|
(Business News, Senin, 20 Februari 2006)
Minggu yang lalu ada suatu adu pendapat yang sangat menarik dan yang berkualitas tinggi. Dua tokoh pimpinan nasional, yakni Amien Rais dan Jusuf Kalla, melemparkan masing-masing visi mengenai demokrasi, stabilitas politik dan ekonomi, dan dampaknya kepada kesejahteraan rakyat. Amien Rais bicara sebagai tokoh masyarakat dan Jusuf Kalla sebagai wakil presiden. Kepentingan masing-masing lain.
Amien Rais mengeritik DPR kurang berfungsi sebagai pengawas eksekutip. Terlalu akomodatip terhadap pemerintah. Amien Rais menganggap sangat penting adanya checks-and-balances pada demokrasi politik. Sebagai contoh, DPR tidak bersikap kritis terhadap usaha pemerintah menjual banyak BUMN kepada asing. Ia mengaku khewatir masa depan bangsa ini jika BUMN-BUMN itu dibiarkan beralih ke pemilikan pihak asing.
Di lain fihak, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengeluh, pemerintah jangan disalahkan melulu, seolah-olah tidak pernah berbuat hal yang baik, dan selalu dijadikan sasaran kritik. Menurut Wapres, perkembangan demokrasi sejak arus reformasi bergulir pada tahun 1998, telah membukakan banyak kesempatan untuk berdialog terbuka tentang berbagai hal, mengoreksi apa yang salah, serta makin bertumbuhnya budaya kritik. “Namun, sejumlah kalangan telah mengertikan demokrasi sebagai ajang untuk saling mengeritik dan menjatuhkan, sehingga kesan kuat yang muncul, yakni apa pun yang dilakukan pemerintah, pasti selalu salah. Kita dipersalahkan karena menaikkan harga BBM, tapi bagaimana kita memperoleh biaya untuk membangun bangsa ini kalau tidak mengambil kebijakan itu? Kita dipersalahkan karena memprakarsai MoU damai RI-GAM, tapi apakah dibenarkan kalau kita membiarkan sesama saudara terus berperang dan memakan banyak korban jiwa”, tukas Wapres.
Negara-negara Barat suka memuji bangsa Indonesia bahwa dewasa ini rakyatnya bisa hidup di alam demokrasi, yang jauh lebih baik ketimbang sistim otokratis di zaman Suharto. Akan tetapi, bisnis Barat lebih suka pergi ke Cina dan menanam modalnya di situ karena dalam persepsinya Cina jauh lebih stabil dan aman. Maka “Barat mempraktekkan standar ganda”.
Selama di era reformasi maka pembangunan ekonomi tetap berjalan akan tetapi laju pertumbuhan ekonomi tidak sampai bisa menyentuh 6% setahun, sedangkan di zaman otoriter Suharto telah mencapai rata-rata di atas 7% setahun. Tetapi, apakah kita sebaiknya mengembalikan sejarah? Karena sasaran akhir bukan demokrasi melainkan kesejahteraan rakyat.
Sesungguhnya, pertanyaan demikian retorik saja, karena suatu bangsa tidak bisa membalikkan sejarah. Zaman Suharto juga merupakan hasil perkembangan sejarah sebelumnya. Seorang diktator atau pemimpin kuat tidak timbul begitu saja. Suharto pun “menjadi kuat” dalam sejarah kariernya setelah berhasil mendatangkan stabilitas politik dan pembangunan kembali ekonominya. Susilo Bambang Yudhoyono sekarang bukan seorang pimpinan yang otokratik. Bahkan sebaliknya, orang sekarang banyak mengeluh bahwa kepimpinannya kurang tegas. Karena kepemimpinannya kurang tegas maka seluruh sistim politik sekarang juga tampak tidak terlalu stabil, dan oleh karena ini maka investasi masuknya kurang. Investor yang mencari kepastian dan stabilitas yang lebih besar pergi ke Malaysia, Vietnam, Cina dan Thailand. Oleh karena itu laju pertmbuhan ekonomi di negara-negara itu juga lebih tinggi daripada di Indonesia. Apakah Indonesia bisa memperbaiki kinerjanya?
Dengan demokrasi politik dan kepimpinan Presiden sekarang tidak mudah. Tetapi mudah-mudahan dengan berjalannya waktu bisa diharapkan kemajuan. Pertama, citra stabilitas politik, artinya masyarakat tidak meragukan lagi kelanjutan kepresidenan sekarang, bisa menjadi lebih baik. Yang menjadi kesulitan operasional adalah menemukan sinergi antara kepribadian Susilo Bambang Yudhoyono, di satu fihak dan kepribadian wakil presiden dan para menteri kunci, di lain fihak. Wakil presiden tidak bisa diganti, dan ia pun sebetulnya cukup pro-aktip dan lebih tegas daripada SBY. Susunan kabinet adalah kelemahan Presiden. Sebetulnya SBY harus merasa bebas untuk mengganti dan membentuk team kabinet yang lebih efektip. Ia tidak hutang budi kepada partai-partai politik. Malasahnya bagi dia adalah dukungannya di DPR kurang kuat. Tetapi, ini tidak sejajar dengan observasi Amien Rais. Maka seerti ada keganjilan.
Di bidang politik ekonomi personalia menteri kunci, terutama Budiono dan Sri Mulyani, sudah optimal. Hanya mereka ini dicela karena kurang berani, misalnya untuk “ngemplang utang”. Tetapi, jalan keluarnya tidak mudah. Kinerja menteri ekonomi akhirnya tergantung dari efektivitas kepimpinan Presiden. Maka untuk sementara waktu kemajuan akan bersifat gonjang ganjing, dengan laju pertumbuhan PDB di bawah 6% setahun. |
