|
(Business News, Senin, 8 Agustus 2005)
Minggu yang lalu, ketika di Jakarta digelar pertemuan internasional Asia-Pacific tingkat menteri untuk membicarakan penghapusan kemiskinan dan sasaran-sasaran lain dari MDG (Millennium Development Goals), maka media massa banyak meliput subyek ini. Bagi Indonesia sasaran mengurangi kemiskinan dan pengangguran mempunyai tempat yang amat penting di program Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika berkampanye ia berjanji akan mengurangi separoh angka kemiskinan dan pengangguran dalam lima tahun kalau menjadi presiden. Ini sebetulnya sangat sukar dicapai, tetapi sekali janji maka bagi Menteri BPPN/Kepala Bappenas tidak ada pilihan. Ia harus membuat rencana yang operasional.
"Teori" yang sederhana yang bisa dipakai mempunyai dua elemen. Pertama, dan paling penting, adalah dalil bahwa kemiskinan (absolut) dan pengangguran akan terkurangi oleh laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Angka yang "cukup tinggi" ini adalah sekitar 7% setahun, dan masih tergantung dari laju pertumbuhan penduduk. Idealnya, angka laju pertumbuhan penduduk ini adalah 1 atau kurang dari satu, yang untuk negara berkembang telah dicapai oleh Thailand (0,8%). Untuk Indonesia maka angkanya tidak terlalu pasti, antara 1,3 dan 1,8%.. Gerakan keluarga berencana lebih gencar di zaman Suharto. Sesudah krisis diperkirakan angkanya meningkat lagi, antara lain karena kurang anggaran untuk mendukungnya. Mungkin "kemauan politik" pemerintah pasca-Suharto juga kurang besar.
Laju pertumbuhan ekonomi zaman Orde Baru telah mencapai angka 7% setahun secara rata-rata, sehingga pemangkasan kemiskinan dan pengangguran berjalan lebih efektip masa itu. Tetapi, kemajuan 30 tahun itu lalu sirna dalam satu-dua tahun krisis besar (1997/8), dan baru belakangan ini angka laju pertumbuhan PDB mencapai 6% setahun. Maka selama lima tahun krisis angka kemiskinan dan pengangguran membengkak, dan sekarang ini jumlah penganggur masih 10,3% dari jumlah tenaga kerja.
Maka sasaran pertama kebijakan ekonomi haruslah untuk menggenjot laju pertumbuhan ekonomi sehingga mencapai 7% setahun secara langgeng. Sasaran ini harus didukung oleh "tiga mesin pertumbuhan", yakni konsumsi, investasi dan ekspor. Konsumsi sudah kuat dan investasi dan ekspor sudah mulai meningkat. Investasi adalah sarana utama untuk menciptakan kesempatan kerja, untuk mengurangi pengangguran. Sasaran pembangunan ini bisa diperkirakan berada dalam raihan Pemerintah SBY dalam tahun-tahun mendatang. Tarohan utamanya adalah stabilitas ekonomi dan politik.
Dalil kedua untuk mencapai sasaran mengurangi kemiskinan adalah "program distribusi" pemerintah. Walaupun laju pertumbuhan PDB tinggi, akan tetapi mekanisme pasar yang menjadi wahana utama untuk mencapainya tidak menjamin bahwa semua warga akan mendapat kemajuan. Mekanisme pasar yang serba kapitalistik adalah wahana yang kejam. Penduduk atau tenaga kerja yang kurang mampu, kurang punya akses kepada resources, dan tinggal di daerah-daerah terpencil atau miskin tidak bisa terangkat oleh proses produksi dan perdagangan, dan mereka tertinggal. Mereka itu memerlukan intervensi dan bantuan dari pemerintah. Untuk ini maka pemerintah harus mempunyai daya fiskal yang kuat untuk melakukan fungsi distribusi ini. Dalam keadaan sekarang daya fiskal Pemerintah RI sangat lemah karena sisi pengeluarannya terlalu dibebani oleh angsuran beban utang dan subsidi BBM yang tidak diterima oleh penduduk miskin saja. Kelas menengah mungkin lebih diuntungkan olehnya.
Gerakan untuk membantu kemiskinan di dunia ini juga mendapat dukungan dari LSM internasional yang medesak pemerintah negara kaya untuk menambah jumlah bantuannya. Sasaran: mencapai 0,7% dari PDB, yang belum dipenuhi oleh Amerika Serikat dan Jepang dan untuk menghapuskan beban utang negara miskin. Jeffrey Sachs sampai sekarang juga gagal membujuk Pemerintah AS mengurangi pengeluaran militernya dan memanbah bantuan ekonominya.
Indonesia bahkan sudah merasakan getah dari bantuan internasional ini. Di satu fihak, jumlah bantuan sudah menjadi beban utang yang menyekik, di lain fihak, Indonesia tidak atau belum dipandang negara (terlalu) miskin yang memerlukan penghapusan utang. Paling-paling Indonesia bisa mendapat "rescheduling", atau penjadwalan.
Maka masalah kemiskinan dan pengangguran tetap akan menghantui Indonesia untuk lima tahun yang akan datang. Paling banyak bisa diciptakan situasi serta kondisi di mana orang mempunyai harapan. Pada waktu ini maka harapan ini pun masih langka. Nyatanya, beberapa pengukuran consumers index, dari Bank Indonesia dan lainnya, masih di bawah 100, artinya, harapan serba mineur.
|
