|
TAHUN 2005 AKAN LEBIH BAIK SEDIKIT |
|
|
|
|
Ditulis oleh M. Sadli
|
|
Senin, 03 Januari 2005 |
Menurut perkiraan Pemerintah maka ekonomi tahun 2005 akan lebih baik daripada tahun 2004, akan tetapi tidak banyak. Kalau laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2004 diperkirakan sekitar 5% maka untuk tahun 2005 diperkirakan sekitar 5,5%.
Ini menimbulkan pertanyaan mengapa Pemerintah tidak lebih mempertarohkan pertumbuhan yang lebih besar? Sasaran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ketika masih berkampanye, adalah untuk menggerakkan ekonomi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Dengan laju pertumbuhan ekonomi 5,5% setahun itu maka dampaknya terhadap kedua sasaran itu kurang. Ini kiranya disadari oleh team ekonominya, akan tetapi keterbatasan utama pemerintah baru adalah anggaran belanjanya yang tidak punya kemampuan cukup besar untuk menstimulasi ekonomi. Anggaran pembangunan sekitar Rp 70 trilyun, sangat kurang kalau mau dipakai untuk menstimulasi tiga sektor, yakni pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur. Sebab utama keterbatasan anggaran belanja itu adalah beban pembayaran kembali utang dalam dan luar negeri, termasuk bunganya, dan subsidi BBM yang juga membengkak sangat besarnya. Untuk menciptakan daya gerak yang lebih besar maka pemerintah harus mampu mengurangi besar subsidi BBM, artinya menaikkan harga sejumlah BBM, dan mengusahakan penjadwalan utang (luar negeri). Tetapi, tindakan drastis, misalnya, tidak membayar kembali pokok obligasi dalam negeri atau pembayaran bunganya maka pemerintah juga tidak berani melakukannya karena akan menjatuhkan kepercayaan pasar uang kepada pemerintah sehingga pemerintah nanti tidak bisa mengeluarkan obligasi baru lagi. Untuk meminta penjadwalan kembali sebagian utang luar negeri maka pemerintah telah menutup pintunya sendiri karena arus ada program dengan IMF yang menjadi syarat untuk memanfaatkan fasilitas Paris Club.
Belakangan ini ada masalah besar baru yang akan membebani anggaran belanja pemerintah mulai tahun 2005, yakni membiayai pembangunan kembali Aceh yang sangat rusak oleh bencana gempa dan tsunami. Puluhan trilyun rupiah akan diperlukan sebagai pengeluaran anggaran belanja pemerintah. Tetapi, karena musibah kemanusiaan yang sangat besar ini ditanggapi oleh dunia internasional dengan simpati yang besar maka sudah ada tawaran-tawaran untuk meringankan beban angsuran pinjaman luar negeri, misalnya dari Jerman. Jerman menganjurkan Paris Club mengambil initiatip untuk membantu Indonesia. Maka kalau perlu adanya program IMF rupanya tidak mutlak diperlukan. Asal ada kemauan politik dari para kreditor besar maka apa saja bisa diatur. IMF juga sudah memberi sinyal bahwa akan mengaji apakah Indonesia perlu bantuan penjadwalan utang.
Ada kemungkinan besar bahwa keperluan pembangunan kembali Aceh akan mengubah prioritas-prioritas pemerintah. Sebelum terjadinya musibah ini maka terutama Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Menko Perekonomian Aburizal Bakrie, sangat getol mempromosikan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan-jalan tol antara Banten dan Denpasar, 1600 km. Sebagian besar jalan tol ini harus bisa dibiayai oleh modal swasta yang bisa mendapat kembali modalnya plus keuntungan yang wajar lewat penerimaan toll fees.
Presiden sendiri di disertasinya di IPB Bogor menekankan pembangunan sektor pertanian, yang juga memerlukan banyak infrastruktur, tetapi bukan jalan tol. Maka kalau sekarang ada urgensi untuk membangun kembali Aceh, berbagai prioritas harus dikalukulasikan kembali dan keseluruhan dana dan daya yang bisa dimobilisasikan pemerintah juga harus ditingkatkan.
Menaikkan harga-harga BBM merupakan salah suatu jalan keluar. Jumlah yang bisa dihemat untuk keperluan-keperluan pembangunan lain itu paling sedikit sekitar Rp 50 trilyun, semuanya masih tergantung harga minyak bumi yang akan terjadi tahun depan. Jumlah sekian itu sekitar 2% dari PDB sehingga sangat lumayan. Yang menjadi masalah pelik adalah tindakan menaikkan harga-harga BBM itu karena banyak ditentang oleh masyarakat.
Sebetulnya, rasional ekonominya kuat sekali. Akan tetapi, kalangan masyarakat yang tidak setuju, terutama mahasiswa dan sejumlah kaum cerdik pandai, punya alasan yang harus juga dijawab. Mahasiswa yang protes itu yakin bahwa kenaikan harga BBM akan memicu inflasi, akan menambah jumlah penduduk miskin, dan akan menambah berat beban masyarakat umum. Argumen mereka, kalau pemerintah perlu tambahan dana untuk pembangunan, mengapa tidak mengejar para koruptor kakap dan mengembalikan uang negara yang mereka curi lewat transaksi perbankan? Argumen mahasiswa ini berdasarkan atas perasaan keadilan, yang memang merupakan alasan yang kuat. Akan tetapi, pemerintah mana akan bisa melaksanakannya dalam kenyataannya? Tetapi, mengapa SBY berjanji akan menindak KKN ketika kampanye? Penulis pernah kebetulan mendengarkan pembicaraan isu yang sama di Malaysia, di TV Asia. Kedudukan PM Badawi kalau dilihat dari dalam negeri Malaysia banyak kesamaannya dengan masalah SBY. Di Malaysia pun orang mengeluh KKN hanya bertambah dan PM yang baru tidak mampu menindaknya.
Ini sekaligus menyoroti suatu aspek dari kedudukan pemerintah SBY-MJK. Sebagian masyarakat, mahasiswa, kaum cerdik pandai, pers, dsb-nya, mulai kecewa dan menarik dukungannya. Maka pemerintah SBY-MJK dalam kenyataannya bukan pemerintah yang kuat. Tidak dapat diharapkan adanya tindakan-tindakan drastik daripanya. Pribadi SBY juga lebih suka non-konfrontasi dan konsensus. Sebetulnya Wakil Presiden punya kepribadian yang lebih tegas, akan tetapi, bersama dengan Aburizal Bakrie, ia (dan pemerintah) kena stigma “berorientasi bisnis dan kapitalis” dan kurang ramah terhadap “rakyat”. Ketika Aburizal Bakrie menyatakan bahwa “mereka yang tidak punya uang tidak perlu beli LPG” maka banyak orang sakit hati. Maka “kelemahan politik” pemerintah SBY-MJK ini harus juga diperhitungkan dalam menilai kinerjanya di bidang ekonomi.
Sementara itu, Bappenas juga mengungkapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Sampai 2009 (akhir waktu kepresidenan SBY) maka laju pertumbuhan ekonomi setiap tahun diharapkan naik sekitar 0,5%, sehingga akhir tahun 2009 laju pertumbuhan sedikit di atas 7% setahun akan tercapai. Maka perkiraan laju pertumbuhan tahun 2005 sekitar 5,5% adalah sesuai dengan rencana ini.
Maka kalau kita masih percaya kepada pemerintah sekarang ini, kita harus sabar juga. Tidak akan terjadi lonjakan-lonjakan. Stabilitas makro ekonomi, artinya inflasi yang cukup rendah (menuju ke 5% setahun) dan kurs rupiah yang stabil, akan menjadi batu ujiannya.
Kemampuan pemerintah untuk menstimulasi perekonomian juga akan dinaikkan secara pelan-pelan dan berangsur-angsur, lewat rasionalisasi pengeluaran, penurunan besar subsidi, kenaikan tax ratio, sedangkan kenaikan PDB pada dirinya juga akan menambah besar anggaran belanja pemerintah.
Salah suatu issue kebijakan adalah bagaimana mengelola utang dalam dan luar negeri pemerintah? Ada keinginan agar rasio antara utang luar negeri terhadap PDB semakin turun. Lebih baik lagi kalau jumlah utang luar negeri secara nominal juga turun. Artinya, Indonesia harus semakin mandiri. Ini maksud yang mulia. Akan tetapi, arus modal dari luar negeri itu justru juga diperlukan untuk menambah kapasitas investasi. Untuk mencapai laju pertumbuhan PDB 7% setahun maka gross investments harus sekitar 30% PDB, yang masih sulit diharapkan dari tabungan dalam negeri saja. Tetapi, keinginan pemerintah adalah bahwa beban utang (luar negeri) pemerintah berkurang akan tetapi setiap pemasukan modal swasta dari luar negeri adalah welcome.
Apakah lebih baik kalau pemerintah lebih banyak mengandalkan kepada pinjaman dalam negeri? Selama zaman Orde Baru Suharto kebijakan pemerintah sebetulnya justru berlainan. Pemerintah waktu itu lebih baik berusaha menarik pinjaman jangka panjang dari luar negeri yang konsesional, dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, negara kreditor bilateral, dsb-nya. Pasar uang dalam negeri lebih baik disediakan untuk swasta (dalam negeri). Pemerintah mencegah crowding out pasar dalam negeri. Tetapi, keadaan dulu dan keadaan sekarang tidak bisa disamakan begitu saja. Dulu beban total utang pemerintah masih cukup ringan, tetapi justru setelah krisis tahun 1998 beban utang pemerintah ini sangat meningkatnya. Keadaan politik juga sangat lain. Dulu tidak ada demokrasi, sekarang mungkin terlalu banyak. Maka tidak mudah mencapai laju pertumbuhan PDB 7% setahun di zaman sekarang sangat mungkin ada hubungannya dengan keadaan politik sekarang.
Maka prospek tahun depan (2005) yang hanya lebih baik sedikit kiranya sudah optimal yang bisa diharapkan. Sebetulnya, kalau selama tahun 2005 pemerintah bisa lebih efektip bertindak di bidang hukum dan keamanan, maka iklim investasi akan bertambah baik. Investor, terutama yang asing, mengeluhkan bahwa kepastian kebijaksanaan sekarang kurang terjamin, dan pelaksanaan otonomi daerah memperparah situasi. Kepastian hukum dan keamanan juga mengganggu iklim investasi. Begitu juga KKN di jawatan pajak dan perlindungan yang terlalu besar untuk serikat buruh membuat daya saing industri di Indonesia kalah dengan Cina dan Vietnam. Maka reformasi di bidang perpajakan dan hubungan perburuhan sangat diharapkan oleh investor yang sempai sekarang bersikap wait-and-see. |
|
|
