Senin, 22 September 2014
Artikel Terkini
Artikel Populer
KEBIJAKAN TATA NIAGA PERBERASAN PDF Cetak E-mail
Penilaian pengunjung: / 17
JelekBagus sekali 
Ditulis oleh Prof. M. Sadli   
Senin, 21 Maret 2005
Beras dipandang sebagai bahan pokok yang harganya tidak bisa diserahkan kepada pasar bebas. Maka tataniaganya diatur. Kebijakan pemerintah yang terakhir dituangkan dalam Inpres No.2/2005 yang dikeluarkan satu hari sesudah harga BBM dinaikkan. Sebelumnya, dasar kebijakan adalah Inpres No.9/2002. Diantara kedua Inpres ini ada perbedaan prinsip. Dulu ada Harga Dasar Pembelian Pemerintah (HDPP), sekarang (hanya) Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Sebelum tahun 2002 berlaku pengertian harga dasar sebagai harga (terendah) yang harus dijamin oleh pemerintah dalam rangka stabilisasi pendapatan petani. Dulu gabah atau beras dibeli oleh Bulog dari koperasi petani dan menggunakan kredit likwiditas BI. Tetapi jaminan itu rupanya tidak bisa diteruskan karena dihapuskannya kredit likwiditas tsb. sehingga pemerintah menggunakan APBN yang terbatas karena kurang dana. Maka yang sekarang dikedepankan adalah keperluan pembelian beras untuk beberapa keperluan. Sekarang pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) sebesar Rp 1.330/kg di penggilingan. Harga demikian bersifat “harga referensi”. Tingkat harga masih dibedakan sesuai tempat penyerahan: di sawah, di gudang Bulog, di penggilingan. Harga juga tergantung dari kualitas gabah atau beras. Kebijakan perberasan mempunyai beberapa tujuan. Yang paling berat adalah tujuan proteksi pendapatan petani Tujuan ini masih diutamakan oleh menteri pertanian. Akan tetapi, tujuan ini tidak (bisa) didukung oleh anggaran yang sesuai. Menteri pertanian menghimbau pemerintah daerah ikut membeli, akan tetapi dari mana mereka mendapat uangnya?

Tujuan yang lebih praktis adalah keperluan pembelian beras untuk berbagai keperluan pemerintah. Keperluan yang paling besar adalah untuk raskin (beras untuk keluarga miskin). Setiap keluarga yang berhak mendapat 20 kg sebulan dengan harga Rp 1000 sekilo. Praktek dari penyaluran raskin ini tidak terlalu efektip. Di tingkat lapang (misalnya bagi lurah) sukar untuk membedakan yang miskin dan yang tidak miskin. Oleh karena itu secara rata-rata setiap keluarga menerima kurang dari 20 kg dan harganya juga ditambah biaya pengangkutan dan administrasi. Anggaran yang tersedia untuk pengadaan hanya sekitar Rp 5 trilyun sedangkan menurut Bulog kebutuhannya sekitar Rp 12 trilyun. Beras raskin ini sekarang masuk program kompensasi BBM sehingga pasti “kekuranganya” menjadi lebih besar. Ada juga kabar bahwa sistim jatah untuk pegawai sipil (PNS) dan TNI dihidupkan kembali, yang juga menambah keperluan bagi BULOG. Sebagian dari stok beras di BULOG sewaktu-waktu juga diperlukan untuk operasi pasar dan untuk turun tangan kalau ada daerah yang kena musibah.

Biasanya di waktu panen raya maka harga pasar di tingkat petani jatuh di bawah harga referensi pembelian pemerintah ini. Waktu itu BULOG bisa beli dengan mudah. Tetapi, tahun ini harga pasar di sawah itu rupanya baik dan di atas HPP, sehingga BULOG mengalami kesukaran dalam pembeliannya. Maka BULOG mengandalkan tetap bisa mengimpor. Di lain fihak, menteri pertanian ingin impor dilarang sepanjang tahu.

Harga pasar di waktu panen raya ini masih dipengaruhi oleh harga internasional, terutama kalau impor beras diperkenangkan. Sekarang ini impor beras masih disetop, tetapi harga dalam negeri tetap lebih baik daripada tahun yang lalu. Harga internasional beras juga sedang naik karena panen di Thailand dan India, dua negara pengekspor beras yang besar, tidak terlalu baik. Mungkin sekali keadaan internasional demikian tetap ada pengaruhnya di dalam negeri Indonesia.

Berbagai sasaran kebijakan perberasan itu rawan benturan kepentingan. Kalau harga beras harus menjamin kehidupan petani maka harganya harus cukup tinggi. Ini akan memukul konsumen. Masyarakat mana yang lebih besar dan penting, kaum petani atau konsumen? Terang konsumen. Petani yang bukan tuan tanah (sebagian terbesar) sepanjang tahun merupakan net consumer. Harga beras sebagai bahan makanan pokok juga merupakan unsur penting bagi tingkat upah (beras adalah wage good), dan tingkat upah menentukan daya saing internasional industri yang padat karya. Maka menteri perdagangan harus pandai menyeimbangkan kepentingan sektoral (pertanian dan kaum tani) dengan kepentingan makro ekonomi dan nasional. Maka yang bersuara sebagai kampiun kaum tani adalah menteri pertanian, bukan menteri perdagangan atau menteri koordinator perekonomian.

Sekarang kebijakan perberasan juga punya sasaran untuk menjamin kehidupan, atau mensubsidi, kaum miskin. Ini bisa dicapai dengan mengusahakan harga beras yang rendah, akan tetapi hal demikian terlalu merugikan para petani yang nanti tidak bergairah untuk menambah produksinya. Maka ada cara lain, yakni alokasi beras raskin yang lebih langsung. Inilah yang sekarang dilakukan, akan tetapi jumlah subsidi yang harus ditanggung oleh APBN menjadi sangat besar. Lagipula, pada suatu waktu impor beras yang sampai sekarang masih dilarang harus diizinkan jika perkembangan harga meningkat terus.
< Sebelumnya   Selanjutnya >
Menu Utama
Home
Adi Harsono
Ali Khomsan
Eddy Satriya
Hadi Soesastro
J Soedradjad D.
Jack M. Niles
Mari Pangestu
Mohammad Sadli
Myra Sidharta
Saparinah Sadli
Setyanto P. Santosa
Shanti L.P.
Tanri Abeng
Lain-lain
Katalog
Artikel
Biografi
Artikel/Info Terkait
© Copyright 2005, Pacific Link

Go to the www.pacfiic.net.id Kumpulan Artikel BIOGRAFI