|
(Business News, Senin, Januari 30, 2006)
Demikianlah harapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada para menterinya agar bisa mengatasi berbagai permasalahan yang masih akan muncul di tahun 2006. Pertanyaan pertama adalah apakah harapan Presiden ini cukup realistik, ataukah sebetulnya lebih banyak retorika saja. Kesempatan untuk ngutak-ngutik APBN sudah sempit. Bagaimana di luar bidang ini, misalnya (inovasi) di sektor riil?
Persoalan pemerintah di bidang ekonomi di tahun 2006 masih cukup rumit walaupun tidak akan bersifat darurat. Tindakan menaikkan harga BBM sebetulnya merupakan terobosan fiskal yang oleh kalangan luar negeri (yang tidak perlu ikut menanggung beban langsung) disambut sangat baik. Bahkan kalangan internasional ini pada waktu ini optimis akan hari depan ekonomi Indonesia, walaupun diakui bahwa dua triwulan pertama keadaan masih berat dan rawan karena dampak tindakan drastik tahun 2005 itu. Tetapi, menjelang akhir tahun tingkat inflasi bulanan akan menurun. Anggaran belanja pemerintah hanya masih punya satu beban besar, yakni angsuran kembali utang-utang luar dan dalam negeri. Ancaman yang masih dihadapi adalah kalau harga minyak masih akan naik.
Maka pertanyaan berikutnya, dan yang sebetulnya sangat mengganggu Presiden, adalah, apakah di tahun 2006 masih diperlukan kenaikan lebih lanjut dari harga-harga BBM dalam negeri? Jawabnya, “tergantung dari berapa kenaikannya”. Kalau kenaikan harga tidak terlalu besar maka untuk sementara harga-harga BBM dalam negeri lebih baik tidak dinaikkan dan tambahan defisit dibiayai dengan cara lain. Secara nominal maka pemerintah masih punya cadangan dana dari sisa anggaran tahun 2005 setelah harga BBM dinaikkan. Ini bisa dipakai untuk membiayai defisit tambahan. Akan tetapi tentu ada batasnya, yakni jangan menimbulkan tekanan inflator. Jalan kedua yang lebih aman adalah untuk mencari pinjaman baru. Ini cara pembiayaan yang non-inflator. Akan tetapi total utang meningkat lagi, yang menimbulkan beban di kemudian hari.
Beban angsuran utang biasanya diukur secara relatip yakni dibandingkan dengan “kemampuan ekonomi”, yang diukur dengan besaran PDB. Maka keperluan penting adalah mengusahakan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup besar. Laju pertumbuhan selama Orde Baru (mendekati 7% setahun) harus bisa dicapai. Ini bisa saja karena negara-negara seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, Cina dan India, sekarang menunjukkan kinerja pertumbuhan di kisaran 7% setahun. Kuncinya adalah investasi, terutama yang bisa mendukung ekspor. Artinya, sektor riil harus digenjot.
Di Indonesia maka pemerintah sejak Megawati Soekarnoputri sudah berhasil menjaga kestabilan makro-ekonomi, yakni inflasi terkendalikan dan laju pertumbuhan PDB membaik ke arah 6% setahun. Sekarang, Menko Perekonomian Boediono juga sudah bertekad, sambil menjaga stabilitas makro-ekonomi, untuk memperbaiki iklim investasi. Pekerjaan rumahnya juga sudah diidentifikasi, yakni perbaikan aturan di bidang perpajakan, perburuhan, pelaksanaan otonomi daerah, dan penegakan law-and-order. Agenda ini kiranya menjadi tugas utama pemerintah SBY-JK di tahun kedua. Maka Presiden dan Wakil Presiden juga harus memainkan peranannya yang krusial, mendukung para menteri untuk berinovasi. Sasaran-sasaran perbaikan iklim investasi tidak bisa dicapai oleh para menteri secara sendirian. Menko Perekonomian harus mampu memberi pengarahan dan koordinasi dengan dukungan pimpinan negara.
Menteri (sektoral) yang paling penting untuk menanggulangi berbagai kesulitan adalah menteri keuangan. Kalau harga minyak bumi naik terlalu banyak maka anggaran belanja pemerintah harus diamankan. Walaupun kesempatannya sangat sempit, namun masih ada beberapa kemungkinan inovasi, antara lain, apakah beban angsuran utang masih bisa diringankan, apakah penerimaan dari pajak masih bisa dinaikkan, termasuk pajak dari kekayaan alam (migas dan kehutanan), apakah kebocoran dalam pengeluaran APBN masih bisa dikurangi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mempunyai kemampuan dan kesempatan yang optimal karena ia adalah ekonom yang handal dan menjadi kepercayaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Harapan masyarakat adalah ia berani menjalankan reformasi di bidang perpajakan dan bea cukai, termasuk mengganti pimpinannya kalau hal demikian dipandang perlu sebagai pijakan reformasi.
Perubahan di undang-undang hubungan kerja secara politis memang sulit karena hak-hak buruh seolah-olah harus dipangkas agar majikan lebih bebas dan tidak menjadi terlalu mahal kalau mau restrukturisasi perusahaannya. Maka ini bidang yang harus ditangani oleh seluruh pemerintah. Demikian pula menata kembali hubungan pusat dan daerah. |
