|
OPEC DAN PENDAPATAN PER KAPITA |
|
|
|
|
Ditulis oleh Prof. M. Sadli
|
|
Senin, 14 Pebruari 2005 |
Minggu yang lalu, dengan dua hari libur, hanya ada dua berita kecil yang patut diberi catatan. Berita pertama datang dari Departemen Sumber Daya Energi dan Mineral, yang menyebut bahwa pemerintah sedang mengkaji apakah Indonesia masih wajar menjadi anggota OPEC.
OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) adalah asosiasi negara-negara pengekspor minyak bumi, kalau petroleum bisa diterjemahkan dengan minyak bumi. Indonesia terang merupakan negara pengekspor minyak bumi, walaupun tidak dalam skala besar. Produksi minyak bumi pernah mencapai 1,3 juta barrel sehari, akan tetapi sekarang jatuh sedikit di bawah 1 juta barrel sehari. Sebabnya adalah karena sumur-sumur minyak bumi sudah tua, dan sejak krisis 1998 praktis tidak ada eksplorasi baru karena sistim insentipnya tidak memadai lagi.
Di lain fihak konsumsi BBM setiap tahun naik. Kenaikannya tergantung dari harga-harga BBM dalam negeri dan dari laju pertumbuhan ekonomi, terutama sektor modernnya (sektor industri, transport, pelistrikan). Laju pertumbuhan konsumsi ini antara 5 dan 7%. Kalau laju pertumbuhan 7% setahun maka setiap 10 tahun konsumsinya dobel (rumus sederhana adalah 72 dibagi laju pertumbuhan tahunan menjadi doubling time). Oleh karena produksi minyak bumi semakin kurang dan konsumsi senantiasa naik, maka pada suatu waktu Indonesia menjadi net importer minyak bumi. Titik ini sudah tercapai mulai tahun ini. Maka apakah Indonesia lalu tidak wajar lagi menjadi anggota OPEC? Sebetulnya, urgensinya (untuk keluar) tidak besar.
Indonesia menjadi anggota OPEC praktis sejak organisasi ini didirikan, dan pelopor dari Indonesia waktu itu adalah Dr. Ibnu Sutowo. Apa untungnya untuk Indonesia? Sebetulnya, “keuntungannya” lebih banyak politik. Indonesia kecipratan gengsi politik OPEC yang memang diperhitungkan di dunia. Tetapi, yang berpengaruh menentukan harga di OPEC adalah negara-negara produsen yang besar, seperti Arab Saudi, Iran dan Irak. Tetapi, negara Indonesia cukup besar sehingga suaranya diperhitunghkan. Kadang-kadang Indonesia juga bisa memainkan peran sebagai penengah (moderation) antara negara Arab yang sering sikapnya keras, yakni Saudi, Iran, Irak dan Lybia, yang sering bersaingan pengaruh satu dengan lainnya.
Indonesia juga merupakan negara pengekspor gas alam kelas wahid. Lagipula, konsumsi dalam negerinya masih kecil. Maka sebetulnya Indonesia berhak, atau wajar, tetap menjadi anggota OPEC karena secara keseluruhan (minyak bumi dan gas alam) masih merupakan eksportir, dan tetap akan demikian di dasawarsa sekarang. Tingkat produksi minyak bumi pun masih bisa pulih kembali kalau sistim insentip lebih baik.
Maka apa yang harus menjadi alasan kuat kalau Indonesia mau keluar dari OPEC? Sebetulnya tidak ada dasar yang kuat. Memang ada biayanya, yakni iuran OPEC yang $ 2 juta setahun, yang dulu dibayar Pertamina. “Biaya” lain adalah biaya waktu kalau menteri dan dirjen migas setiap kali harus menghadiri pertemuan OPEC. Indonesia merupakan negara pertambangan, akan tetapi hasil tambang minyak dan gas bumi jauh lebih penting (dalam ukuran pendapatan negara dan devisa) ketimbang pertambangan umum, seperti tembaga, emas, nikel dan bauxit.
Apakah keuntungan politik cukup besar? Ini subyektip. Tergantung apakah Indonesia memandang Timur Tengah penting? Sangat penting juga tidak, akan tetapi juga tidak bisa diremehkan. Maka mungkin kesimpulan adalah: sebetulnya pilihan, tetap menjadi anggota atau keluar, tidak terlalu penting. Karena Indonesia sudah telanjur menjadi anggota OPEC maka mungkin ada baiknya diteruskan saja. Kecuali kalau pimpinan Departemen SDEM mau kasih shock therapy kepada masyarakat Indonesia: awas lho, kita bukan net exporter minyak bumi lagi, maka hematlah pemakaian BBM. Apakah peringatan demikian efektip, sebagai argumentasi menaikan harga BBM, tatkala perlu, tidak bisa dipastikan..
Berita lain yang wajar mendapat catatan kecil adalah: kalangan Bappenas memproyeksikan pendapatan per kapita Indonesia tahun 2025 mencapai US$ 6000. Kalau ini benar angka resmi (menurut info sebetulnya baru wacana aspiratip yang keluar di suatu seminar) maka Bappenas bisa kehilangan kredibilitasnya (Bappenas “ngelamun”). Seandainya pendapatan per kapita sekarang sekitar $ 1000 setahun maka kalau laju pertumbuhan ekonomi bisa langgeng 7% setahun terus menerus, dan laju pertumbuhan penduduk sekitar 1,2% setahun, maka baru setelah 25 tahun mencapai empat kali lipat, artinya menjadi sekitar $ 4000 per kapita, kira-kira seperti Malaysia sekarang. Maka lebih aman untuk tidak pasang angka (ekonomi) sebagai sasaran jangka jauh, karena terlalu tergantung perkembangan politik dan sosial. Angka sasaran jangka menengah saja, yaitu angka-angka Presiden SBY ketika masih berkampanye, diragukan oleh beberapa kalangan. |
|
|
