabkan oleh naiknya harga internasional minyak bumi yang akhirnya menyebabkan harga-harga BBM dalam negeri naik lebih dari 100%, untuk minyak tanah naiknya bahkan lebih dari dua kali. Devisa yang dipakai untuk mengimpor kekurangan minyak bumi dan BBM untuk konsumsi dalam negeri menyedot cadangan dan kurs rupiah melemah. Kurs rupiah yang melemah memicu inflasi dalam negeri. Inflasi sekitar 12% setahun yang akan dialami selama tahun 2005 tidak sampai merusak ekonomi, akan tetapi inflasi di atas 10% setahun selalu mempunyai dampak jelek kepada pemerataan pendapatan. Di satu fihak ada kelas-kelas di masyarakat yang seolah-olah, atau secara nyata, mendapat rezeki lebih besar (mereka yang hidup dari keuntungan atau profit), di lain fihak inflasi memukul kelas-kelas di masyarakat yang berpendapatan tetap, seperti pegawai, karyawan, buruh dan kaum pensiunan. Inflasi di atas 10% melebarkan kesenjangan sosial.
Di dunia usaha juga ada yang kurang beruntung kalau kurs rupiah tidak stabil dan cenderung melemah, antara lain yang pasarnya dalam negeri akan tetapi harus mengimpor bahan bakunya atau harus pinjam modal dari bank. Untuk menekan inflasi dan melemahnya kurs rupiah maka Bank Indonesia terpaksa menaikkan tingkat bunga. Ini telah terjadi di tahun 2005, sehingga tingkat bunga untuk pinjaman bergerak ke tingkat sekitar 17% setahun. Pada tingkat bunga setinggi itu maka perusahaan lebih banyak bekerja untuk melayani banknya saja. Tingkat keuntungan mereka terjepit.
Sehatnya ekonomi masih ditentukan oleh tabungan, investasi dan pertumbuhan ekspor. Bagaimana keadaannya di Indonesia? Krisis tahun 1998 telah memukul tabungan, investasi dan ekspor, sehingga laju pertumbuhan PDB menjadi negatip besar dan inflasi sangat meninggi. Berangsur-angsur krisis ini bisa dilampaui, seperti juga di negara-negara Asia Timur dan Tenggara yang lain. Hanya pemulihan kinerja ekonomi di Indonesia berjalan lebih lamban. Laju pertumbuhan ekonomi 6% setahun sudah dicapai kembali, dan dilalui, oleh negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Korea Selatan. Tetapi, tahun 2005 juga merupakan tahun yang berat bagi negara-negara itu, dan pada umumnya laju pertumbuhan di tahun 2005 lebih rendah sedikit daripada tahu sebelumnya. Sebab utama adalah krisis energi, atau harga minyak dunia yang meroket. Ini mempunyai dampak mengurangi laju pertumbuhan ekonomi, kecuali di Indonesia.
Ini disebabkan karena Indonesia, sebagai negara penghasil dan pengekspor minyak dan gas bumi, sebetulnya diuntungkan oleh kenaikan harga minyak bumi internasional. Tetapi, oleh karena harga-harga BBM dalam negeri ditetapkan oleh pemerintah dan penyesuaiannya dengan harga internasional terlambat sekali maka pemerintah di Indonesia mengalami masalah anggaran belanja yang gawat. Karena harga-harga BBM secara tak wajar menjadi terlalu rendah maka konsumsinya naik dan biaya produksi sektor industri terbantu. Ekspor pun masih naik di atas 10% setahun. Maka ekspor sementara no problem. Tetapi kuatnya daya saing ekonomi Indonesia itu menjadi semu.
Tadi dikatakan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia lebih lamban dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara dan Timur. Salah suatu sebab adalah transisi politik. Indonesia menjadi suatu negara demokrasi dalam ukuran politik. Akan tetapi transisinya tidak lancar. Jatuhnya Presiden Suharto disebabkan oleh pergolakan sosial yang timbul di permulaan tahun 1998, dan sejak itu kita mempunyai empat presiden, yakni Habibie, Gus Dur, Megawati, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Proses demikian tidak menandakan stabilitas politik. Di bidang sosial dan keamanan maka ketertiban dan stabilitas juga belum terlalu pulih. Maka masuknya investasi, terutama dari luar, juga belum optimal. Sebagian investor masih ragu-ragu masuk Indonesia dengan investasi besar karena kepastian hukum dan ketenteraman (law & order) belum sempurna. Oleh karena jumlah investasi belum optimal (sebelum krisis jumlah investasi lebih dari 30% dari PDB, sekarang baru sekitar 25% PDB) maka laju pertumbuhan PDB Indonesia juga masih belum optimal. Artinya, laju pertumbuhan ekonomi 6% setahun pun belum tercapai, sedangkan di zaman Suharto rata-rata tercapai di atas 7% setahun.
Maka tahun 2005 bisa dipandang sebagai tahun terakhir (mudah-mudahan) dari masa transisi dan kepulihan. Artinya, mudah-mudahan tahun 2006 akan lebih baik dan laju pertumbuhan bisa menyentuh 6% setahun atau lebih besar sedikit. Apakah harapannya ada? Ada.
Harga-harga minyak bumi di pasar dunia kiranya masih cukup tinggi, artinya di atas $ 50 per barrel. Tetapi puncaknya, yang sekitar $ 70 per barrel, yang dialami di tahun 2005, sudah lewat. Menurut kalangan OPEC maka harga tinggi sekarang tidak disebabkan oleh karena minyak bumi menjadi langka di dunia, melainkan oleh karena kapasitas kilang-kilang minyak menjadi terbatas. Di Amerika Serikat, konsumen BBM yang terbesar di dunia, maka penambahan kilang minyak dihambat oleh persyaratan lingkungan. Di Indonesia, kalau Pertamina mau mengimpor BBM maka sering juga tidak terlalu mudah. Tetapi, Pertamina kelak bisa mengoperasikan kilang minyak yang baru (di Tuban).
Tetapi, karena pemerintah telah menyesuaikan harga-harga BBM dalam negeri dengan pasar luar negeri maka, walaupun banyak kalangan "menderita", tingkat konsumsi akan terpangkas. Ini akan menyebabkan neraca pembayaran di tahun 2006 menjadi lebih ringan karena kebutuhan impor Pertamina akan berkurang. Maka prospek kurs rupiah akan lebih stabil. Kurs rupiah bisa menguat sedikit dibandingkan dengan posisi sekarang. Ini pada dirinya akan mengurangi tekanan inflasi.
Tekanan inflasi dalam negeri yang sumbernya defisit anggaran belanja juga akan berkurang. Inflasi tahun 2006 mungkin bisa di kisaran 7-8%. Kebijakan pemerintah adalah berangsur-angsur menurunkan besaran defisit anggaran belanjanya. Di tahun 2005 diharapkan sekitar 1% PDB (yang mungkin akan dilebihi sedikit karena kenaikan harga BBM agak terlambat). Defisit 1% dari PDB berarti sekitar Rp 30 trilyun, yang cara pembiayaannya sudah menjadi sukar. Defisit APBN harus dibiayai oleh pinjaman dan penjualan asset. Yang akhir ini sudah sangat sulit. Pinjaman dalam negeri menjadi sangat mahal karena tingkat bunganya mendekati 15% setahun. Pemerintah juga jangan crowding out pasar uang dalam negeri karena sektor usaha yang menjadi korban. Maka jalan keluarnya adalah global bond, yang memang sekarang diusahakan. Akan tetapi akan kurang bijaksana mengeluarkan obligasi devisa lebih dari $ 1,5 milyar.
Begitu sulitlah masalah menutup anggaran belanja pemerintah. Masyarakat yang mau pakai fikiran sehatnya hendaknya melihat realita demikian, dan jangan melulu mencela pemerintah karena menaikkan harga-harga BBM setinggi langit yang ?menzalimi rakyat kecil?. Kalau harga BBM tidak boleh dinaikkan secara cukup maka bagaimana harus membiayai APBN? Menaikkan pajak-pajak tidak mudah. Pajak-pajak (terutama PPh) sudah mencapai 13,5% PDB dan sudah naik cukup banyak setiap tahun. Sebetulnya, menaikkan harga BBM hakekatnya sama dengan menaikkan pajak penjualan atas produk yang banyak dikonsumsi masyarakat. Saran lain (misalnya dari Kwik Kian Gie) adalah ?ngemplang utang? seperti Nigeria dan Argentina. Ini tergantung dari ?keberanian politik? pemerintah, yang kiranya bukan pilihan praktis bagi pemerintah (SBY-MJK) sekarang. Apa kekuatan politik ini bisa lebih besar kalau Presiden merubah kabinetnya? Bisa disangsikan. Maka akhirnya, tinggal satu opsi: telanlah pil pahit di ujung tahun 2005 dengan harapan bahwa prospek tahun 2006 lebih cerah. (HABIS) |
