Pilihan-pilihan di bidang ekonomi sering merupakan mencari keseimbangan.  Untuk meredam inflasi tinggi maka pilihannya adalah antara stabilisasi dengan menekan pedal rem yang keras akan tetapi sektor riil oleng sedikit, atau tekan rem pelan-pelan tetapi tingkat inflasi juga mereda secara lebih lamban.  Kalau investor masih kurang merasa aman dengan iklim moneter itu maka ia akan menangguhkan keputusan investasinya.  Maka PDB juga tidak akan segera pulih.  Mencari keseimbangan yang tepat tidak mudah dan merupakan “seni memerintah”. 

Tahun pertama pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih berhasil di bidang politik dan keamanan.  Di bidang ekonomi yang dirasakan publik hanya biaya hidup yang sangat meninggi, penangguran yang memuncak, dsb-nya.  Akan tetapi penyesuaian ekonomi yang paling berat (mengurangi defisit APBN) telah dilakukan di tahun 2005 sehingga tahun 2006 dan 2007 bisa dipastikan prospeknya lebih baik.  Sebagai negara produsen minyak dan gas bumi maka sebetulnya ekonominya harus diuntungkan kalau harga internasional baik.  APBN harus bisa lebih mampu. 

Persepsi orang dalam negeri dan luar negeri juga banyak berbeda.  Orang dalam negeri yang merasakan beban hidup sekarang cenderung melihat keadaan jangka pendek.  Pasar di luar negeri pada umumnya lebih menghargai gerak dan kebijakan ekonomi di Indonesia, yang dipandang sudah on track.  Pasar dan pengamat di luar negeri lebih cenderung melihat prospek dari jangka yang lebih panjang.  Tahun 2006 mungkin masih ada kelanjutan kesukaran penyesuaian, akan tetapi prospek untuk tahun 2007 tampak jauh lebih baik.

Sementara itu, Presiden SBY juga harus memperhatikan keseimbangan (pengaruh politik) antara pejabat-pejabat yang mengemudikan ekonomi.  “Keseimbangan” ini menjadi masalah karena antara Presiden SBY dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ada banyak komplementaritasnya akan tetapi juga ada perbedaan persepsi, gaya kepemimpinan, dan kepentingan. Maka mungkin dirangkulnya Boediono oleh SBY adalah untuk memperbaiki keseimbangan ini.  Posisi Sri Mulyani tidak tegas, apakah ia “orang JK atau lebih dekat kepada SBY”.  Kalau Sri Mulyani menjadi “independen” atau “mengambang” maka itu mungkin yang paling baik untuk keseluruhan keseimbangan.  Sebagai ketua Bappenas yang baru telah ditunjuk seorang dari Partai Golkar, jadi masuk kubu Jusuf Kalla.  Maka tiga-sejoli pimpinan ekonomi: menteri keuangan, menko perekonomian dan ketua Bappenas tidak merupakan kesatuan yang solid, akan tetapi wewenang ketua Bappenas sudah dikurangi (oleh UU Keuangan Negara) dan bergeser ke menteri keuangan.  Maka Sri Mulyani sekarang bisa dilihat sebagai menteri ekonomi yang paling menentukan.

Karena keadaan ekonomi tahun 2005 berat sekali dan banyak timbul pengangguran baru, juga daya beli masyarakat yang terpukul, maka ada keharusan politik bagi Presiden SBY untuk bisa menggerakkan ekonomi di tahun 2006.  Tetapi, karena tekanan inflasi masih berat maka Bank Indonesia berniat untuk meneruskan kebijakan moneter yang ketat.  Maka dilemanya bagi pemerintah adalah, apakah kebijakan fiskal bisa sedikit ekspansip untuk memberi stimulasi kepada ekonomi dan menciptakan kesempatan kerja?  Oleh menteri keuangan yang baru, Sri Mulyani Indrawati, maka dijawab Ya.  Pengeluaran untuk pembangunan dan stimulasi ekonomi mau digenjot di tahun 2006 dengan mengizinkan defisit APBN naik menjadi 1% PDB, terutama untuk mengimbangi kekurangan spending di tahun 2005.

Masuknya Boediono di kabinet pada umumnya diterima baik oleh pasar.  Tetapi, masih ada orang yang menyangsikan apakah Boediono (bahkan Presiden sendiri) bisa independen dari pengaruh IMF.  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono rupanya merasa tersinggung oleh prasangka demikian dan memberi komentar ketika mengumumkan susunan kabinet yang baru. Issue IMF tahun yang lalu juga mencuat dan menyebabkan Sri Mulyani (yang dipandang dekat pada IMF) gagal menempati posisi sebagai menteri keuangan.  Lalu dicari tokoh yang netral, Jusuf Anwar, yang setelah satu tahun juga terbukti bukan pilihan yang tepat.  Sekarang Sri Mulyani ditempatkan di keuangan.  Apakah ini bukan buang waktu satu tahun karena Presiden (dulu) terpojok oleh issue yang tidak relevan?  Memang, issue IMF dan paradigma sistim ekonomi (“neo-liberalisme”?) sudah lama tidak merupakan alternatip yang relevan.  Sejak 1967 maka pemerintah lebih mengandalkan pengelolaan ekonomi kepada “mekanisme pasar” sebagai alokator, dan zaman “Ekonomi Terpimpin” (kembarnya “Demokrasi Terpimpin”) sudah lama ditinggalkan.

Walaupun susunan kabinet ekonomi selama tahun pertama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak ideal, tidak bisa diharapkan kinerja yang maksimal sejak permulaan.  Gaya kepimpinan SBY sendiri juga tidak ideal kuat, dan kalau satu tahun dipergunakannya untuk mencari format yang lebih efektip, itu bisa dimengerti.  Hasil pemerintahnya di bidang politik dan keamanan sudah bagus, sehingga secara keseluruhan kita bisa angkat jempol.  Ketika Presiden kemarin mengumumkan susunan kabinetnya yang baru maka kesan di mata publik yang ia ingin tonjolkan adalah bahwa ia in command.  Dengan dukungan Menko Perekonomian Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani memang banyak kesempatan untuk berhasil.  Wakil Presiden Jusuf Kalla akan mendukung sukses ini karena Partai Golkar juga berkepentingan akan citra pembangunan yang berhasil.  (HABIS)