|
SALUT BAGI KEMANTAPAN HATI PEMERINTAH |
|
|
|
Ditulis oleh M. Sadli
|
|
Jumat, 30 September 2005 |
|
( Business News, Senin, 3 Oktober 2005)
Akhirnya, Pemerintah melaksanakan rencana kenaikan harga BBM pada tanggal yang sudah ditetapkannya. Kita semua mengikuti bagaimana sulitnya keputusan ini dicapai. Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Perekonomian Aburizal Bakrie sudah lebih lama mencapai konklusi bahwa anggaran belanja pemerintah tidak bisa menanggung besaran subsidi BBM yang melebihi Rp 100 trilyun, dan harga BBM harus disesuaikan dengan biaya pengadaannya. Menteri ekonomi yang paling pintar, Sri Mulyani, juga berkesimpulan demikian. Tetapi, pada akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mau mengambil keputusan terakhir. Dan beliau itu dikenal mempunyai kepribadian sebagai peragu. Maka untuk meyakinkan sang Presiden telah diperlukan waktu yang cukup panjang. Waktu itu berharga karena setiap bulan besaran subsidi bisa sekitar Rp 10 trilyun, atau 1% PDB setriwulan.
Maka kita juga ingin mencatat apresiasi serta memberikan salut kepada pribadi Susilo Bambang Yudhoyono bahwa akhirnya ia menerima konklusi anggota utama kabinetnya, dan sekali ia berketetapan hati maka, sebagai prajurit yang berdisiplin, ia tidak mundur dalam pelaksanaannya. Apresiasi ini sangat pentingnya oleh karena kita tidak melihat alternatip yang lebih baik bagi kepimpinan nasional selain dwitunggal SBY-MJK. Paling sedikit sampai 2009. Kepimpinan nasional ini masih akan diuji bagaimana mengatasi kegoncangan sosial sesudah harga BBM dinaikkan. Prospek ekonomi tahun 2006 akan tergantung dari reaksi terhadap tindakan yang menggoncangkan ini. Harapan kami adalah bahwa ?keadaan terjelek sudah lalu? (the worst is over).
Sikap pemerintah dan alat-alat keamanan juga menunjukkan kepercayaan (confidence) dan profesionalisme. Baik Presiden maupun Kepala Polisi dan pimpinan Tentara menyilahkan masyarakat yang merasa terpanggil untuk turun ke jalan untuk melakukan protesnya sebagai hak azasi demokrasi politik, asal tertib dan tidak merusak. Kalau sampai terjadi kerusuhan yang masal maka kiranya alat-alat keamanan itu sudah punya persiapan dan tetap merasa confident bisa mengatasinya. Maka sekaligus ini merupakan peringatan kepada massa demonstran. Sebetulnya, masyarakat yang merupakan silent majority dan yang berkemauan baik terhadap pemerintah (karena pemerintah yang kuat merupakan jaminan terhadap keamanan serta kesejahteraan mereka) pada suatu waktu juga harus menyatakan sikapnya. Secara praktis ini tidak mudah karena silent majority itu tidak punya saluran pernyataan pendapat tersendiri dan mereka segan sekali untuk turun ke jalan. Maka sebetulnya, media massa harus bersedia menangkap sentimen atau mood mereka dan merefleksikannya di liputan serta editorialnya. Pembaca yang teliti syukur sudah bisa melihat tanda-tanda ini pada beberapa media cetak terbesar. Di lain fihak, TV terlalu banyak menaayangkan demonstrasi yang semakin marak.
Yang juga sayang adalah sikap beberapa pakar intelektual yang menolak atau meragukan keabsyahan tindakan pemerintah. Diskusi para intelektual tidak bisa menjembatani perbedaan argumen para ahli ekonomi di satu fihak dan para ahli ilmu politik dan sosiologi di lain fihak. Para ekonom (tidak semuanya akan tetapi yang mainstream) tidak bisa melihat alternatip lain untuk menyehatkan anggaran rumah tangga pemerintahan yang harus melakukan fungsi pembangunan, termasuk pembangunan SDM lewat anggaran kesehatan dan pendidikan, fungsi pengentasan kemiskinan, dsb-nya. Untuk melakukan semua ini maka APBN harus cukup kuat.
Para ahli politik dan sosiologi di lain fihak melihat pengorbanan rakyat yang terlalu besar kalau harga BBM dinaikkan dan mempertanyakan apakah tidak ada alternatip lain? Tetapi, alternatip yang disodorkan semuanya tidak kendengaran praktis bagi para ekonom. Misalnya, agar pemerintah menghukum para koruptor dulu, pemerintah membuat Pertamina lebih efisien dan kurang korup dulu, pemerintah tunda pelaksanaan kenaikan harga BBM, dsb-nya. Pemerintah (baca: Presiden) sebetulnya sudah ?menunda? cukup lama. Tetapi setiap kali ditunda selalu ada alasan untuk menunda kembali kalau waktunya sudah dekat. Kalau ditunda sesudah Lebaran maka pasti akan ada pendapat untuk menunda sampai keramaian akhir tahun berlalu, dsb-nya.
Bagi para ekonom yang setuju kenaikan harga BBM selekas mungkin maka argumen yang paling kuat adalah konsekuensinya kalau ditunda lagi. Subsidi dan defisit yang membengkak pasti akan menyulut inflasi kalau tidak bisa dibiayai dari pinjaman luar negeri. Apakah kita mau menumpuk utang luar negeri lagi untuk keperluan konsumtip? Maka kenaikan harga, yang sangat ditakutkan itu, tidak akan terhindarkan dengan membatalkan kenaikan harga BBM. Di lain fihak, kalau harga BBM dinaikkan dan APBN lebih diseimbangkan maka inflasi berikutnya bisa diperkecil. |
