|
SUSUNAN KABINET YANG CUKUP MELEGAKAN |
|
|
|
|
Ditulis oleh Sadli
|
|
Sabtu, 23 Oktober 2004 |
Menurut penulis editorial ini, susunan kabinet SBY-JK cukup melegakan. Tetapi nada surat-surat kabar Jum’at pagi minggu yang lalu lebih cemas. Headline besar di Bisnis Indonesia mengatakan “Pasar Khewatirkan Tim Ekonomi”, dan Kompas di halaman pertama menggunakan kepala berita “Pasar Agak Skeptis akan Kabinet Baru”. Di lain fihak, penulis ini plong karena komposisi bisa lebih jelek. Misalnya Rizal Ramli masuk kabinet.
Ada tarikan visi kebijakan ekonomi, atau “ideologi”, yakni ada penolakan keras terhadap peran IMF, yang dilihat sebagai simbol kegagalan pemulihan ekonomi sesudah krisis 1998. IMF juga simbol Washington Consensus yang menekankan peran pasar yang besar, peran pemerintah yang terbatas, privatisasi BUMN dan kebijakan fiskal yang ketat. Berbarengan dengan ini ada sentimen dalam negeri, yang didukung oleh SBY, Jusuf Kalla dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang ingin melihat ekonomi digerakkan dengan stimulasi fiskal, agar laju pertumbuhan PDB dan lapangan kerja meningkat.
Pemerintahan Megawati Soekarnoputri, khususnya Menteri Keuangannya Boediono, penganjur kebijakan fiskal yang ketat, dan yang dipentingkan adalah penjagaan kestabilan makro-ekonomi, inflasi rendah dan kurs rupiah stabil. Ini berhasil akan tetapi laju pertumbuhan PDB tidak bisa digenjot lebih tinggi daripada 4,8% (yang bisa dicapai tahun 2004), kurang untuk menyerap pengangguran dan menurunkan kemiskinan. Menurut Boediono laju pertumbuhan hanya bisa dinaikkan kalau arus investasi meningkat dari sekitar 20% PDB (sekarang) menjadi sekitar 30% PDB. Ini tergantung dari masuknya investasi swasta yang jauh lebih banyak, baik asing maupun dalam negeri. Yang masih bikin mereka takut adalah iklim investasi yang belum memberikan kepastian usaha. Maka sektor yang perlu digarap adalah sektor hukum, keamanan, perburuhan, pajak, implementasi otonomi daerah, dan bukan menambah stimulasi fiskal secara besar-besaran. Yang akhir ini hanya memperbesar resiko meningkatnya inflasi.
Di belakang issue orientasi kebijakan ekonomi dan fiskal ini ada masalah personalia, yang juga mengganggu pembentukan kabinet. Pribadi Sri Mulyani yang mula-mula dijagokan untuk menjadi menteri keuangan dilihat oleh beberapa kalangan yang anti-IMF itu sebagai “terlalu dekat IMF”, sehingga menimbulkan penolakan, bahkan disertai demonstrasi mahasiswa. Person Mari Pangestu, calon untuk menteri perdagangan, juga kena kecipratan noda yang sama walaupun sebetulnya Mari Pangestu tidak pernah vokal pro-IMF. Tetapi ia dikenal sebagai “ekonom liberal”.
Di lain fihak ada pribadi Rizal Ramli yang pernah menjadi menteri keuangan dan justru terkenal sebagai “kurang bersahabat dengan IMF” sehingga waktu itu menyulitkan pemerintahan. Sampai Megawati harus mengadakan intervensi untuk menormalisasikan hubungan dengan IMF ini. Tanpa hubungan baik dengan IMF maka arus bantuan luar negeri terancam terganggu dan pasar uang internasional juga akan kena alergi sehingga kurs rupiah bisa terpuruk karena arus modal yang masuk berkurang, dan arus modal yang keluar tetap (mem)besar.
Pembentukan kabinet sempat menghadapi jalan buntu karena (dikabarkan) dua calon menteri perempuan ini “mogok” kalau Rizal Ramli tetap akan ditempatkan sebagai menteri keuangan. Rizal mendapat dukungan kuat dari SBY. Karena SBY akan kehilangan muka terhadap gerakan perempuan kalau dua calon menteri perempuan tidak masuk, juga akan kehilangan dukungan pasar dan dunia internasional, maka dicari jalan tengah, yang diketemukan menjelang akhir hari Rabu itu. Jusuf Anwar, mantan pejabat Departemen Keuangan dan direktur eksekutip Bank Pembangunan Asia di Manila dipanggil SBY untuk diinterview. Anwar bisa diterima oleh Sri Mulyani (dan Mari Pangestu) yang lalu tidak keberatan digeser ke Bappenas.
Tetapi, lalu Rizal Ramli ditaroh di mana? Kedudukan alternatip adalah Menko Perekonomian, akan tetapi itu sudah dijanjikan Jusuf Kalla kepada Aburizal Bakrie, yang mendapat dukungannya yang kuat. Maka siapa yang harus dikorbankan? Akhirnya, Rizal Ramli dikalahkan. Keputusan akhir ini “melegakan” penulis editorial ini, akan tetapi kurang bisa dimengerti. Mengapa Rizal tidak terima tawaran kementerian industri atau BUMN, yang akhirnya diberikan kepada dua tokoh yang relatip kurang bobotnya?
Maka komposisi kabinet ekonomi relatip aman, walaupun tidak punya wajah reformis besar. Di lain fihak, sasaran kebijakan yang lebih penting, yakni bagaimana memperbaiki iklim usaha agar jumlah investasinya meningkat separoh, tidak akan tercapai otomatis. Peran Menteri Perekonomian sangat penting, akan tetapi menyatukan dan menggerakkan semua menteri sektoral untuk mendukung sasaran utama ini tetap sulit. Peran Presiden akan menentukan. Megawati Soekarnoputri kurang mengambil initiatip sehingga Menko Perekonomian Dorodjatun tidak bisa kerja efektip. |
|
|
