|
(Koran Tempo, Senin, 27 Juni 2005)
Ekonomi menguasai hidup kita. Ekonomi mengandung amanat untuk menghemat atau berhemat. Walaupun pendapatan seseorang besar sekali, kebutuhannya selalu lebih besar, sehingga tidak semua kebutuhan itu bisa dibiayai dari pendapatannya.
Maka dalam menjalankan ekonomi masalah biaya menjadi sentral. Berfikir secara ekonomis berarti mengukur berbagai biaya (atau bagi konsumen: harga) dan membandingkan satu dengan yang lainnya, dan akhirnya ekonomi merupakan pilihan agar manfaat bisa sebesar-besarnya.
Bagi produsen maka pengukuran biaya sangat penting karena ia harus mengambil keputusan berdasarkan biaya produksi atau biaya pengadaan. Bagi konsumen maka biaya demikian sudah terliput dalam harga barang atau jasa di pasar. Bagi produsen maka biaya dan harga tidak selalu sama, tetapi bagi konsumen harga adalah lebih relevan ketimbang biaya.
Bagi produsen masih ada beberapa varian terhadap biaya. Yang paling populer adalah biaya rata-rata per unit, artinya besar biaya seluruhnya dibagi oleh besar produksinya. Tetapi, kalau produsen merupakan monopolis maka yang lebih penting adalah yang disebut biaya marginal, yakni biaya dari unit terakhir. Dalam hal ini biaya tetap (overhead), misalnya untuk sewa kantor, pembayaran karyawan, bunga modal, dsb-nya, yang harus dibayar terlepas berapa produksinya, tidak dihitung. Lalu keputusannya berdasarkan atas penerimaan dari unit terakhir itu dibandingkan dengan biaya marginalnya. Kalau penerimaan masih lebih besar maka ia akan menambah produksinya.
Kalau biaya marginal terlalu teoretis, maka varian yang lebih praktis adalah biaya inkremental (incremental costs), atau lebih populer lagi ?out-of-pocket-costs?, yakni biaya untuk menghasilkan sejumlah tambahan (bukan satu unit saja) termasuk segala macam biaya keperluan lain, termasuk tambahan biaya overhead atau biaya tambahan investasi. Kalau penerimaan tambahan demikian masih lebih besar daripada biaya tambahan maka keputusannya adalah menambah produksi.
Tetapi, pengertian biaya yang paling penting di ilmu ekonomi adalah opportunity costs (biaya ?kesempatan yang hilang?). Opportunity costs sesuatu barang, jasa atau opsi lain (bagi pemerintah misalnya) adalah nilai yang tidak bisa dinikmati di lain tempat, karena jasa atau opsi itu tidak bisa (lagi) menjadi pilihan karena uangnya sudah dibelanjakan untuk opsi yang pertama. Opportunity costs is the value of the opportunity forgone. Contoh bisa banyak sekali. Seorang yang membeli mobil harus membandingkan nilai mobil itu dengan nilai dari perbaikan rumah yang biayanya sama, kalau memperbaiki rumah menjadi pilihan yang relevan. Kalau pemerintah mensubsidi BBM maka biaya subsidi itu harus dibandingkan dengan berapa sekolah yang (tidak) dapat dibangun karena uang anggarannya sudah dibelanjakan untuk mensubsidi BBM itu. Karena belakangan ini ada ?skandal? busung lapar di NTB, dan Menteri Kesehatan menyebut bahwa anggarannya untuk menanggapi busung lapar di seluruh tanah air adalah (hanya) Rp 150 milyar maka kerugian masyarakat kalau harga BBM dinaikkan (dan membutuhkan subsidi Rp 150 juta) harus dibandingkan dengan opsi kesehatan ini.
Pasti ada yang menanggapi bahwa hanya dua hal yang sejenis bisa dibandingkan, misalnya pisang dengan pisang, jangan bandingkan pisang dengan jeruk. Lagipula, orang yang menikmati subsidi BBM bukan orang yang sama yang terkenal busung lapar, sehingga kenikmatan orang A tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan (atau yang negatip, penderitaan) orang B. Tetapi, dalam ekonomi politik perbandingan demikian halal.
Banyak persoalan berada di bidang (ekonomi) politik. Apa di bidang ini berfikir ekonomis juga penting? Tetap sangat pentingnya, karena di bidang inipun orang (atau pemerintah) harus membuat pilihan, oleh karena di bidang ini pun kebutuhan tak terbatas sedangkan dana dan daya yang tersedia sangat terbatas.
Apa betul besar opportunity costs dari berbagai opsi bisa diukur? Agar ukuran itu bisa dibandingkan satu dengan lainnya maka semua biaya itu harus bisa diukur dengan unit uang. Apa bisa? Dilihat dari segi anggaran belanja pemerintah maka sekian unit jasa kesehatan atau jasa pendidikan bisa diukur dengan (biaya) uang. Ini bisa dibandingkan dengan anggaran yang sama untuk mensubsidi sekian kiloliter BBM. Tetapi, bagaimana menentukan bahwa sekian unit jasa kesehatan, atau pendidikan, sama atau lebih dari sekian unit subsidi BBM? Jasa kesehatan dan barang BBM tidak sejenis sehingga tidak bisa disamakan.
Lagipula, ada dimensi lain yang ikut bicara. Keperluan subsidi BBM adalah keperluan jangka pendek, keperluan sekarang. Jasa kesehatan dan lebih lebih pendidikan menyangkut nilai yang baru menguntungkan bangsa di jangka panjang. Bagaimana membandingkan kepentingan jangka pendek dan jangka panjang? Secara teoretis ada metoda yang disebut discounting the future. Misalnya. Rp 1 juta sekarang di tangan lebih bernilai daripada Rp 1 juta yang baru bisa diterima satu tahun ke depan. Dalam urusan nilai uang maka discounting the future menggunakan tingkat bunga. Apa metoda ini bisa dipakai untuk keperluan lain? Kalau pun secara filosofis bisa maka kesulitan praktis adalah untuk menemukan angka discount demikian.
Memang semuanya itu merupakan mental exercise yang sukar. Akan tetapi, cara berfikir dan cara membandingkan lewat garis-garis demikian selalu masih lebih baik daripada cara yang lain. Salah suatu cara yang lain adalah berfikir secara ideologis-normatip. Kalau percaya bahwa kaptalisme adalah jahat dan amoral dan sosialisme adalah baik maka semua perbandingan dilihat dari sudut (ideologis) ini. Dalam rangka berfikir secara ekonomis ini sama seperti wishful thinking economics. Banyak karangan di surat kabar bersifat demikian. Bagi penulis tulisan demikian adalah bad economics. Good economics adalah berfikir secara lebih ?obyektip?. Obyektivitas pertama-tama mengikuti kaidah-kaidah logika yang keras. Kalau terpaksa memakai suatu nilai yang serba subyektip, maka ini harus dinyatakan terus terang, sehingga sipembaca bisa lebih sadar mengikuti, atau menolak, hasil kesimpulannya. Maka cara berfikir ekonomi yang baik mementingkan transparency. |
