|
IKLIM INVESTASI RI BELUM KONDUSIF |
|
|
|
Ditulis oleh M. Sadli
|
|
Senin, 21 November 2005 |
(Business News, Senin, 21 November 2005)
Begitulah surat kabar Investor Daily memasang kepala berita di halaman pertama pada hari Kamis, 17 November, meliput seminar Bank Dunia dan Pemerintah RI dua hari dengan judul ?Improving Indonesia Investment Climate, Reform Experiences from the Region?. Pertemuan ini juga mendapat dukungan dari Kedutaan Besar Belanda di Jakarta. Dari fihak Pemerintah RI maka Wakil Presiden, Jusuf Kalla, membukanya secara resmi. Maka sasaran serta isi seminar ini sangat oportun waktu ini. Wakil Presiden menekankan bahwa ?revitalisasi iklim usaha sangat penting sebagai bagian untuk meningkatkan ekonomi Indonesia dari sekitar 6% menjadi 7% setahun, memperkecil pengangguran, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat?.
Di lain fihak, Bank Dunia memaparkan sejumlah indikator yang menunjukkan bahwa iklim investasi Indonesia adalah yang terjelek di Asia Tenggara, antara Kamboja dan Filipina. Yang paling baik adalah Malaysia, dan tentu Singapura. Menurut hasil survey Bank Dunia di 155 negara maka peringkat Indonesia adalah dibawah, yang menyangkut instabilitas makro, ketidakpastian kebijakan, korupsi, serta regulasi dan administrasi pajak. Temuan Bank Dunia lainnya adalah, Indonesia tertinggi dalam biaya mem-PHK karyawan, yang mencapai 145 gaji mingguan, lebih jelek daripada di Vietnam dengan biaya PHK 98 gaji mingguan karyawan.
Semuanya ini tidak berarti bahwa tidak ada kemajuan. Ekonom Bank Dunia, Homi Karas, menyatakan bahwa dalam satu tahun terakhir volume investasi di negeri ini mengalami kemajuan cukup signifikan, sehingga dapat tumbuh double digit. Namun, pemerintah wajib mereformasi berbagai sektor terkait dengan investasi secara konsisten. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengeluh bahwa kendala tahun 2005 begitu banyak, misalnya subsidi dan utang yang harus dibayar. Dia harapkan tahun 2006 akan jauh lebih baik dari sisi investasi maupun pembangunan infrastruktur. Karena tidak ada alternatip yang lebih baik daripada pemerintah sekarang ini maka kita harus sabar dan percaya bahwa kinerja pemerintah masih bisa dan akan diperbaiki di tahun-tahun yang akan datang. Dalam rangka ini maka tuntutan masyarakat yang luas agar pemerintah merombak susunan kabinetnya, terutama para menteri di bidang ekonomi, sangat masuk akal. Anehnya, presiden rupanya masih ragu-ragu, dan pergi ke luar negeri, ke KTT ASEAN dan mengadakan kunjungan ke India dan Pakistan, tanpa melakukan perombakan ini terlebih dahulu. Satu-satunya sebab yang masuk akal adalah bahwa antara presiden dan wakil presiden tidak, atau belum, ada kecocokan. Karena ada semacam pembagian kerja antara presiden dan wakilnya, yakni bahwa Jusuf Kalla bukan wakil presiden yang ornamental saja melainkan harus sangat aktip ikut mengurus perekonomian, dan karena Jusuf Kalla secara politis lebih kuat daripada presiden, di DPR, maka suatu ?veto? dari wakil presiden mudah bisa menghentikan initiatip presiden. Dalam hal ini kedudukan Menko Perekonomian menjadi tarohan. Ia tokoh Golkar yang cukup berpengaruh di DPR dan cukup dekat pada Jusuf Kalla. Di lain fihak dari masyarakat banyak celaan seorang ?saudagar? menjadi menko perekonomian. Setahun yang lalu maka ?jagonya? SBY sebetulnya Rizal Ramli yang secara historis dekat kepada SBY, akan tetapi tokoh ini menjadi kontroversial karena citranya menentang pengaruh IMF. Maka untuk sekarang tampilnya juga tidak mudah mencari figur-figur yang bisa diterima kedua fihak untuk mengisi posisi menko perekonomian dan menteri keuangan. Sementara waktu ini, kerjasama di antara menteri ekonomi tidak optimal. Menko Perekonomian kurang bisa bertindak tegas terhadap lain-lain menteri ekonomi. Kadang-kadang juga tampak perbedaan pandangan di mata publik, misalnya menko perekonomian (dan presiden) pernah menyatakan Indonesia memerlukan potongan utang, tetapi menteri keuangan, menteri Bappenas dan bahkan wakil presiden tidak menyokongnya.
Kembali kepada iklim investasi Indonesia, dua urusan sektoral cukup banyak kena sorotan dan ada desakan agar segera ditangani oleh pemerintah. Pertama adalah sektor perpajakan. Yang memberatkan iklim investasi bukan taripnya (tarip 30% sudah cukup layak karena di Malaysia saja 28%) akan tetapi regulasi dan administrasinya. Urusan pajak menyita terlalu banyak waktu (dan sakit kepala) bagi pengusaha karena rata-rata ia harus menyisihkan 560 jam setahun (angka Bank Dunia). Urusan lain yang perlu direformasi segera adalah bidang perburuhan, yang biaya PHK terlalu tinggi.
Pada hari kedua, oleh Ibu Dato? Kaziah Abd. Kadir, dibeberkan kasus Malaysia sebagai contoh Reform Experience from the Region. Dibandingkan dengan Indonesia maka Malaysia merupakan success story yang sukar diimbangi. Yang sangat interesan adalah bahwa Malaysia memberikan banyak sekali insentip, artinya pembebasan serta kelonggaran pajak, yang di Indonesia tidak dilakukan. Maka apakah insentip-insentip demikian yang paling penting? Penting sekali, akan tetapi, syarat-syarat lainnya, seperti disebut oleh Bank Dunia harus dipenuhi dahulu. |
|
|
