|
SUSAH MEMILIH DIANTARA CALON PRESIDEN |
|
|
|
|
Ditulis oleh Sadli
|
|
Senin, 24 Mei 2004 |
Menjelang hari pemilihan presiden, 5 Juli 2004, maka seminar yang membicarakan masalah politik ini semakin marak dan banyak menarik pengunjung. CSIS bersama Australian National University di Canberra telah mengadakan pertemuan dua hari yang menarik perhatian, baik dari kalangan dalam maupun luar negeri. Semua calon presiden diundang untuk bicara, dan kesempatan itu dimanfaatkan oleh Gus Dur, Wiranto, Amien Rais dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hamzah Haz menyesal tidak dapat datang karena sedang menjalani ujian kesehatan. Megawati juga tidak muncul karena alasan “tugas-tugas negara”,
Penampilan para capres di depan publik elit-intelektual dan yang serba internasional itu lebih menarik pada bagian tanya-jawab yang dimanfaatkan oleh baik peserta dalam maupun luar negeri. Semua capres yang hadir juga menggunakan bahasa Inggris yang sangat lumayan, terkecuali Wiranto yang lebih mesra memakai bahasa Indonesia, tetapi yang terjemahannya bisa diikuti lewat alat pendengar. Yang berusaha menggunakan bahasa Inggris (Gus Dur bicara sekitar 20 menit tanpa teks dan cukup menawan) mendapat penghargaan ekstra. Tetapi, diantara peserta Indonesia ada cukup banyak yang terpukau oleh penampilan Wiranto yang sangat smooth, profesional dan percaya diri tanpa aroma arogan.
Walaupun dialog dengan para capres itu sangat dihargai oleh para peserta, namun pada akhirnya memilih antara para capres itu tetap sulit. Yang secara rasional nanti akan menentukan pilihan itu apa? Apakah platform atau program? Ini banyak dikemukakan oleh para capres, akan tetapi karena masing-masing diberikan hanya duapuluh menit maka yang keluar adalah pernyataan-pernyataan yang sudah bisa diikuti dari berbagai media massa. Lagipula, platform capres semuanya bagus dan mencakup sasaran di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, keamanan, dan politik luar negeri.
Kalau presentasi visi dan misi terlalu formalistik, sesi tanya jawab lebih bisa mengukur kesiapan dan ketangkasan para capres. Yang bertanya terdiri dari banyak kalangan: mahasiswa, peserta dari negeri Barat, dari Taiwan (yang menanyakan mengenai iklim investasi), LSM dan perempuan.
Tidak ada capres yang scorenya angka merah. Siapa yang lebih mengesankan, Wiranto atau SBY? Tidak terang, walaupun cukup banyak yang lebih terkesan pada SBY, tetapi itu mungkin dipengaruhi oleh pra-duga sebelumnya. Amien Rais juga korban semacam prejudice: banyak yang menganggap pencalonannya bukan sekelas berat seperti Wiranto, SBY dan Megawati. Ini sebetulnya aneh, karena Amien Rais adalah capres yang paling tidak terbebani oleh keterkaitan dengan pemerintah Suharto atau Habibie, tidak korup karena tidak pernah duduk di pemerintahan, dan yang tidak “mengkhianati” reformasi. Dan pasti banyak yang akan memilih dia, akan tetapi perkiraan umum adalah bahwa ia tidak akan masuk putaran kedua di bulan September 2004.
Kaum ekonom punya keraguan sendiri. Kebijaksanaan ekonomi pemerintah Megawati tidak bisa diberi angka merah karena paling tidak hasil stabilisasi makro-ekonomi adalah baik. Megawati tidak meninggalkan IMF, tidak menjalankan kebijakan ekonomi yang populis, tidak ngemplang angsuran utang luar dan dalam negeri, tidak menghamburkan kredit dan subsidi ke sektor-sektor yang akhirnya juga tidak produktip. Tetapi, ia gagal untuk menghidupkan sektor riil, laju pertumbuhan ekspor kurang tinggi dan investasi yang masuk masih sangat kurangnya karena citra penegakan serta kepastian hukum dan policy yang kurang baik. Kempimpinannya lemah dan setelah tiga tahun sebagian pendukungnya putus asa apakah Mega mampu mengubah gaya kepemimpinannya? Maka pada berbagai survey dan polling sejak permulaan tahun peringkat popularitasnya lebih rendah daripada SBY, walaupun lebih tinggi daripada Amien Rais dan Wiranto. Kemunduran hasil pemilu DPR bagi PDIP juga dikaitkan dengan kinerja Megawati. Sebagai dosen penulis ini pernah menanyakan kelasnya yang terdiri dari sekitar tiga puluh peserta dari (pemerintah) daerah, siapa yang mendukung Megawati? Tidak satu tanganpun yang diacungkan. Amien Rais menghasilkan satu acungan tangan, Wiranto beberapa dan SBY banyak. Begitulah hasil salah suatu polling yang sangat insidentil, terbatas (kalangan pejabat muda pemerintah daerah) dan sangat mikro (hanya antara sekitar 30 orang).
Hari Tjan dari CSIS, salah seorang panelis pada sesi terakhir pertemuan CSIS-ANU itu akhirnya angkat tangan dan mengatakan: “Sebaiknya di bulan Agustus pertemuan serupa ini diulangi, dan mungkin kita bisa menebak siapa pemenangnya secara lebih pasti”. Tetapi, kesimpulannya ia kunci dengan catatan “waktu ini SBY-lah yang tampak populer”.
Apakah para ekonom, terutama teman-teman penulis ini yang merupakan “ekonom konvensional”, akan comfortable kalau SBY yang menjadi presiden? Juga tidak 100%. Apakah SBY-Kalla akan berhasil meningkatkan kinerja ekonomi Indonesia? Ada kemungkinan yang cukup besar karena kedua tokoh mantan menteri kabinet Megawati ini tahu di mana kelemahan-kelemahannya, akan tetapi yang ditakutkan adalah bahwa Jusuf Kalla terlalu populis-ekspansionis, misalnya dengan (berusaha) memerintahkan bank-bank pemerintah untuk mengucurkan banyak kredit kepada UKM dan berbagai proyek besar, dan Pemerintah pinjam lebih banyak dari luar negeri untuk membiayai proyek-proyek besar. Kebijakan “a la Thaksin” itu mungkin bisa berhasil di Thailand karena economic fundamentalsnya lebih kokoh ketimbang di Indonesia (laju pertumbuhan ekonomi sudah mencapai 7% setahun, kenaikan ekspor sudah double digit, tingkat inflasi rendah). Keseimbangan ekonomi makro Indonesia masih rapuh (fragile) sehingga kebijakan ekonomi masih harus berhati-hati (prudent) di tahun 2005.
Dari pengalaman yang sudah para maka ekonom itu juga akan menanti, siapa-siapa yang nanti akan menjadi menteri ekonomi yang memegang portfolio yang penting, terutama menteri keuangannya? Bagaimana hubungan dengan IMF dan Bank Dunia, “bersahabat” (koperatip) atau cenderung berseberangan? Sentimen nasionalisme ekonomi sering menjurus kepada sikap “mau berdiri sendiri”, tetapi dampak sikap demikian berbeda di Malaysia dan di Indonesia. Mahathir dulu juga bersikap independen, akan tetapi kebijakan ekonominya selalu mengutamakan inflasi yang sangat rendah, kurs ringgit yang kuat, tidak mendiskriminasi pebisnis Cina, dsb-ya. Sebagian pebisnis suku bangsa Tionghoa ada prasangka terhadap Jusuf Kalla karena sejarahnya 30 tahun yang lalu di Makassar. Di lain fihak, Sofjan Wanandi menampik prasangka yang terlalu gampang dari sebagian sukubangsanya. “Jangan dengarkan mereka, karena selalu mengomel kalau tidak pasti akan mendapat proteksi”. Di lain fihak, ada juga yang mencemaskan SBY karena terlalu dekat dengan TBS yang pada gilirnya dekat dengan TW, yang ditakutkan menjalankan “money politics”. Demikianlah beberapa pucuk gosip yang secara murah dipertukarkan, waktu minim kopi di pertemuan CSIS-ANU itu.
Yang banyak dicemaskan adalah pencalonan Wiranto, karena “sejarahnya”.
Di lain fihak, lima agendanya adalah sempurna dan menjanjikan sorga. Sekali lagi, para ekonom konvensional itu merasa kurang aman karena tidak tahu siapa nanti akan mengisi portfolio keuangan, Bappenas, perdagangan & industri? Tetapi agenda ekonominya lengkap, termasuk mau mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Seorang ekonom mempertanyakan: dari mana Wiranto nanti mau membiayai semua lima agenda yang akan mahal sekali itu (termasuk meningkatkan anggaran belanja untuk pendidikan dan kesehatan)? Dalam praktek tidak semua sasaran prioritas bisa dicapai dalam waktu yang sama, bahkan dalam waktu lima tahun yang akan datang. Sedangkan Wiranto besumpah, ia hanya mau menjabat presiden satu kali saja. Tetapi, pada tanya jawab ini ditanggapi Wiranto secara cantik: ia sadar bahwa dalam masa pertama laju pertumbuhan ekonomi 7-8% setahun tidak bisa dicapai, akan tetapi “ia ingin meletakkan landasan yang kokoh untuk mencapai sasaran-sasaran itu”. Maka orang akan mudah terpukau oleh janji-janji Wiranto, asal sejenak bisa melupakan “sejarahnya”.
Tetapi, penulis ini juga “bikin teori” yang justru membuat beban sejarah itu suatu hikmah: karena Wiranto sadar ia punya beban sejarah itu, dan di lain fihak ia ingin dan harus berhasil dalam misinya, maka ia akan bersikap dan bertindak sangat pragmatik, dan ia akan mencari jalan serta kompromis yang terbaik untuk mendukung tercapai misinya. Misalnya, segera setelah terpilih ia akan “membungkuk kepada Washington DC (misalnya, menekankan sasaran anti terorisme) agar bisa mendapat dukungannya”, karena ia akan sangat sadar, tanpa lampu hijau Washington maka ia bisa dikucilkan dari pusat-pusat keuangan dunia. Washington DC mungkin akan berbelah hati: pemerintah mungkin bersedia bekerja sama dengan siapa saja hasil pemilihan demokratis di Indonesia, karena alternatipnya lebih jelek, dan Washington mau memperbaiki hubungan dengan TNI, akan tetapi Konggres tetap bisa menolak karena alasan politik.
Akhir-akhirnya, yang menentukan siapa yang menjadi presiden adalah 140 juta pemilih, yang tidak hanya terdiri dari orang kota, orang intelektuil, LSM dan orang melek-politik, akan tetapi juga orang banyak dari desa dan kabupaten dari seluruh Indonesia. Apa yang nanti (di bulan September) yang menentukan: “mesin politik” (Golkar dan mungkin PKB) yang menguntungkan Wiranto, atau popularitas dan sentimen, yang (sekarang) menguntungkan SBY? |
|
|
