(Business News, Senin, 9 Mei 2005).

Minggu yang lalu ada dua berita yang sangat melegakan. Pertama, adalah angka inflasi bulanan (April) yang sangat rendah, yakni 0,31%.  Perkembangan ini sangat penting karena membuktikan bahwa perkiraan pemerintah mengenai dampak kenaikan harga BBM di bulan Maret 2005 relatip kecil.  Para ekonom yang berpihak kepada pemerintah (antara lain Dr. Chatib Basri) dulu memperkirakan dampak kenaikan harga BBM ini once over (sekali saja) dan tambahannya 1-2% terhadap angka inflasi tahunan.  Berdasarkan argumen ini maka pemerintah dan Bank Indonesia memperkirakan inflasi 2005 sekitar 7%, hanya sekitar satu persen lebih tinggi daripada tahun 2004.  Pada umumnya, masyarakat dan sebagian media kurang percaya.  Ada kelompok ekonom yang memprediksikan pengaruh inflasi ini lebih tinggi daripada 3%, bahkan ada pakar dari Biro Pusat Statistik yang melemparkan angka sekitar 10%.

Di belakang perbedaan pandangan mengenai dampak inflasi ini ada perbedaan “teori” dari inflasi di Indonesia.  Persepsi banyak orang adalah bahwa ekonomi Indonesia cenderung inflasi karena sejarah, dan ini menimbulkan persepsi serta antisipasi di benak banyak orang bahwa inflasi di Indonesia tidak bisa rendah, dan kalau sesuatu tindakan pemerintah memicunya maka “spiral inflasi” akan mengganas dan inflasi menjadi self feeding.  Di lain fihak ada ekonom yang masih percaya bahwa inflasi adalah gejala moneter, dan kalau kebijakan fiskal dan moneter bisa mengendalikan jumlah uang (ukuran uang primer atau base money) secara efektip maka tingkat inflasi juga bisa dikendalikan. 

Kenaikan harga BBM mereka pandang tetap diperlukan untuk mengoreksi distorsi besar di ekonomi, yang membuat pemakaian BBM (komoditi yang bernilai devisa) sangat boros.  Subsidi di APBN yang sangat besar harus dipangkas agar pemerintah punya dana lebih banyak untuk pembangunan dan perawatan infra-struktur, dan ini bisa dilakukan tanpa ekonomi terjebak dalam inflasi yang terus menerus.  Kuncinya adalah kebijakan fiskal (anggaran belanja negara) dan kebijakan moneter (tanggung jawab Bank Indonesia) harus seketat-ketatnya.

Ketatnya kebijakan fiskal dan moneter demikian memang ada biaya sosialnya, yakni kebijakan fiskal dan moneter tidak bisa digunakan untuk “menstimulasi ekonomi”.  Ada ekonom dan kalangan lain yang menganjurkan pemerintah agar memberi dorongan kepada ekonomi agar laju pertumbuhannya meningkat.  Gagasan demikian juga cukup populer.  Di lain fihak, para ekonom yang lebih “konservatip” mewanti-wanti bahwa resikonya adalah inflasi meningkat dan (terutama) di jangka lebih panjang menjadi counter-produktip.

Angka inflasi yang sangat rendah untuk bulan April belum memberi jaminan bahwa inflasi tahun 2005 bisa dikendalikan sekitar 7%, akan tetapi, paling tidak bisa diterima sebagai “bukti” bahwa dalil benar, inflasi bisa dikendalikan dengan kebijakan fiskal dan moneter yang (sangat) ketat.

Kabar kedua yang sangat melegakan adalah angka ekspor untuk bulan Maret 2005 mencapai US$ 7,25 milyar.  Ini angka yang sangat tinggi (ukuran tahunan menjadi $ 87 milyar) karena biasanya angkanya hanya sekitar $ 60 milyar, atau $ 5 milyar sebulan.  Pendapatan ekspor triwulan pertama tahun 2005 adalah 31,39% lebih tinggi daripada untuk triwulan I tahun 2004.

Di belakang angka-angka ekspor ini juga ada suatu “teori”.  Yakni, kalau laju pertumbuhan ekonomi yang dikehendaki adalah 7% setahun maka laju pertumbuhan ekspor harus sedikit diatas 10% setahun.  Menteri Perdagangan, Mari Pangestu, berharap kenaikan ekspor tahun 2005 sekitar 10% karena belum bisa diharapkan lebih tinggi.  Sekarang pun beliau masih memegang angka perkiraannya.  Ini berdasarkan “teori” bahwa kenaikan ekspor Indonesia yang berkelanjutan hanya bisa terjadi kalau didukung oleh kenaikan ekspor non-migas di bidang manufaktur (bukan dari komoditi primer).  Ekspor demikian hanya bisa naik secara sustained kalau didukung oleh investasi, terutama PMA, yang bisa meningkatkan kandungan teknologi sehingga menjadi unggul dalam international competitiveness.  Menurut Mari Pangestu, hasil investasi baru PMA ini baru bisa membuah tahun depan.  Maka angka tinggi untuk penerimaan ekspor yang sekarang mungkin lebih disebabkan oleh harga-harga yang sangat tinggi dari kelompok komoditi (minyak bumi dan hasil pertambangan lainnya).

Sementara itu sudah ada indikasi bahwa investasi menaik.  Antara lain dari angka statistik barang-barang modal.  Lebih banyak pakar dan pemantau ekonomi (antara lain dari bank-bank asing) menyimpulkan sekarang bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah mempunyai dasar yang lebih lebar, tidak hanya berdasarkan konsumsi yang booming, akan tetapi sudah mulai didukung oleh investasi dan ekspor.