|
(Business News, Senin, 14 Juni 2005) Pemerintah telah merubah beberapa asumsi yang mendasari APBN 2005. Pada umumnya, beberapa asumsi dasar yang penting disesuaikan dengan perkembangan ekonomi yang mutakhir sehingga lebih realistik. Perubahan yang terbesar pada asumsi harga minyak bumi. Dalam versi APBN pertama harga ini diasumsikan US$ 24 per barrel, karena dikira harga minyak bumi akan kembali ke tingkat yang ?normal?. Untuk tahun 2005 dan mungkin lebih lama lagi, ini sekarang dilihat sebagai mustahil. Pada saat ini harga berkisar di atas $ 50 per barrel, sehingga asumsi $ 45 juga masih kurang cukup realistik.
Tingkat belanja negara tahun 2005 sekarang adalah Rp 511,0 trilyun, atau 19,5% dari PDB. Pendapatan negara dan hibah menjadi Rp 491,6 trilyun sehingga defisit ?hanya? Rp 20,3 trilyun (sekitar US$ 2,18 milyar) yang bisa ditutup dengan menarik rekening pemerintah di bank sentral (akibatnya bisa inflator!) dan mengeluarkan obligasi dalam negeri (SUN).
Asumsi-asumsi dasar lainnya adalah kurs Rupiah menjadi Rp 9.300, inflasi 7,5%, suku bunga SBI 3 bln 8%, dan pertumbuhan ekonomi 6%, 0,5% lebih tinggi daripada perkiraan semula.
Pertanyaan pertama adalah, apakah angka-angka ini cukup realistik? Jawabnya, ya. Apakah menggambarkan prospek ekonomi yang lebih baik? Jawabnya, lebih baik sedikit. Walaupun angka inflasi dan besaran suku bunga naik sedikit, dan ini tentu kurang baik, namun itu rupanya tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Apakah angka perkiraan untuk laju pertumbuhan ekonomi, yakni 6% untuk tahun 2005, realistik? Di sinilah ada kontroversi sedikit dengan kalangan yang mengeritik pemerintah. Tetapi, angka perkiraan ini dihasilkan oleh Biro Pusat Statistik, setelah mereka merubah tahun dasar perhitungan dari tahun dasar yang lama (1993) menjadi tahun 2000, yang lebih mutakhir dan lebih sesuai dengan kebiasaan internasional. Walaupun masih ada kalangan yang meragukan angka BPS, berdasarkan metodologi pengukurannya, namun tidak sepantasnya menuduh BPS (bisa) dimanipulasi oleh Pemerintah.
Walaupun demikian, suatu catatan dari seorang pakar ekonomi yang disegani oleh masyarakat, yakni Faisal Basri, harus diperhatikan. Faisal Basri sering mengeritik pemerintah akan tetapi tidak a priori bertentangan dengan pemerintah. Ia menulis kolom di s.k. Bisnis Indonesia, Jum?at, 10 Juni 2005, berjudul ?Kita Kehilangan Fokus?, di mana ia berpesan ?Kita tetap berprasangka baik bahwa pemerintah tak memanipulasi data sebagaimana disinyalir oleh kelompok pengamat yang tergabung dalam Indonesia Bangkit?
Faisal Basri menandaskan bahwa ?Pertumbuhan ekonomi yang meningkat tidak diiringi perbaikan kualitas, bisa disebut sebagai pertumbuhan dengan kualitas rendah. Maka kita belum bisa berharap bahwa perbaikan ekonomi akan berlangsung berkelanjutan.? ?Kehilangan Fokus? bagi Faisal Basri adalah timpangnya komposisi pengeluaran pemerintah yang terlalu dibebani oleh berbagai subsidi. Subsidi terbesar adalah untuk BBM, ditambah untuk PLN dan untuk pupuk. Seluruh subidi non-BBM sampai Rp 20,6 trilyun. Ditambah lagi ?subsidi terselubung? kepada bank-bank penikmat obligasi rekapitalisasi yang pada tahun 2005 ini berjumlah Rp 41,8 trilyun. Di APBN 2005 juga memiliki pos pengeluaran baru, yakni Bantuan Sosial, yang jumlahnya mencapai Rp 27,4 trilyun.
Akibat segala subsidi dan pengeluaran sosial ini, bersama dengan pengeluaran untuk rutin, maka sisa untuk pembangunan tinggal 8,6% dari seluruh belanja negara. Maka banyak jalan sekarang berlobang, gedung sekolah ambruk dan Posyandu tidak bisa menanggulangi busung lapar. Subsidi yang terlalu besar itu sebetulnya harus dikurangi akan tetapi secara politis sukar sekali. Maka kita semua terjebak. Kalau kesejahteraan masyarakat terlalu tergantung dari konsumsi (dan kita tambah utang juga untuk konsumsi ini) maka nanti semuanya menjadi unsustainable. |
