|
(Kompas, Senin, 29 Agustus 2005)
Kestabilan ekonomi makro dewasa ini terancam. Kurs rupiah terus melemah dan melewati ambang psikologis Rp 10.000 per dolar AS. Sejak tahun ini rupiah sudah kehilangan nilai sekitar 10%. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah angka ini sudah cukup tinggi, dan segera akan diketemukan keseimbangan baru dan rupiah stabil kembali? Apakah dalam enam bulan yang akan datang masih bisa diharapkan Bank Indonesia dan Pemerintah berhasil membuat rupiah lebih kuat lagi? Di lain fihak, kemungkinan berlanjutnya pelemahan rupiah juga harus diwaspadai.
Kegoncangan neraca pembayaran dan melemahnya kurs mata uang nasional bisa punya sebab yang bermacam-macam. Pada waktu ini terang ada faktor kepercayaan pasar yang merosot. Tetapi, sentimen pasar yang negatip itu mungkin juga ada sebab-sebabnya yang lebih fundamental. Mungkin ada kelemahan pada dua bidang kebijakan, yakni kebijakan fiskal (APBN) dan kebijakan moneter yang menjadi tanggung jawab utama Bank Indonesia. Di luar sebab-sebab dari sumber kebijakan ini masih ada dampak ekstern, yakni harga minyak bumi yang meroket di atas $ 60 per barrel.
Semua kemungkinan sebab ini sekarang memang menjadi kenyataan, dan akibatnya neraca pembayaran dan APBN keluar ril keseimbangan. Di tahun 1997/8 ekonomi kita juga tertimpa krisis berat. Apakah ekonomi Indonesia sedang terancam krisis kedua yang serupa? Pertanyaan demikian tidak boleh dikesampingkan. Secara realistik harus disadari bahwa dalam waktu yang akan datang, masih tahun ini, tahun 2006 atau tahun 2007/8, ekonomi kita masih bisa ditimpa ?krisis? lagi. Mudah-mudahan, dan kiranya, tidak separah krisis 1997/8 ketika PDB menciut hampir 14% dan inflasi meningkat sampai puluhan persen. Sesudah krisis maka laju pertumbuhan PDB sudah mulai pulih kembali dan pelan-pelan menuju ke 6% setahun. Maka kalau laju pertumbuhan PDB ini di waktu yang akan datang ?jatuh? di bawah 5% setahun, itu mungkin harus dipandang sebagai gejala suatu krisis. Indikator lainnya adalah jatuhnya kurs rupiah. Kalau kurs rupiah jatuh sekitar 10% maka ini belum ukuran krisis karena hanya mencerminkan inflasi dalam negeri yang diperkirakan juga sekitar 10% setahun. Akan tetapi, kalau kurs rupiah sampai jatuh 20% maka kita harus betul-betul cemas karena bisa memicu krisis, atau pertanda proses krisis sedang terjadi.
Di mana kelemahan fundamental ekonomi kita dewasa ini? Ekonomi, artinya neraca pembayaran dan APBN, harus menampung tiga tantangan besar. Pertama oleh karena harga minyak bumi melangit yang menekan kepada neraca pembayaran dan APBN. Kedua, dan faktor ini sering agak dilupakan, neraca pembayaran masih harus menanggung tekanan besar karena sektor perusahaan dan sektor pemerintah (termasuk BUMN) masih memerlukan sejumlah devisa besar untuk pelunasan utang termasuk membayar bunga. Tekanan ketiga datang dari sektor dalam negeri, yakni ada arus investasi yang meningkat yang memerlukan pembiayaan dalam bentuk devisa. Syukur otoritas moneter sudah menyadari ketiga sumber yang mengancam keseimbangan ekonomi. Miranda Goeltom, Deputi Gubernur BI, dan Jusuf Anwar, Menteri Keuangan, menyebutnya pada rapat kerja dengan Panitia Anggaran DPR, Kamis 25 Agustus. Tetapi, apakah Menteri Keuangan dan Gubernur BI mampu memberikan obat yang mujur secara segera? Ada kemungkinan ketidakseimbangan neraca pembayaran dan APBN ini masih akan berjalan agak lama. Kalau harga minyak bumi tahun ini dan tahun depan tetap akan di atas $ 60 per dolar AS (sedangkan APBN hanya mengasumsikan $ 45), kalau jumlah utang sektor swasta sampai $ 80 milyar (perkiraan resmi paling sedikit $ 50 milyar, akan tetapi tidak ada pencatatan yang lengkap), kalau arus investasi yang meningkat (yang sebetulnya welcome!) berjalan lebih lama, apakah supply dari dolar bisa mengimbanginya?
Supply dari dolar ini pertama-tama datang dari (peningkatan) ekspor. Ekspor non-migas meningkat cukup baik, akan tetapi belum sampai dengan laju pertumbuhan double digit secara langgeng. Peningkatan ekspor non-migas yang dinamis datangnya dari sektor hasil manufaktur, bukan lagi dari komoditi primer. Maka kinerjanya tergantung dari arus masuk investasi, terutama PMA yang punya teknologi dan know-how yang mampu meningkatkan daya saing internasional produk Indonesia. PMA ini memang sudah datang akan tetapi Indonesia senantiasa harus bersaing dengan Cina dan Vietnam. Maka iklim investasi di Indonesia harus dibuat lebih baik daripada iklim bisnis di Vietnam. Ini bisa akan tetapi memerlukan ketegasan dari pemerintah. Kalau ada kepentingan (dalam negeri) yang berbenturan maka pemerintah pusat harus berani menegakkan prioritasnya. Soal yang pelik, misalnya, adalah memutuskan apa yang sekarang lebih penting, investasi baru di bidang pertambangan atau penjagaan lingkungan hidup pada proyek-proyek pertambangan demikian? Keputusan sangat sulit. Sikap masyarakat, termasuk industri dalam negeri, terhadap PMA sering juga ambivalen. Sebagian kita sudah teriak-teriak bahwa perbankan nasional sudah dikuasai oleh asing. Padahal asing ini adalah asing tetangga, yakni Singapura dan Malaysia, dan tidak terlalu lama lagi kita hidup dalam pasar bersama ASEAN.
Harga minyak bumi yang di atas $ 60 per barrel harus diteruskan ke harga dalam negeri untuk BBM. Kalau ancaman defisit APBN yang menggangga tidak cepat ditanggapi maka pasar akan gusar dan kurang percaya kepada ketegasan pemerintah. Sentimen pasar yang negatip akan memperkuat arus keluar devisa. Sebetulnya, keperluan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mengurangi tekanan kepada APBN dan negara pembayaran oleh karena pengangsuran utang luar negeri dari pemerintah dan swasta. Teman muda penulis ini, Dr Iwan Jaya Azis, yang sekarang mengajar di Cornell University dan sering ada di Jakarta untuk keperluan Bank Indonesia, suka menyoroti segi ini. Utang pemerintah sedikit sudah direschedule karena alasan tsunami di Aceh, akan tetapi sebagai akibat puncak arus pembayarannya akan menimpa neraca pembayaran di tahun 2007/8. Ditambah pula keperluan angsuran utang swasta yang bisa berjumlah $ 80 milyar, dan masih akan memberatkan neraca pembayaran tahun-tahun yang akan datang.
Dari segi supply devisa maka pertanyaan adalah kapan bisa diharapkan tambahan devisa dari hasil investasi di bidang migas? Investasi baru di bidang ini berkurang sejak krisis tahun 1998, dan akibatnya kita sekarang menjadi net-importer minyak bumi. Menurut perkiraan kalangan yang lebih mengetahui maka diperlukan tiga sampai empat tahun, setelah iklim investasi di bidang migas diperbaiki. Yang sekarang sudah menjadi prospek yang bagus adalah blok Cepu dan Tangguh di Papua. Tetapi, kontraktor Pertamina, perusahaan asing, sekarang masih mengeluh bahwa beberapa masalah perpajakan belum diselesaikan secara tuntas oleh pemerintah. Di sini pimpinan pemerintah (Presiden, Wakil Presiden, atau Menko Perekonomian) harus tegas menentukan siapa harus ?mengalah?, menteri pertambangan atau dirjen pajak? Arus modal asing dalam bentuk modal portfolio juga dijaga jangan keluar karena mereka kena persepsi dan sentimen negatip. Hanya sikap yang tegas dari pemerintah bisa menjamin ini. Dalam hal ini harus dimanfaatkan kepercayaan yang sudah besar dari kalangan (investor) luar negeri terhadap pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ini harus diperkuat oleh kinerja kabinet yang sepadan. Dalam rangka ini Presiden memang wajar mempertimbangkan reshuffle kabinetnya untuk meningkatkan kinerjanya, karena masa sulit ekonomi masih akan berjalan cukup lama (sampai 2008) sehingga ia betul memerlukan kabinet ekonomi yang kapabel, tegas dan kompak.
Bank Indonesia sudah berusaha banyak untuk menunaikan tugas utamanya, yakni membendung inflasi. Tingkat suku bunga SBI sudah dinaikkan, sebagian cadangan devisa sudah dikorbankan. Tetapi, kedua tindakan ini rupanya belum cukup. Dari masyarakat ada saran untuk memaksa para eksportir untuk merepatriasikan penerimaan devisanya dan menempatkannya di bank dalam negeri. Kebutuhan Pertamina juga dilayani secara khusus sehingga Pertamina tidak perlu ?menubruk dolar di pasar bebas?. Ada juga saran untuk mengurangi kemungkinan spekulasi valas. Adalah sikap bijaksana dari Bank Indonesia untuk tidak segera melakukan semua ini. Regim devisa kita berdasarkan atas prinsip devisa bebas dan kurs mengambang. Apakah dalam waktu yang penuh kesulitan ini prinsip-prinsip (pasar bebas) ini harus dipertahankan, ataukah regim devisa harus dirubah menjadi ketat? Lebih baik opsi-opsi ini dipertimbangkan masak-masak dan jangan terlalu cepat mengubah rules-of-the-game di pasar. Kalau sentimen pasar semakin negatip terhadap pemerintah, maka segala usaha akan menemukan kegagalan.
Mungkin pada waktu ini lebih penting untuk memberi isyarat kepada pasar bahwa pemerintah mengutamakan pengetatan kebijakan fiskal, bukan mengubah aturan-aturan regim devisa. Pengurangan subsidi BBM, lebih cepat lebih baik, menjadi prioritas pertama. Akan tetapi (menurut Dr. Iwan Jaya Azis) pemerintah masih bisa mengusahakan agar tekanan dari pembayaran utang dan bunga (dalam negeri) bisa dikurangi. Rescheduling dari angsuran (pokok dan bunga) utang dalam negeri, yang sebagian besar dipegang oleh sejumlah kecil bank nasional dan BUMN? Para pejabat moneter masih alergi terhadap segala tindakan yang berbau default. Takut konsekuensinya. Tetapi, konsekuensi bahwa ekonomi Indonesia bisa ?masuk krisis? lagi (laju pertumbuhan PDB berkurang, kurs rupiah jatuh) harus juga dipertimbangkan. (HABIS) |
