|
MENILAI KINERJA 100 HARI PEMERINTAH SBY-MJK |
|
|
|
|
Ditulis oleh Prof. M. Sadli
|
|
Senin, 31 Januari 2005 |
Walaupun pasti mengulangi banyak pernilaian 100 hari pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, namun editorial ini kiranya juga patut mencatat persepsinya. Tidak ada komentator yang menilai kinerja 100 hari ini baik. Tetapi, sangat mungkin ‘hukuman” ini adalah akibat strategi SBY sendiri yang ketika berkampanye telah berjanji terlalu banyak, bahkan disertai ukuran kuantitatip. Misalnya, ia berjanji bahwa laju pertumbuhan ekonomi selama lima tahun ini rata-rata akan mencapai 7,6%. Oleh karena startnya dari sekitar 5% setahun maka akhir 2009 laju ini harus mencapai hampir 8%. Potensinya mungkin ada, akan tetapi di Indonesia banyak masih tergantung dari kualitas kepimpinan dan pemerintahan, yang akhirnya menjadi tanggung jawab person SBY bersama MJK. Maka akhirnya, “apakah orang (masih) bisa percaya terhadap kualitas kepimpinan ini?” Jawabnya pun tidak bisa diberikan tanpa kualifikasi.
Menteri Perencanaan Negara Bappenas, Sri Mulyani Indrawati, menyadari bahwa ialah yang harus menerjemahkan sasaran-sasaran SBY itu ke dalam Rencana Jangka Menengah Bappenas. Dan ia pernah menyatakan “kerepotan”. Untuk jangka pendek, yakni sasaran untuk tahun 2005, tidak ada masalah, karena pemerintah bisa menetapkan sasaran laju pertumbuhan PDB hanya 0,5% lebih tinggi daripada tahun yang lalu, yang sangat mungkin masih bisa dicapai. Walaupun beberapa instansi luar negeri (antara lain Deutsche Bank) memperkirakan ada kemungkinan kemunduran dalam laju pertumbuhan itu karena faktor ekstern, yakni melemahnya ekonomi Amerika Serikat dan Cina, sehingga ekspor (dan mungkin PMA ke) Indonesia tidak bisa meningkat secara maksimal.
Tetapi, untuk akhir tahun 2009 maka pendapatan per kapita di RPJMN diperkirakan “hanya” US$ 1.140 sedangkan angka SBY adalah $ 1.731 (dikutip dari daftar di s.k. Kompas, Jum’at 28 Jan., hal 15). Banyak sasaran lainnya hanya diberi kualifikasi “akan membaik”, tanpa menyebut angka.
Editorial ini tidak mau latah dan ikut menghukum Pemerintah SBY-MJK karena tidak bisa menepati janji-janjinya, karena kesimpulan demikian juga tidak produktip. Artinya, apa usul koreksinya? Tidak ada usul yang praktis, dan alternatip apa pun belum tentu akan lebih baik.
Misalnya, apakah Presiden perlu mengadakan reshuffle? Sekarang ada gagasan demikian. Akan tetapi, mungkin hanya membuat persoalannya lebih sulit. Siapa yang harus menentukan, menteri mana harus diganti, dan oleh siapa? Oleh Presiden saja atau bersama dengan Wakil Presiden? Belakangan ini memang tampak persoalan politik, yakni apakah ada dualisme antara kepimpinan SBY dan MJK, dan apakah dualisme ini mengandung benih bahaya politik? Pertanyaan ini pun tidak bisa dijawab secara afdol, karena sejak dulu sudah ada perbedaan dalam kepribadian dan gaya memimpin antara SBY dan MJK. Tokh yang satu memerlukan yang lain. Setelah MJK menjadi ketua umum Partai Golkar maka kedudukannya semakin kuat. Di lain fihak, katanya MJK juga sadar bahwa ia sebagai orang “non-Jawa” tidak bisa berambisi menjadi Presiden RI. Maka kedudukan sebagai patih yang kuat, seperti Gajah Mada (yang juga bukan orang Jawa), mendampingi Raja Jawa, adalah yang optimal baginya.
100 hari yang lalu ini juga banyak menyita tenaga dan waktu dari pemerintah, termasuk Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri, untuk mencari jalan bagaimana harus bekerja sama dalam suatu organisasi pemerintahan, yang oleh karena birokrasinya bekerja lamban sekali. Selama tiga bulan yang akhir ini banyak menteri masih berusaha untuk menyusun barisan di departemennya sendiri, tetapi birokrasi RI begitu lamban sehingga banyak menteri belum bisa punya pembantu-pembantu eselon pertama yang sesuai dengan preferensinya. Seorang menteri baru (perempuan) mengatakan kepada suatu delegasi LSM yang bertemu dengannya bahwa yang paling tidak kooperatip bukannya legislatip atau tokoh-tokoh politik di luar pemerintah, melainkan birokrasinya sendiri, yang rupanya takut akan terjadi terlalu banyak reform. Ungkapnya, korupsi di departemennya memang luar biasa, sehingga hanya 20% dari uang yang sampai kepada kelompok sasarannya. Karena pemerintah SBY mau memerangi KKN itu maka birokrasi ini secara diam-diam akan menyabotnya.
Di lain fihak, sikap kalangan internasional terhadap kinerja pemerintah SBY-MJK pada umumnya lebih lunak. Perusahaan pemeringkat asal Inggris, Fitch Ratings, telah mengangkat skor internasional Indonesia dari B+ menjadi BB. Ini memang belum “investment grade”, akan tetapi ada kemajuan. Fitch melihat ada kemajuan dalam “kekurangan resiko politik Indonesia, membaiknya koordinasi dan permulaan kebijakan yang lebih baik”. Maka kesimpulan kami adalah: berilah waktu lebih lama kepada pemerintah untuk membuktikan keefektipannya. |
|
|
