Kepala BPS, Choril Maksum, mengatakan bahwa sebab utama (dari angka inflasi 8,7%) adalah kenaikan harga BBM (menyumbang 3,47%) dan kenaikan dalam biaya transportasi (menyumbang 2,08%).  Artinya, bukan disebabkan oleh kenaikan harga sembako yang terlalu tinggi.

Angka inflasi Oktober 2005 ini membuat tingkat inflasi untuk 12 bulan (Oktober 2004- Oktober 2005) menjadi 17,89%. Angka inflasi yang terjadi ini jauh melebihi perkiraan fihak pemerintah.  Bank Indonesia belakangan ini mengingatkan bahwa tingkat inflasi tahun ini bisa mencapai 14%.  Di lain fihak, kalangan pemerintah (Aburizal Bakrie, Sri Mulyani) mula-mula mengindikasikan kekhewatirannya bahwa inflasi tahun 2005 bisa mencapai 12%.  Tetapi, belakangan ini “Menteri Perekonomian Aburizal Bakrie mengatakan laju inflasi sampai akhir tahun bisa mencapai 17%” (terbaca di s.k. Republika, Rabu, 2 November). Dengan ketidakpastian yang begitu besar maka orang optimis yang masih mau percaya kepada (team ekonomi) pemerintah menjadi bungkem. Tidak ada yang bernafsu menyiram minyak ke atas gelombang arus untuk meredakannya.  Bagi pemerintah maka konsekuensinya juga berat.

Apakah pemerintah, walaupun tanpa sengaja, telah melakukan perkiraan yang sangat meleset?  Satu-satunya keputusan pemerintah yang bisa menyebabkan malapetaka ini adalah menaikkan harga BBM lebih dari 100%. Alasannya sangat rasional.  Yang menyebabkan harga minyak bumi meningkat sekali bukan pemerintah melainkan “pasar internasional”.  Pemerintah hanya harus menentukan sikap, apakah harga internasional itu harus diteruskan ke konsumen BBM dalam negeri, ataukah pemerintah wajib melindungi konsumen dalam negeri ini.

Kalau pemerintah tidak meneruskan kenaikan harga internasional ini maka konsekuensinya adalah pemerintah harus menanggung subsidi yang besar sekali, bisa lebih dari Rp 100 trilyun.  Karena PDB Indonesia sekitar Rp 3000 trilyun maka Rp 100 trilyun sekitar 3% dari PDB, bukan angka yang kecil.  Lagipula, untuk mencari sumber pembiayaan untuk defisit 3% dari PDB itu hampir tak mungkin.  Dalam waktu satu tahun pajak-pajak tidak bisa dinaikkan lebih dari satu persen PDB, dan mencari tambahan utang luar atau dalam negeri (lebih dari satu-dua persen PDB) juga tidak mudah dan akan menyukarkan sektor swasta yang juga perlu turun ke pasar uang.

Belakangan ini ada sekelompok ekonom non-pemerintah yang selalu mengeritik pemerintah dan terutama team ekonominya. Suara mereka, walaupun sangat gentar, namun tidak terlalu dipandang serius oleh sebagian pakar ekonomi lainnya yang berusaha berfikir obyektip dan tidak punya prasangka apa-apa terhadap team ekonomi pemerintah.  Mereka selalu memikirkan: alternatip apa yang ada bagi team ekonomi pemerintah ini?

Tetapi, dengan hasil kenaikan harga BBM yang sekarang mengancam kestabilan ekonomi maka menjadi lebih susah untuk “membela” team pemerintah.  Di lain fihak, pengamat ekonomi yang berlainan sikap, seperti Dradjad Wibowo, yang sekarang anggota PAN di DPR dan yang sangat vokal, mengatakan bahwa  “kalau tidak diatasi menjelitnya  inflasi bisa menjadi awal dari resesi. Ini (kata dia) juga membuktikan bahwa argumen-argumen pro-kenaikan harga BBM salah total.  Tim ekonomi pemerintah sudah kehilangan sisa-sisa kredibilitasnya”.  Pikiran demikian, sepintas lalu pasti juga berputar di benak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Tetapi, Presiden juga tidak cepat bisa menjatuhkan vonisnya.  Sebab, akhirnya ia juga telah menyetujui kenaikan harga BBM yang sangat tinggi itu, walaupun sebagian publik masih ingat bahwa pernah ia menyatakan preferensinya bahwa kenaikan tidak melebihi 50%.

Ditinjau dari jalan fikiran team ekonomi, mungkin termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla, maka keperluan kenaikan harga BBM ini memang sangat besar, karena tingginya harga minyak bumi di pasar internasional.  Maka pilihan kebijakan bagi pemerintah adalah untuk menaikkan harga BBM sekali pukul saja, dengan angka yang sangat tinggi, ataukah untuk tahun 2005 ini dilakukan penyesuaian yang parsial saja dan nanti sekali lagi di tahun 2006.  Kalau pilihannya disajikan secara demikian maka “lebih baik satu kali sakit saja ketimbang dua atau tiga kali”.  Ini fikiran yang masuk akal, akan tetapi akibatnya masyarakat setengah panik.  Tetapi, kalaupun sekarang disadari jalan fikiran demikian salah, bagaimana mengoreksinya?