|
GEBRAKAN 100 HARI PERTAMA |
|
|
|
|
Ditulis oleh Sadli
|
|
Senin, 01 November 2004 |
Dalam Gebrakan 100 Hari Pertama memang ada dua unsur retorika. Pertama, “gebrakan” atau shock treatment, kedua, “100 Hari (pertama)”. Maksudnya adalah untuk membangun kepercayaan di masyarakat dan kepercayaan diri di pemerintah, setelah penaburan janji-janji muluk selama kampanye calon presiden dan wakil presiden.
Di pagi hari Jum’at minggu yang lalu orang bisa membaca gebrakan ini di surat kabar, yakni liputan rapat kabinet pleno hari Kamis sehari sebelumnya. Sri Mulyani, Kepala Bappenas, menjadi juru bicara utamanya. Penunjukan dia ini juga tidak terlalu normal. Ia tidak punya peran sebagai seorang “menteri yang utama”. Akan tetapi, nama dia mengandung citra kepercayaan dan akseptabilitas yang lebih tinggi daripada menteri-menteri lain, termasuk menkonya. Maka agak kasian juga kalau Sri Mulyani harus mengumumkan “janji gebrakan” yang mungkin kurang credible. Mudah-mudahan ini tidak benar. Mayoritas masyarakat telah mendukung SBY-JK dan menolak kembalinya Megawati Soekarnoputri. Kalau pemerintahan SBY-JK “gagal” maka praktis tidak ada alternatip, kecuali “revolusi”.
Fokus dari gebrakan 100 hari pertama itu juga tidak terlalu terang. Apakah prioritasnya letak di bidang keamanan dan politik, dengan Presiden Yudhoyono in command? Dan yang diutamakan adalah tercapainya keadaan (yang lebih) damai di Aceh, Papua dan daerah konflik lainnya? Bagi elit masyarakat, ini merupakan tumpuan harapannya. Tetapi bagi masyarakat umum, di Jawa dan Madura, tersedianya lapangan kerja dan stabilnya harga di pasar lebih penting. Bagi orang-orang yang tergolong miskin maka akses kepada pelayanan publik (terutama pendidikan dan kesehatan) dengan biaya rendah bisa menjadi pelipur hatinya.
Di ketiga bidang, polkam, ekonomi dan kesra, gebrakan 100 hari menjanjikan sesuatu. Akan tetapi, formulasi beberapa sasaran sangat umum, dan apakah bisa “selesai” dalam 100 hari menjadi sangat problematik. Misalnya, di bawah rubrik “Adil dan Makmur” disebut a. Pemberantasan korupsi, terutama yang berpotensi mengembalikan uang negara (ikhtisar di Koran Tempo, 29 Okt. Hal. 14). Butir d.: Berbagai kegiatan di sektor UKM: “melindungi industri manufaktur; peningkatan industri daerah”. Ada kesan, rumusannya saja sudah kabur dan kurang akurat.
Pada akhir minggu yang lalu itu maka komposisi kabinet sempat mengundang kekecewaan besar. Ada yang menyebut komposisi kabinet hanya kemenangan untuk “para Jendral dan Taliban”. Penyusunan kabinet juga terlibat dalam suasana yang tegang di Istana antara jam 8 dan 11 malam. Suasana dan lingkungan di Istana, yang penuh pembatasan protokol, lain sekali daripada di Cikeas. “Team 11” SBY tidak bisa masuk Istana. Di Istana itu akhirnya terjadi tarik-tarikan antara Presiden dan Wakil Presiden mengenai personalia kabinet di bidang ekonomi, dan lain-lain, sehingga ada yang menyimpulkan bahwa “akhirnya Jusuf Kalla-lah yang in command, bukan SBY”. Ada sejumlah menteri sektoral yang akhirnya diisi oleh wakil parpol, ataupun lebih merupakan jagoan JK ketimbang SBY. SBY juga mengecewakan pendukungnya karena ia terlalu melayani tuntutan “kalangan partai”. Misalnya, apakah Bambang Sudibyo, seorang akuntan yang menjadi menteri pendidikan, itu betul diajukan oleh PAN atau lebih banyak merupakan desakan pribadi Amien Rais? Apakah wajar SBY mengeyampingkan calon yang jauh lebih kompeten untuk mengisi pos pendidikan ini. Pos menteri kesehatan akhirnya juga diberikan kepada Muhammadyah, yang calon menterinya tidak terundang de Cikeas. Ada pengamat (Faisal Basri) yang dalam pertemuan yang cukup besar, di gedung Bank Indonesia, menyatakan bahwa komposisi kabinet ini harus dirombak setelah satu bulan karena sarat dengan berbagai bom waktu.
Di bidang ekonomi maka agenda 100 hari pertama juga lebih banyak menabur janji-janji yang enak-enak saja, seperti pengurangan pajak penjualan atas soft drinks, amnesti pajak, tetapi “Sosialisasi (kemungkinan kenaikan harga-harga) BBM dicoret dari agenda 100 hari” (bagian headline halaman pertama Bisnis Indonesia, 29 Oktober). Di lain fihak, ada juga rumusan yang melegakan, seperti: “Rancangan agenda 100 hari juga menekankan perlunya pemantapan stabilitas ekonomi makro”. “Revisi dari PP dan Kepmen tentang Penciptaan Pasar Kerja yang Fleksibel”, mengikuti saran Road Map Kadin Indonesia akan tetapi tidak ada rinciannya. Kalau nanti gerakan buruh tidak senang karena perlindungan yang terlalu besar kepadanya dikurangi, maka belum ada indikasi bagaimana pemerintah SBY-JK akan menghadapinya.
Karena pemerintah saat ini cenderung menjanjikan yang (terdengar) enak-enak saja, maka belum ada tanda bagaimana pemerintah, terutama Jusuf Kalla dan Ical Bakrie, mau menstimulasi ekonomi, artinya menaikkan investasi dan laju pertumbuhannya, dengan gebrakan fiskal. Mungkin memang tidak bisa, akan tetapi itulah yang dijanjikan ke masyarakat. |
|
|
