|
PRESIDEN BARU HARUS MENAJAMKAN PRIORITASNYA |
|
|
|
|
Ditulis oleh Sadli
|
|
Rabu, 08 September 2004 |
Minggu yang lalu tampak seolah-olah ada perbedaan pendapat antara dua pejabat tinggi pemerintah. Mula-mula Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah, menyatakan dalam beberapa sambutan bahwa “ekonomi Indonesia mundur”. Mungkin untuk menanggapi ini maka Menteri Keuangan, Boediono, menyatakan “ekonomi sudah bangkit lagi”.
Sebetulnya tidak ada perbedaan penilaian mengenai keadaan obyektip ekonomi pada saat ini. Kedua pejabat mengakui bahwa stabilitas ekonomi makro tercapai, dan laju pertumbuhan PDB merangkak ke atas, menurut kalangan pemerintah tahun ini bisa mencapai 4,8%, bahkan 5% setahun masih mungkin menurut Gubernur Bank Indonesia.
Di lain fihak, Gubernur Bank Indonesia juga menunjukkan dua kelemahan yang belum terobati. Pertama, laju investasi masih di bawah tingkat pra-krisis, kedua, laju pertumbuhan ekspor, terutama non-migas, masih terlalu rendah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan PDB yang wajar.
Apakah ada perbedaan kepentingan antara kedua pejabat tinggi di bidang ekonomi ini? Sebetulnya tidak, akan tetapi secara setengah kelakar Burhanuddin Abdullah mengunci sambutannya di Tokyo pada tanggal 25 Agustus bahwa “siapa pun capres yang menang, Gubernur Bank Indonesia masih yang sama”. Hal demikian tidak bisa dikatakan oleh Menteri Keuangan. Maka mungkin Gubernur BI lebih tertarik untuk memberi peringatan akan masalah (berat) yang akan dihadapi presiden yang baru, sedangkan Menteri Keuangan ingin menekankan bahwa ia akan meninggalkan keadaan (makro) ekonomi yang baik.
Bagi presiden yang akan datang maka agenda dalam 100 hari pertama memang sangat berat. Terutama kalau yang menang adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Kalau ia menang maka ekspektasi masyarakat terhadap kepimpinannya sangat tinggi. Kalau ia terpilih maka rakyat yang memilihnya lebih banyak mengandalkan citra kepribadiannya, sedangkan program ekonominya kurang dimengerti.
Tetapi, di bidang ekonomi maka biaya pertamanya akan sangat tinggi. Misalnya ia harus berani menaikkan harga BBM, harus berani mengurangi hak kaum buruh yang sekarang dipandang terlalu bebas. Ia harus berani memangkas ratusan peraturan daerah yang mengganggu perekonomian.
Pemerintah yang baru harus menajamkan prioritasnya antara beberapa kepentingan yang bertentangan. Di satu fihak ia harus memberi insentip dan jaminan kepada para investor yang masuknya harus dirangsang. Di lain fihak, banyak kalangan rakyat yang kurang berada akan minta jaminan upah dan kerja yang lebih besar. Kalau upah buruh dinaikkan maka ini akan menjauhkan para investor yang mau masuk. Di lain fihak, kalau upah buruh tidak boleh dinaikkan maka ini bisa dipandang “melanggar keadilan sosial”. Apa yang harus diperbuat oleh presiden baru?
Megawati Soekarnoputri, sebagai presiden yang lama, sering enggan mengambil tindakan yang berat yang kurang populer, walaupun kadang-kadang ia pun mampu mengambil keputusan yang berat. Contohnya adalah pengeluaran Perpu yang menjamin hak operasi kepada 13 kontraktor besar pertambangan yang secara nominal melanggar undang-undang baru yang melindungi hutan terhadap pertambangan secara galian terbuka. Keputusan ini sangat kontroversial di masyarakat, juga di DPR, tetapi PDIP berhasil bekerjasama dengan Partai Golkar untuk mengamankan Perpu ini. Ini sekaligus “memberi bukti” bahwa tak benar, kalau Megawati Soekarnoputri terpilih kembali, maka “pasti tidak ada harapan perbaikan policy ekonomi”. Hanya, kalau Megawati Soekarnoputri terpilih kembali, tidak ada expectations yang setinggi langit. Tetapi, tetap ada harapan bahwa berangsur-angsur dan secara agak lamban, perbaikan juga bisa diharapkan. Hanya masyarakat pada umumnya sudah kurang sabar lagi.
Andaikata SBY terpilih, dan dalam 100 hari pertama ia berani menetapkan prioritas untuk menggerakkan sektor riil dengan memperbaiki iklim investasi dengan menomor-duakan kepentingan buruh, apakah akan ada tentangan besar dari DPR dan masyarakat? Lagipula, kalau ia di waktu yang sama menaikkan harga-harga BBM untuk memperbaiki anggaran belanja pemerintah yang sekarang mengalami pendarahan berat karena harga minyak yang melangit? Ia juga harus segera menunjukkan kepimpinannya dengan mengurangi wewenang para bupati dan wali kota. Secara rasional, tidak ada pilihan lain, dan yang harus dilakukan adalah “sosialisasi” dari tindakan-tindakan demikian secara luas, agar bisa diterima dalam suasana “bulan madu” 100 hari pertama. Presiden harus berani mempertaruhkan kepribadiannya agar pilihan pahitnya diterima oleh masyarakat banyak. |
