|
(Business News, Senin, 25 Juli 2005)
Koran Tempo, minggu yang lalu (21/7/05), menurunkan editorial yang menarik, berjudul: ?Mengubah Budaya Boros?. Sebagian besar editorial ini mengeritik nafsu masyarakat Indonesia mengonsumsikan BBM dan listrik secara berkelebihan. Setelah ada gebrakan pemerintah untuk menghemat pemakaian listrik maka kontan konsumsi listrik bisa berkurang dalam satu minggu dengan 85 juta kWh atau setara Rp 23,7 miliar. Kalau penghematan ini bisa bertahan satu tahun maka Rp 1 trilyun bisa dihemat. Indonesia juga memerlukan energi yang paling banyak di Asia Tenggara untuk menghasilkan PDB $ 1000, yakni setara 4,7 barrel minyak, sedangkan rata-rata untuk ASEAN adalah 3,9 barrel.
Semuanya ini dipandang oleh Koran Tempo sebagai pewujudan budaya boros. Yang disalahkan adalah budaya, yakni sikap masyarakat yang mengakar, bukan oleh karena faktor tehnis seperti mesin-mesin yang terlalu tua sehingga boros BBM. Kebudayaan ini mulai di dasawarsa tujuhpuluhan ketika negara kita mengalami boom minyak bumi. Pemerintah tidak mengingatkan rakyatnya bahwa secara keseluruhan bangsa kita tetap bangsa yang masih serba miskin, dan orang miskin sebetulnya harus hidup hemat.
Pemerintah seolah-olah mendukung pandangan hidup bahwa kekayaan alam (minyak bumi) adalah milik bangsa dan seluruh bangsa berhak menikmatinya. Harga tinggi minyak bumi tidak oleh karena barangnya langka untuk orang Indonesia (pada waktu itu) tetapi oleh karena ?konspirasi internasional?, dan rakyat Indonesia harus dilindungi oleh pemerintahnya. Maka ada kecenderungan untuk menetapkan harga BBM serendah-rendahnya, atau kalau harga minyak bumi internasional naik, maka kenaikan harga itu ditanggung oleh pemerintah.
Budaya boros ini adalah manifestasi budaya suatu soft state (negara yang lemah), menurut istilah Gunar Myrdall beberapa puluh tahun yang lalu. Ia membedakan soft state dan hard state. Contoh dari hard state adalah Cina, yang dulu lebih miskin daripada Indonesia, akan tetapi pemerintahnya tidak memanjakan rakyatnya. Baik rakyat maupun pemerintah suka menabung sehingga punya sisa dana untuk membangun. Soft state lebih suka pinjam uang dari luar negeri untuk mempertahankan tingkat hidup yang sebetulnya di atas kemampuannya. Indonesia sejak dulu hanya pintar pinjam dari luar negeri ini sehingga sekarang beban angsurannya mencekik leher.
Dewasa ini pemerintah Indonesia pun merupakan soft government. Sebagian besar pengeluaran di APBN-nya habis untuk dua pos besar yang konsumtip, yakni angsuran utang dan subsidi BBM dan listrik. Pos-pos untuk pembangunan infrastruktur, untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan, adalah minim. Keadaan demikian akan terus berlangsung selama pos untuk subsidi terlalu besar.
Kebijakan untuk mengadakan utang sebetulnya sudah cukup rasional. Pemerintah dari zaman Suharto mengutamakan pinjaman lunak dari dana-dana internasional dan bantuan bilateral. Sampai krisis 1998 maka pemerintah berusaha agar sebisa-bisanya tidak pinjam dari pasar uang internasional (yang bunganya tinggi) dan dari sumber dalam negeri. Akan tetapi, belakangan ini tokh mulai terpaksa.
Sebetulnya, kalangan ekonomi di pemerintahan, termasuk Wakil Presiden, sudah sadar bahwa subsidi BBM dan listrik yang terlalu besar itu harus dikurangi, akan tetapi tindakannya akan menimbulkan kejutan di masyarakat. Dalam hal ini, kebanyakan politikus di DPR dan para pakar tidak membantu. Mereka hanya ikut menakutkan pemerintah, sehingga tidak menyelesaikan masalahnya.
Maka kalau dulu pemerintahlah yang ikut menyebabkan masyarakat kita masuk jurang kebudayaan boros, sekarang tidak ada fihak lain daripada pemerintah yang bisa menyelamatkan masyarakat Indonesia dari kebudayaan yang jelek itu. Akan tetapi, itu memerlukan keberanian politik dari pemerintah sekarang, yakni pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Kalau pada waktu ini keberanian itu belum ada maka kita bisa mengerti. Kepercayaan diri pemerintah harus ditumbuhkan, tahap demi tahap. Kalau pemerintah ini bisa menyelesaikan dua masalah besar, yakni perdamaian di Aceh (dan nanti di Papua) dalam rangka NKRI, dan aksi melawan KKN mulai berbuah, maka citra dan gengsi pemerintah akan naik.
Editorial di Koran Tempo adalah bagus sekali, akan tetapi tetap ?buta? ekonomi. Ia menyebut ?kampanye (penghematan energi) ini seharusnya dilengkapi dengan pemberian insentip pada pemakaian energi alternatip?. Yang tidak dianjurkan adalah mengapa kebijakan harga tidak dipakai untuk mendorong diversifikasi ini? Mengapa tidak terus terang mengatakan harga harus naik agar rakyat menghemat? |
