|
Ditulis oleh Sadli
|
|
Senin, 29 November 2004 |
Sejak dua menteri perempuan masuk di kabinet ekonomi, yakni Mari Elka Pangestu dan Sri Mulyani Indrawati, maka tak banyak terdengar dari garis kebijaksanaan mereka. Sri Mulyani Indrawati sebagai Kepala Bappenas mempunyai peran yang lebih luas, karena harus menggariskan rencana pembangunan jangka menengah, dan keperluan (100 hari pertama) jangka pendek harus searah dengan jurus jangka menengah, paling sedikit untuk lima tahun perioda kepimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sri Mulyani adalah seorang ekonom yang spesialiasinya ekonomi makro dan moneter, akan tetapi sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan harus juga bisa mengaitkannya dengan pembangunan sektor riil. Kaitan antara sistim ekonomi makro dan perkembangan ekonomi sektor riil ini sejak krisis ekonomi tahun 1998 agak lepas. Keseimbangan ekonomi makro sudah pulih kembali akan tetapi perkembangan sektor riil masih kurang darahnya. Kemampuan sektoral memanfaatkan pinjaman luar negeri juga merosot.
Mari Elka Pangestu adalah ekonom ekonomi internasional yang tersohor dan percaya kepada perdagangan bebas sebagai motor pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Maka naluri aslinya pasti tidak begitu cocok dengan sentimen proteksionisme yang hidup subur di Indonesia, terutama sejak krisis tahun 1998. Pemerintah Megawati dan Menteri Perdagangan dan Industri Rini Suwandi memberlakukan proteksi perdagangan luar negeri untuk berbagai komoditi pertanian (beras, gula, jagung dan kedele) dan sejumlah komoditi manufaktur, seperti tekstil, baja, kendaraan bermotor, dsb-nya. Daya saing ekonomi Indonesia mundur dan kalah dengan negara seperti Cina, Vietnam dan belakangan juga India. Pasar dalam negeri dibanjiri oleh hasil manufaktur dari Cina yang harganya sangat kompetitip. Kenaikan ekspor non-migas sejak krisis juga terlalu lamban, kecuali di tahun 2000 yang total ekspor telah mencapai US$ 60 milyar. Akan tetapi itu juga karena selama 1998 dan 1999 ekspor mengalami kontraksi karena krisis ekonomi. Walaupun nilai tukar rupiah telah sangat merosot namun keuntungan yang bisa diperoleh ekspor komoditi primer (karet, kelapa sawit, kopi, teh, dsb-nya) tidak bisa mengimbangi kemunduran ekspor barang hasil manufaktur karena yang akhir ini memerlukan banyak bahan baku dan komponen yang harus diimpor. Untuk impor ini diperlukan rupiah (dan kredit) yang jauh lebih banyak. Ini yang menyebabkan ekspor non-migas ikut merosot terpukul oleh krisis. Kelompok komoditi ekspor yang menjadi dasar perluasan ekspor bukan lagi komoditi primer melainkan hasil industri manufaktur (tekstil, sepatu, hasil industri kimia, industri mesin, alat transportasi, alat listrik, dsb-nya).
Bagi Mari Pangestu tidak bijaksana untuk langsung meniadakan proteksi pada perdagangan luar negeri ini, karena secara politis tidak akan populer. Mungkin secara ekonomi juga tidak benar. Yang membuat daya saing Indonesia mundur setelah krisis dan di zaman transisi ke demokrasi adalah lunturnya penegakan hukum, kebebasan sarekat buruh yang terlalu besar (sesuai dengan “hak azasi buruh”), tindakan pejabat pajak yang dasar peraturannya kurang transparan dan cenderung “memeras” si wajib pajak, dan pelaksanaan otonomi daerah yang masih serba kacau dan menghasilkan ratusan peraturan daerah yang menjadi sumber ekonomi biaya tinggi. Ulah jawatan pajak juga disebabkan karena pemerintah setiap tahun ingin meningkatkan penerimaan dari pajak sehingga “pasang target”. Tinggi upah buruh di Indonesia memang tidak banyak bedanya daripada di Cina, akan tetapi buruh di Cina kerja jauh lebih keras sehingga produktivitasnya lebih tinggi. Sifat pengupahan di Indonesia bahkan mengandung insentip bagi buruh untuk bekerja lebih lamban, karena mengharapkan upah lembur.
Produktivitas di bidang pertanian juga susah untuk ditingkatkan lagi, terutama di sektor tanaman padi. Secara normal harga beras produksi di Indonesia lebih tinggi daripada impor dari Thailand, kecuali kalau harga beras dunia meningkat karena panen di Thailand, Vietnam, India, dsb-nya, dilanda kekeringan (seperti akan terjadi kelak).
Hasil panen padi tahun 2004 diramal meningkat sehingga secara tehnis “Indonesia mencapai self-sufficiency”, dan secara teoretis tidak perlu mengimpor. Menurut Mantan Menteri Pertanian, Bungaran Saragih, maka ini bukan hasil kebetulan, melainkan juga didorong oleh tindakan nyata pemerintah Megawati Soekarnoputri untuk memperbaiki supplynya, terutama menambah areal yang ditanam. Akan tetapi, belum tentu tahun 2005 bisa tercapai hasil yang sama karena faktor iklim dan cuaca. Tetapi, paling sedikit ada bukti bahwa besar produksi nasional masih bisa ditingkatkan, dan ini harus menjadi pertimbangan bagi Menteri Perdagangan untuk tidak (segera) meniadakan proteksi impor. Yang sama mungkin bisa dikatakan untuk masalah gula. Produksi nasional masih bisa ditingkatkan asal betul ada rencana serta pelaksanaan rehabilitasi, renovasi dan peningkatan kredit untuk petani tebu rakyat. Ini harus diusahakan oleh pemerintah SBY, disamping memperbaiki rule of law. |
|
|
