|
KALAU YUDHOYONO JADI PRESIDEN, APAKAH KONSEKUENSINYA? |
|
|
|
|
Ditulis oleh Sadli
|
|
Senin, 12 April 2004 |
Setelah pemilu lewat satu minggu dan belum semua suara terhitung secara resmi dan diverifikasi, karena sangat lambatnya prosedur dan peralatannya, orang tokh tidak mau menunggu untuk berspekulasi mengenai nasib bangsa akhir tahun ini. Sebelum pemilu banyak kalangan sampai pada kesimpulan bahwa Megawati Soekarnoputri sebagai presiden susah dikalahkan, karena, pertama, dari Partai Golkar tidak ada figur capres yang menarik, kedua, banyak orang tetap menyimpan keraguan terhadap figur Amien Rais, dan ketiga, SBY tidak punya kendaraan politik yang bisa diandalkan.
Dari ketiga prakondisi itu sebetulnya dua masih berlaku, yakni dari Golkar tidak ada ancaman berupa tokoh kepimpinan yang bersih dan kharismatik. Raihan PAN juga mengecewakan setelah Amien Rais mengucurkan banyak keringat untuk dikenal dan menang. Tetapi, raihan suara PAN di bawah PPP dan Partai demokrat dan masih di “papan tengah”.
Yang menjadi fenomena yang mencuat adalah pupularitasnya Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Hanya pada Partai Demokrat yang jauh lebih menonjol adalah figur pemimpinnya, yakni Susilo Bambang Yudhoyono, sedangkan pada PKS yang punya nama adalah partainya, bukan ketua umumnya. Akan tetapi ini mungkin hanya oleh karena Hidayat Nur Wahid bukan tokoh pemerintahan yang terkenal.
Sebetulnya masih terlalu dini untuk meramalkan bahwa pada kontes kepresidenan di bulan Juli atau September pemenangnya akan SBY, bukan Megawati. Perkiraan kami adalah pemilihan presiden akan berjalan dua putaran karena pada putaran pertama Golkar akan tampil dengan calonnya sendiri, akan tetapi kalah. Tetapi di bulan September Golkar menjadi faktor penentu, kalau massa pendukung Golkar dihimbau oleh partainya memilih Megawati atau SBY.
Banyak juga masih tergantung siapa Megawati akan menggandeng sebagai wakil presiden. Kita tahu bahwa pilihan pertama adalah figur pimpinan dari NU, Hasyim Muzadi, untuk menarik dukungan organisasi besar ini. Akan tetapi, kemungkinan kedua, Megawati menggandeng Jusuf Kalla dari Golkar. Akan tetapi, masih ada kemungkinan (kecil) Jusuf Kalla menang konvensi capres Golkar sehingga tidak bisa dipinang. Akhirnya, pada waktu ini meramal hasil pemilihan kepresidenan lebih banyak merupakan permainan iseng-isengan, terbawa oleh “euforia SBY”.
Kalau yang menjadi presiden adalah SBY maka ia akan menghadapi kesulitan untuk menjalankan pemerintahan karena di DPR diperlukan dukungan sampai empat partai (misalnya, PD, PKS, PKB, Golkar atau apa). Walaupun di bidang ekonomi prioritas akan diberikan kepada pemulihan serta peningkatan pertumbuhan ekonomi, namun masih dihadapi beberapa pilihan politik yang tidak mudah: apakah harus bekerja sama yang baik dengan IMF, bagaimana harus mengusahakan keringanan beban utang atau pelunasannya, sampai berapa jauh harus menambah penerimaan pajak, apakah harus menstimulasi ekonomi dengan politik uang yang lebih longgar sehingga inflasi melewati 10% setahun lagi?
Banyak akan tergantung dari wawasan serta kepimpinan pribadi presidennya, yakni Susilo Bambang Yudhoyono. Karena latar belakangnya maka sangat mungkin ia akan memusatkan diri pada bidang keamanan dan kepastian hukum, termasuk penumpasan terorisme. Kalau ia tampak akan bertangan tegas maka luar negeri akan sangat bertepuk tangan serta mendukungnya.
Bidang ekonomi mungkin ia harus serahkan kepada para menteri ekonomi. Ini mungkin kebanyakan akan datang dari partai Golkar atau mereka yang berhaluan serba “konvensional”. Suatu pilihan orientasi adalah apakah citra yang diproyeksikan hanya “pro-pasar” (market friendly), atau juga “pro-bisnis” (business friendly), dan sektor usaha yang dikasih dorongan itu sektor apa, sektor industri ekspor, sektor PMA, sektor UKM, dll-nya.
Perbedaan antara “pro-pasar” (saja) atau “pro-bisnis” adalah bahwa pro-bisnis dasarnya juga pro-mekanisme-pasar-bebas, akan tetapi pada orientasi pro-bisnis pemerintah, atau pejabat (bank, dsb-nya) harus “menjemput bola”. Misalnya, bank-bank pemerintah pada umumnya tidak aktip pergi ke lapang dan “menjemput UKM”. Pada umumnya bank (pemerintah) sekarang tidak suka ambil resiko dan oleh karena itu lebih suka kasih kredit kepada “sektor korporat”. UKMK juga ada masalah agunan, registrasi, dsb-nya. Bahkan BRI pun tidak all out kucur kredit ke sektor UKM. Maka yang lebih banyak melayani UKM adalah “mindring-middlemen”, atau sedikit banyak Bank Perkreditan Rakyat. PMA dan PMDN juga dilayani hanya dengan aturan umum lewat BKPM yang sebetulnya tidak punya gigi. |
|
|
