|
(Business News, Senin, 1 Agustus 2005)
Belakangan ini kita bisa membaca beberapa komentar dari para politisi di DPR dan dari satu-dua pakar terhadap pemerintah sekarang. Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah berumur sembilan bulan. Ada orang yang memandang ?the honeymoon is over? dan orang bisa mulai mengukur kinerja pemerintah lebih kritis.
Tetapi, pertanyaan yang sama bisa juga ditujukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sikap bulan madu SBY dengan masyarakat demikian bersifat kepanjangan dari masa kampanye di mana janji-janji serta retorika lebih menonjol daripada keputusan-keputusan suatu pemerintah yang kadang-kadang terpaksa keras (seperti menaikkan harga BBM).
Pada umumnya, kritik masyarakat terhadap pemerintah sekarang adalah bahwa presiden lamban mengambil keputusan, terutama yang sukar-sukar. Ini agak aneh dari seorang dengan latar belakang kemiliteran. Biasanya, seorang jendral lebih biasa dan lebih cepat mengambil keputusan ketimbang seorang sipil. Tetapi, pribadi Jusuf Kalla, dengan latar belakang bisnis, tampak lebih sering mengambil initiatip dan mengambil keputusan ketimbang presidennya. Pada keadaan sekarang hal demikian sering menguntungkan tetapi kadang-kadang mengkhewatirkan.
Kritik lain adalah bahwa para menteri masih kurang bisa bekerja sebagai satu team. Koordinasinya kurang. Betul sudah ada lembaga menteri koordinator, akan tetapi koordinasi ini sering masih dilakukan oleh wakil presiden. Figur Menko Perekonomian sekarang di beberapa kalangan masyarakat, terutama di masyarakat luar, tidak punya citra yang terlalu menguntungkan. Tetapi ini lebih disebabkan oleh citra perusahaannya. Di lain fihak, adanya dua anggota pemerintah, wakil presiden dan menko perekonomian, yang datang dari kalangan Kadin, merupakan pengalaman pertama di republik kita dan kemungkinan benturan kepentingan antara kepentingan negara dan perusahaan menjadi resiko yang masih harus dicernakkan. Di lain fihak, ada kalangan yang, tanpa prasangka, mensyukuri adanya pemerintah yang punya business sense.
Beberapa menteri juga dipandang kurang kapabel, antara lain menteri keuangan. Di lain fihak, ada menteri yang punya citra kemampuan yang cukup baik, misalnya Menteri PPN/Kepala Bappenas, akan tetapi tidak punya wewenang besar, karena wewenang Bappenas untuk menentukan anggaran pembangunan sudah pindah ke Menteri Keuangan.
Akan tetapi, setelah semua kekurangan serta kelemahan pemerintah sekarang ini diperhitungkan, mengapa kinerja ekonomi secara makro masih cukup baik? Laju pertumbuhan PDB berhasil menyentuh 6% setahun, dan inflasi bisa ditekan di bawah 10% setahun. Kinerja pertumbuhan ekonomi sudah tidak lagi ditopang oleh konsumsi yang kuat saja, melainkan ekspor dan investasi sudah meningkat.
Ada kritik bahwa ekspor dan investasi masih kurang diarahkan oleh pemerintah pusat. Kritik demikian masih ingat peran pemerintah yang lebih kuat zaman Suharto. Oleh Menteri Kepala Bappenas ini dijawab bahwa sekarang paradigmanya lain, bukan paradigma pemerintah yang kuat (dan otoriter) akan tetapi perkembangan ekonomi secara alamiah harus dipecut oleh ?iklim ekonomi dan investasi? yang memadai. ?Iklim ekonomi? mau dijaga dengan kebijakan makro ekonomi yang menekan inflasi serendah-rendahnya, dan ?iklim investasi? mau dijaga dengan makro ekonomi dan kebijakan lain yang stabil, dan memperbaiki regim pajak, regim peraturan ketenagakerjaan, dsb-nya, yang memadai. Insentip khusus seperti tax holiday tidak perlu diberikan. Tarohannya adalah bahwa stabilitas (dan predictability) pada dirinya akan merangsang investasi.
Banyak gubernur dan staf Bappeda mengeluhkan tidak ada arahan dari pemerintah pusat ekspor apa dan investasi apa yang harus mereka dorong di daerah. Yang dijawab oleh menteri di pusat bahwa itu susah untuk ditetapkan oleh pusat. Pemerintah di daerah harus pandai membaca sendiri tanda-tanda dari pasar (signals of the market place). Untuk itu mereka ini memang masih kurang biasa. Sementara itu maka pelaksanaan dari otonomi daerah masih membingungkan, karena sementara ini kepanjangan tangan pemerintah pusat telah terpotong dan tangan pemerintah daerah belum kuat bisa mengarahkan perkembangan ekonomi. Anggaran daerah masih lebih banyak dipakai untuk keperluan rutin, yang sering membengkak.
Maka menjelang pemerintah sekarang berusia satu tahun (Oktober 2005) harus difikirkan apakah Presiden nanti harus merubah pemerintahnya agar bisa memerintah secara lebih efektip? Pertanyaan ini, yang semakin mencuat, menimbulkan confusionnya sendiri. Presiden mungkin masih main tutup kartunya. Tetapi beberapa menteri sudah merasa terancam kedudukannya dan mulai bersikap ogah-ogah. Akhirnya, Presiden akan terjebak dan tidak bisa mengelakkan pilihannya.
|
