Minggu, 31 Agustus 2014
Artikel Terkini
Artikel Populer
RENCANA DIVESTASI BNI DITENTANG PDF Cetak E-mail
Penilaian pengunjung: / 0
JelekBagus sekali 
Ditulis oleh Sadli   
Senin, 16 Pebruari 2004
Judul di atas diambil dari Koran Tempo. “Kalangan ekonom yang tergabung dalam Tim Indonesia Bangkit mendesak pemerintah menghentikan rencana privatisasi 51 persen saham di Bank Negara Indonesia. Bahkan mereka minta masyarakat dan DPR menyerukan penghentian atau melakukan moratorium atas privatisasi semua BUMN”. Tokoh-tokoh utama dari kelompok ekonom ini adalah Rizal Ramli, mantan Menko di zaman Presiden A. Wahid, Drajad Wibowo, komisaris BNI dan peneliti Indef, Edi Swasono, Didi Rachbini, tokoh utama Indef, Kurtubi, mantan pejabat Pertamina, dsb-nya. Apa bedanya mereka dengan para ekonom yang lebih “mainstream” di sekitar Fakultas Ekonomi UI, CSIS, dsb-nya? Tidak ada garis pemisah yang jelas. Di kelompok Rizal Ramli ini ada tokoh-tokoh yang secara “ideologis” anti penjualan BUMN besar, seperti Edi Swasono dan Kurtubi. Rizal Ramli sendiri dan teman-temannya dari Indef tidak punya keberatan ideologis demikian, walaupun pada kasus privatisasi saham mayoritas BNI ia pakai argumen “nasionalis”, yakni Bank BNI punya sejarah panjang sejak 1945 dan janganlah perbankan Indonesia dikuasai oleh asing. Di lain fihak, kelompok besar ini sekarang mungkin punya kepentingan yang sama, yakni “mengganyang kubu Megawati”. Tetapi, banyak ekonom dari kubu LPEM-FEUI dan CSIS juga sangat kecewa terhadap kinerja pemerintah Megawati dan mulai bersimpati dengan semboyan pemilu ABM (Asal Bukan Megawati). Mengenai privatisasi BUMN maka banyak sekali ekonom yang sikapnya kurang respek pada BPPN dan Kementerian yang membawahi BUMN. Bau KKN-nya menyengat, pandangnya.

Alasan untuk privatisasi BUMN bisa macam-macam. Pertama, ideologis. Pada masalah privatisasi BNI dan Bank Mandiri pengaruh ideologis tidak terlalu berat. Bahkan ada kepercayaan yang baru agar BUMN dijual saja kepada swasta karena di sepanjang sejarah RI BUMN senantiasa menjadi sapi perahan elit yang berkuasa. Efisiensi dan produktivitas BUMN juga selalu rendah. Di lain fihak, ada kepercayaan yang berseberangan, yakni, bagaimana kita bisa punya pemerintah yang kuat di bidang ekonomi tanpa ada beberapa BUMN yang bisa dipakai sebagai wahana strategik? Ini seperti kepercayaan pemerintah di Singapura.

Alasan kedua, adalah alasan keperluan dana APBN, atau alasan fiskal. Ini memang kuat, akan tetapi pengaruh privatisasi satu bank BUMN saja tidak terlalu besar. Kalau ditangguhkan juga tidak terlalu membahayakan APBN.

Alasan yang paling relevan waktu ini adalah alasan politis atau politik. Ini pun ada beberapa aspek. Salah suatu aspek adalah prasangka umum bahwa partai politik besar yang memerintah sekarang perlu banyak uang untuk memenangkan pemilu. Penjualan asset negara a priori berbau KKN. Maka kalau mau mendukung gerakan ABM, gagalkan saja rencana privatisasi untuk (permulaan) tahun ini.

Jalan fikiran ekonom yang “lebih mainstream”, lebih condong mendukung privatisasi sekarang. “Ideologi” mereka adalah “pragmatism”, yang tidak terlalu mendukung alasan-alasan yang berakar pada UUD pasal 33, atau sejarah RI yang berakar pada pandangan yang serba sosialis. Mereka ini menyadari bahwa privatisasi BUMN besar akan menjadi semakin sulit sepanjang tahun 2004 karena suhu politik. Maka menjual sekarang sangat mungkin lebih mudah ketimbang menunda sampai akhir tahun 2004. Di lain fihak, mereka juga menyadari bahwa privatisasi satu BUMN besar bukan “soal hidup-mati” bagi perekonomian Indonesia di tahun 2004.

Dewasa ini ada urusan lain yang terjebak dalam suasana politik pra-pemilu, yakni apakah pemerintah sekarang wajar menyiapkan RAPBN 2005 atau itu harus diserahkan kepada pemerintah baru? Pemerintah demikian baru dilantik bulan Oktober 2004 dan mustahil ada waktu cukup untuk menyiapkan RAPBN 2005 yang credible. Maka menteri keuangan sekarang merasa terpanggil untuk mulai menyiapkannya. Ada kemungkinan yang cukup besar bahwa pemerintah baru itu akan dipimpin kembali oleh Megawati, yang kiranya akan meneruskan kebijakan keuangan yang sekarang. Kalau presidennya lain maka permulaan tahun 2005 pemerintah baru selalu bisa merubah APBN-nya, bersama dengan DPR yang baru.

Pemerintah apa pun yang muncul di akhir tahun 2004, ia tidak akan punya ruang gerak finansial yang besar. Masalah angsuran utang luar dan dalam negeri tetap akan mencakup bagian besar dana APBN. Di masyarakat ada LSM yang menuntut pemerintah minta haircut dari Jepang dan lain-lain kreditor, artinya minta potongan beban utang atau rescheduling yang panjang. Istilah haircut sudah menegakkan bulu roma pemerintah Jepang. Minta rescheduling yang panjang mungkin bisa kalau pemerintah baru disegani dunia internasional. Tetapi, itu memerlukan waktu.
< Sebelumnya   Selanjutnya >
Menu Utama
Home
Adi Harsono
Ali Khomsan
Eddy Satriya
Hadi Soesastro
J Soedradjad D.
Jack M. Niles
Mari Pangestu
Mohammad Sadli
Myra Sidharta
Saparinah Sadli
Setyanto P. Santosa
Shanti L.P.
Tanri Abeng
Lain-lain
Katalog
Artikel
Biografi
Arsip Lama
CPF Luhulima
Desi Anwar
Hadi Soesastro
Iwan Jaya Azis
Jafar Basri
M. Sadli
Mira Sidharta
Sri Mulyani Indrawati
- - - - - - -
Bulletin Kadin
Yay. Padi & Kapas
Artikel/Info Terkait
© Copyright 2005, Pacific Link

Go to the www.pacfiic.net.id Kumpulan Artikel BIOGRAFI