*** Kolom Pakar PInter*** - CITRA PRESIDEN DAN RAKYAT KECIL

Menjelang usia setahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah dilakukan banyak survey citra, atau popularitas, presiden dan pemerintahannya. Komentar para pakar dan pengamat juga bukan barang langka. Tetapi tidak ada yang mengancungkan jempol besar. Pada umumnya, skor di bidang keamanan dan politik cukup baik, akan tetapi di bidang ekonomi tidak ada yang memandang Presiden sebagai juru selamat.

Di bidang sosial dan kebijakan ekonomi maka keputusan terakhir untuk menaikkan harga-harga BBM lebih dari 100% hanya memicu keheranan dan amarah dari banyak pakar dan pengamat. Mereka yang sikapnya sangat kritis itu mengclaim membela rakyat kecil. Maka timbul citra rakyat kecil di Indonesia sekarang yang kepentingannya tidak diindahkan pemerintah yang "seakan-akan menzalimi rakyatnya" (keluhan Sofyan A Djalil, Menteri Komunikasi dan Informatika di surat kabar Kompas 12 Oktober 2005).

Cukup banyak media massa dan pakar yang mengerti masalah yang dihadapi pemerintah, akan tetapi kaget mengenai besarnya kenaikan harga BBM yang melebihi 100%. Minyak tanah yang harganya dinaikkan dari Rp 900 per liter menjadi Rp 2200 per liter membuat para ibu dari golongan elit pun kaget dan mengeluh. Maka semua orang merasa menjadi rakyat kecil.

Usaha pemerintah membela kebijakannya juga kurang efektip. Sukardi Rinakit, Direktur Eksekutip Sugeng Saryadi Sindicate, mengatakan bahwa "Komunikasi tentang kebijakan soal hankam dan penyelesaian konflik, SBY relatif lebih baik dibandingkan Megawati. Tetapi di bidang sosial dan ekonomi hancur. Mega relatif lebih baik ketimbang SBY". (Investor Daily, 12 Okt 2005, hal 12). Mungkin Presiden SBY yang bukan ekonom punya masalah untuk menerangkan secara gambling kebijakan yang diambil pemerintahnya. Ia juga tampak ragu-ragu dan membutuhkan waktu untuk sampai pada keputusannya. Tetapi, yang positip adalah bahwa, sekali ia mendukung kebijakan (menaikkan harga BBM) yang initiatipnya sebetulnya datang dari wakil presiden, menko perekonomian dan beberapa menteri ekonomi, sampai sekarang ia tidak tampak goyah. Di lain fihak, ia juga tampak lebih tutup mulut ketimbang secara agresip membela teamnya., 12 Okt 2005, hal 12). Mungkin Presiden SBY yang bukan ekonom punya masalah untuk menerangkan secara gambling kebijakan yang diambil pemerintahnya. Ia juga tampak ragu-ragu dan membutuhkan waktu untuk sampai pada keputusannya. Tetapi, yang positip adalah bahwa, sekali ia mendukung kebijakan (menaikkan harga BBM) yang initiatipnya sebetulnya datang dari wakil presiden, menko perekonomian dan beberapa menteri ekonomi, sampai sekarang ia tidak tampak goyah. Di lain fihak, ia juga tampak lebih tutup mulut ketimbang secara agresip membela teamnya.

Juru bicara kepresidenan, Andi Malarangeng, juga kurang berhasil menerangkan kebijakan ekonomi Presiden dengan cara yang bisa dimengerti oleh orang awam, misalnya kaum ibu yang merasa terpukul oleh harga minyak tanah sekarang. Menteri Komunikasi dan Informatika, Sofyan A. Djalil, telah menulis surat terbuka kepada Effendi Gazali (yang sebelumnya menulis karangan berjudul "Bersama Kita Bisa (Menderita)" di Kompas tanggal 10 Oktober) yang jauh lebih jelas, akan tetapi apakah para ibu rumah tangga bisa menangkap arti bahwa "kesusahan dan pengorbanan ini bersifat sementara untuk kebaikan masa depan, short term pain for long term gain"? Bagi seorang ekonom mudah bisa ditangkap, dan lebih mudah diterima bahwa pemerintah pun memikirkan kepentingan rakyat kecil. Tetapi, kepentingan rakyat kecil ini ada dua dimensi, dimensi jangka pendek dan jangka panjang, yang rupanya tidak sama, bahkan berseberangan.

Bagi pemerintah yang mau diamankan adalah kepentingan jangka yang lebih panjang (dari anggaran belanja pemerintah dan keseimbangan ekonomi makro). Di lain fihak, ada pakar intelektual (contoh Kwik Kian Gie, Dradjad Wibowo) yang menantang pemerintah mengapa yang dalam jangka pendek ini harus dikorbankan adalah kepentingan rakyat kecil? Mengapa tidak bisa mengorbankan kepentingan golongan-golongan yang lebih kaya, dengan tidak bayar kembali pokok utang dan bunga secara penuh, naikkan pajak yang tidak membebani rakyat kecil, atau potong saja belanja departemen (misalnya biaya proyek-proyek). Karena pemerintah tampak segan melakukan hal-hal demikian maka pemerintah sampai digambarkan menjadi kaki-tangan kaum pemodal, korban konspirasi internasional (IMF, Bank Dunia, CGI), atau korban konspirasi kaum birokrat karena anggaran untuk proyek-proyek pembangunan itu semuanya punya komisi yang manis. Apakah para cendekiawan yang kritis terhadap pemerintah wajar atau sopan mempertanyakan integritas serta moralitas para birokrat dan politisi, bisa dipertanyakan. Tetapi, sentimen demikian sudah sampai mewarnai debatnya yang tampak di muka publik (di layar TV).

Kiranya, semua kritikan dan tuduhan ini tidak akan menyebabkan pemerintah Presiden SBY dijatuhkan. Kata "impeachment" memang sudah sering muncul di pers belakangan ini, akan tetapi pada umumnya masih untuk sensasi (berita jelek lebih menarik daripada berita baik). Cukup disadari bahwa selama DPR tidak bersifat memusuhi pemerintah maka impeachment tidak realistik. Dan DPR sekarang masih cukup dikuasai oleh Golkar dan sejumlah partai lain yang mendukung pemerintah. Di mata rakyat pun citra SBY adalah sebagai orang baik yang tidak akan menzalimi rakyat kecil.