|
(Business News, Senin, 27 Februari 2006)
Masalah menentukan siapa yang harus menjadi operator pada kontrak bagi hasil migas di blok Cepu sudah memakan waktu lebih dari satu tahun. Kontrak bagi hasil ini antara fihak asing, ExxonMobile di satu fihak, dan BUMN migas, Pertamina, di lain fihak. Potensi produksi blok Cepu ini besar sekali sehingga bisa menambah produksi nasional sebanyak 18%. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa diperlukan waktu begitu lama untuk mengambil keputusan? Dan siapakah yang harus mengambil keputusan?
Karen antara Pertamina dan ExxonMobile tidak bisa dicapai persetujuan maka pemerintahlah yang harus mengambil keputusan. Dari Pertamina ada ambisi besar untuk menjadi operator. Di lain fihak, ExxonMobile merasa punya hak untuk menjadi operator karena ialah yang menemukan ladang minyak ini. Ketika ladang Cepu ini dikuasai Pertamina maka perusahaan negara ini rupanya tidak punya teknologi eksplorasi untuk menemukan cadangan minyak. Lalu kawasannya dijual kepada Humpuss yang juga tidak menemukan sesuatu. Humpuss lalu menjualnya, dengan harga yang murah, kepada ExxonMobile, yang lalu mengadakan investasi yang cukup besar untuk menemukan cadangan itu.
ExxonMobile bisa langsung mengembangkan ladang minyak ini, akan tetapi kontraknya hanya berlaku sampai 2010. Tiga tahun dipandang kurang menguntungkan untuk mengembalikan modal besar sehingga ExxonMobile minta perpanjangan kontrak. Pada prinsipnya perpanjangan kontrak ini juga bukan masalah bagi fihak Indonesia. Akan tetapi, Pertamina ingin menjadi operator. ExxonMobile tetap pemegang saham dan masuk direksi , akan tetapi yang dipersoalkan adalah operator utama.
Mengapa diperlukan waktu yang begitu lama juga mencerminkan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia adalah kepala pemerintah yang akhirnya harus memutuskan. Tetapi, kepribadiannya rupanya bukan pengambil keputusan yang cepat dan tegas. Ia selalu ingin menunggu adanya kepahaman, atau konsensus, dari semua mitra yang berkepentingan. Waktu mengambil keputusan yang memerlukan waktu panjang demikian juga tampak ketika beliau harus memutuskan apakah, berapakah dan kapankah harga BBM harus dinaikkan agar besar subsidi yang harus ditanggung pemerintah tidak menjadi terlalu berat.
Persoalan memutuskan kontraktor ini juga mempengaruhi citra kebijakan pemerintah untuk menarik investasi, khususnya investor asing. Masalah Cepu menjadi test-case bagi kesungguhan serta efektivitas pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono. Tetapi, mengapa begitu sulit untuk mengambil keputusan?
Kalau ExxonMobile dimenangkan oleh pemerintah maka hasil dari eksploatasi minyak bumi di Cepu bisa cepat menjadi kenyataan, karena ExxonMobile punya teknologi serta modalnya. Devisa serta penerimaan pemerintah yang masuk akan memperkuat ekonomi. Oleh karena itu maka tampak kecenderungan di kalangan pemerintah yang menyukai Exxon-Mobile menjadi operator.
Di lain fihak, ada sentimen ekonomi nasionalis yang juga kuat, yang lebih menghendaki Pertamina menjadi operator. Pada saat ini perssoalannya sudah menjadi issue politik, setelah sejumlah anggota masyarakat dan DPR secara terbuka mendukung Pertamina dengan alasan kedaulatan. Dirut Pertamina yang sekarang adalah penujukan dari pemerintah Megawati Soekarnoputri, Taufik Kiemas yang menjagoinya. PDIP mencerminkan nasionalisme ekonomi, sedangkan Golkar lebih pragmatik.
Maka orang bisa melihat suatu dilema, di mana letak “kepentingan nasional”? Dilihat dari segi keperluan keuangan pemerintah maka penunjukkan ExxonMobile merupakan pilihan yang lebih praktis. Dilihat dari sudut jangka panjang ekonomi nasionalis maka mungkin lebih baik Pertamina diberi kesempatan.
Pertamina telah mengusulkan kepada pemerintah agar siapa yang menjadi operator ini digilir setiap lima tahun antara Exxon-Mobile dan Pertamina, akan tetapi, ini ditolak pemerintah yang memandangnya kurang praktis.
Sebetulnya, Pemerintah lekas memutuskan saja berdasarkan apa yang dipandangnya lebih urgen waktu ini, produksi minyak bumi bisa lekas meningkat dan iklim investasi ramah untuk investor asing, atau memberatkan sentimen ekonomi nasionalisme? Sebetulnya, setelah arah kebijakan pemerintah ditujukan kepada maksimalisasi investasi maka pragmatisme harus diprioritaskan. |
