(Business News, Senin, 26 September 2005)

Masalah ini bukan masalah yang mengisi halaman pertama surat-surat kabar minggu yang lalu. Hanya di s.k. Suara Pembaruan, Kamis, 27 September, ada suatu berita kecil di halaman 7, yang berjudul "Enam Perusahaan Tambang Harus Tunggu Proses Penilaian Dephut". Isinya menggambarkan apa yang ditulis di judul editorial ini.

Sektor pertambangan, sebagai salah suatu sektor sumber daya alam, sangat penting untuk menopang perekonomian Indonesia. Bahkan salah suatu sub-sektor, yakni pertambangan minyak dan gas bumi, pernah menjadi soko guru perekonomian pemerintah. Sekarang pun kurangnya eksplorasi di bidang migas ini telah menyebabkan kita harus mengimpor minyak mentah untuk menutup defisit konsumsi BBM yang setiap tahun meningkat 6-7%.

Sebelum krisis besar tahun 1998 maka iklim investasi di sektor pertambangan cukup kondusip dan baik di sektor migas maupun di sektor pertambangan umum banyak PMA yang masuk. Sektor ini memang masih didominasi oleh PMA karena investasi memerlukan modal besar dan teknologi canggih yang belum dimiliki oleh kebanyakan perusahaan nasional. Pertamina praktis memegang monopoli di sektor migas akan tetapi modal sendirinya kurang memadai. Tetapi, belakangan ini tumbuh perusahaan swasta, Medco, yang punya harapan. Di bidang pertambangan umum maka BUMN juga dominan, yakni Aneka Tambang dan Batu Bara. Tetapi, PMA seperti Freeport, INCO dan Newmont Mining lebih penting. Di bidang batu bara sudah ada perusahaan Indonesia yang besar karena pada umumnya teknologi (pertambangan terbuka) relatip mudah dan tidak ada processing yang sulit.

Berita di s.k. Suara Pembaruan itu menunjukkan bahwa sekarang ini hanya 13 perusahaan tambang yang ditunjuk untuk dapat melanjutkan kegiatan di kawasan hutan lindung. Inilah penghambat utama untuk sektor pertambangan, terutama yang merupakan pertambangan terbuka (open pit mines). Sering daerah eksplorasi dan eksploatasi ada di daerah hutan lindung. Dulu, dua puluh tahun yang lalu, masalah bentrokan kepentingan antara dua sektor ini belum disadari, karena dulu itu gerakan lingkungan hidup belum berkembang.

Sekarang, setelah banyak tambang beroperasi di Indonesia, maka bentrokan kepentingan ini banyak muncul, dan pertambangan tidak dicitrakan sebagai soko guru ekonomi lagi. Gerakan lingkungan hidup dan LSM-LSMnya sekarang punya sentimen yang sangat kritis terhadap keberadaan tambang-tambang terbuka. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa pemandangan sekitar tambang-tambang demikian, misalnya di tempat operasi Freeport, INCO, tambang batu bara dan timah, tidak elok. Pemandangan seperti muka bulan, berlobang besar, gersang dan tanpa pohon-pohon.

Maka sekarang operasi tambang terbuka di kawasan hutan lindung diharuskan memenuhi banyak persyaratan. Tambang harus diizinkan oleh Departemen Kehutanan (karena pertambangan dipandang hanya "pinjam" lahan dari Kehutanan), dan harus mengeluarkan banyak uang untuk membayar kompensasi untuk setiap pohon yang ditebang, mengadakan reklamasi setelah tambangnya ditinggalkan, juga ada kewajiban untuk menyediakan tanah hutan baru kepada Dephut atas kawasan hutan lindung yang dipinjam.

Sentimen di DPR pun terhadap pertambangan sudah tidak ramah lagi. Yang dilihat hanya segi-segi negatipnya saja. Dulu ada pandangan bahwa pertambangan menyumbangkan banyak kemakmuran kepada daerah sekitarnya karena pembangunan infrastruktur fisik dan sosial, juga karena sumbangan community development. Sekarang sebagian anggota DPR mempertanyakan apakah manfaatnya memang begitu besar? Tetapi, mereka juga tidak bisa menjawab, alternatip pembangunan apa yang tersedia bagi banyak daerah (terutama di Timur Indonesia), karena industri dan jasa-jasa tidak akan segera pergi ke situ. Potensi pertanian pun sering terbatas.

Bagaimana sebaiknya potensi pertambangan ini harus disikapi di Indonesia sekarang? Masih harus dipandang sebagai sasaran investasi yang dibutuhkan, atau dipandang "sudah cukup dan sekarang status quo saja"? Mungkin bagi orang di Jakarta tidak ada urgensi kuat untuk membela investasi baru di sektor pertambangan (kecuali mencemaskan kalau produksi minyak bumi terus turun), akan tetapi bagi mereka di daerah, apa alternatipnya? Maka mungkin suara daerah harus diberi bobot besar dalam hal kebijakan bidang pertambangan.

Tetapi, dewasa ini juga banyak masalah baru justru timbul di daerah. Banyak tambahan biaya, dalam bentuk pungutan pemda, dan yang samar-samar di bawah meja, membuat iklim investasi di daerah kurang kondusip.