(Koran Tempo, Senin, 19 atau 26 Agustus 2005)

Pertanyaan demikian kadang-kadang muncul di seminar atau pembicaraan lain mengenai ekonomi Indonesia masa kini. Terakhir, tanpa sengaja, pertanyaan demikian muncul pada seminar yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dengan undangan sejumlah pakar ekonomi non-pemerintah. Tetapi, pada akhir diskusi biasanya tidak ada kesimpulan yang kuat, apakah ya atau tidak. Maka kesimpulan bijaksana mungkin bisa dirumuskan "Ekonomi Indonesia pada umumnya cukup sehat, antara lain bisa melaju dengan kecepatan sekitar 6% setahun (pertumbuhan PDB), akan tetapi ada beberapa resiko sistemik dan non-sistemik yang harus diwaspadai. Kalau beberapa resiko atau kelemahan itu tidak ditanggapi secara serius maka ekonomi Indonesia bisa digoncangkan lagi oleh suatu krisis."

Penanggulangan krisis tahun 1998 biayanya besar sekali. Sifat krisis semula adalah krisis perbankan akan tetapi karena pemerintah menyelamatkan (bailout) sistim perbankan maka dana sebesar ekuivalen US$ 50 milyar dikucurkan dan menjadi beban utang baru yang membuat lemah anggaran belanja pemerintah untuk sepuluh tahun mendatang. Maka, sekian tahun setelah krisis itu, di satu fihak pemerintah, Bank Indonesia dan sektor perbankan telah belajar banyak, dan menerapkan prudential regulations yang lebih ketat sehingga krisis kedua kiranya tidak mudah bisa terjadi lagi. Di lain fihak, kemampuan (anggaran belanja) pemerintah sangat melemah dan kalau ada shock baru maka resistensinya, atau kekebalan badannya, telah melemah.

Prof. Ross McLeod dari Australian National University di Canberra, dan seorang pengamat ekonomi-moneter Indonesia, memberi peringatan di karangannya yang diterbitkan di surat kabar The Jakarta Post (6/7 September 2005) bahwa undang-undang baru yang mengatur sektor perbankan ini tidak menghapuskan resiko besar bagi pemerintah kalau terjadi krisis perbankan baru, karena dalam praktek pemerintah akan menyelamatkan semua perbankan, karena bank-bank besar yang bisa disebut systemic banks, tidak diizinkan untuk ditutup. Semua depositor akan memindahkan dananya ke bank-bank besar demikian kalau mereka menjadi takut. Ross McLeod tidak meramalkan bahwa akan ada krisis kedua, akan tetapi hanya mengingatkan bahwa kalau suatu rush besar terjadi, pemerintah akan kewalahan lagi. Akibatnya, utang pemerintah akan bertambah lagi. Jumlah total utang pemerintah sekarang sudah jauh melampaui utang sektor swasta (angka untuk yang akhir ini sekitar ekuivalen US$ 57 milyar). Maka kalau mau mengadakan crisis-watch maka yang harus diprioritaskan adalah rumah tangga pemerintah, baru sesudah itu sektor swasta. Tetapi, di sektor swasta ada dua kebesaran yang juga sangat mempengaruhi kesehatan ekonomi, yakni investasinya (termasuk penanaman modal asing) dan kinerja (pertumbuhan) ekspor non-migas.

Disamping faktor-faktor dalam negeri maka ekonomi luar negeri juga bisa sangat berpengaruh kepada keseimbangan ekonomi dalam negeri. Kalau konjungtur ekonomi internasional sedang menurun dan laju pertumbuhan ekonomi dunia melemah maka daya serap bagi ekspor Indonesia juga kurang. Pada umumnya ekonomi dunia dewasa ini tidak terlalu mengancam kesehatan ekonomi Indonesia, akan tetapi harga minyak bumi yang meroket telah sedikit melemah pertumbuhan ekonomi dunia. Fenomena baru di Asia adalah kebangkitan Cina dan India, yang sempat mencapai laju pertumbuhan tinggi (Cina sekitar 8-9% setahun dan India di atas 6% setahun), dan pasar mereka bisa menolong ekspor Indonesia. Di lain fihak, Indonesia, dan banyak negara lainnya, menderita persaingan ganas dari ekspor Cina. Baju impor dari Cina bisa dibeli di pasar di Jakarta dengan harga kurang dari satu dolar. Bagaimana menghadapi persaingan dari Cina (dan Vietnam) merupakan tambahan ancaman bagi perekonomian Indonesia. Di lain fihak, pasar Cina dan harga peralatan modal impor dari Cina yang murah juga membantu perekonomian Indonesia. Masalah ini menjadi tantangan Menteri Perdagangan, Mari Pangestu, yang setiap hari harus melakukan balancing act seperti di akrobat di sirkus. Dia tidak bisa menutup impor akan tetapi untuk bersikap lepas tangan, tanpa perlindungan, juga tidak bisa.

Tetapi, yang pertama-tama harus dijaga adalah masalah fiskal, anggaran belanja pemerintah, karena di sinilah letak sumber resiko yang paling sistemik. Struktur anggaran belanja pemerintah telah menjadi kurang sehat. Masalah utama adalah bagaimana menanggapi lonjakan harga minyak bumi yang menyebabkan kemungkinan defisit lebih dari Rp 100 trilyun, sekitar sepertiga dari seluruh pengeluaran APBN. Ini terang unsustainable dan unfinanceable. Semua orang mengakui ini, juga seluruh pemerintah. Akan tetapi, dilema yang dihadapi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah bagaimana menghadapi masyarakat yang nanti harus membayar harga untuk membeli BBM yang bisa naik sampai 100%. Ini bertentangan dengan janji-janjinya sebelum pemilihan kepresidenan. Untuk seorang intelektual mengatakan bahwa janji-janji itu dari semula merupakan janji khayal, tidak membantu Presiden (dan Menteri Kepala Bappenas, Sri Mulyani Indrawati, yang harus menerjemahkan janji-janji itu menjadi sasaran operasional). Maka kalau diperlukan waktu yang cukup lama untuk meyakinkan Presiden bahwa tidak ada alternatip kecuali menaikkan harga BBM untuk menyehatkan anggaran belanja pemerintah, maka kelambanan itu harus dimengerti. Menunggu sekian lama sampai mengambil keputusan memang sangat mahal (dan sebetulnya tidak mempermudah pengambilan keputusan pada saatnya nanti), akan tetapi kita harus bersyukur bahwa akhirnya (bisa diharapkan) kepimpinan nasional, yang terdiri dari Presiden, Wakil Presiden dan para menteri yang bersangkutan bisa mengambil keputusan yang rasional. Kesimpulan demikian menjadi lebih penting lagi kalau kita ingat bahwa dalam jangka pendek dan menengah tidak ada alternatip yang lebih baik dibandingkan kepimpinan nasional (dwi tunggal SBY-MJK) yang sekarang.

Komisi DPR memang menyarankan dua alternatip, yang pertama tanpa kenaikan harga BBM dan yang kedua ada kenaikan demikian. Akan tetapi, pada dasarnya alternatip pertama, yang menghasilkan defisit di atas Rp 100 trilyun, tidak dapat dilaksanakan karena pembiayaannya tidak ada. Kalau dipaksa-paksa maka akhirnya akan menyulut inflasi juga karena dampak moneternya. Kalau sumber pembiayaan dari pinjaman tidak cukup maka akhirnya pemerintah harus mencetak uang baru, yang menyulut inflasi. Misalnya, kalau pemerintah menggunakan "saldo sisa anggaran" yang tersimpan sebagai rekening rupiah di Bank Indonesia, maka penarikan dana ini akhirnya memaksa Bank Indonesia untuk "mencetak uang baru". Maka, kesadaran bahwa sesungguhnya tidak ada alternatip, dan harga-harga BBM harus didekatkan kepada harga-harga pasar sehingga besar subsidi pemerintah bisa dikurangi, itulah kemenangan akal sehat di kalangan pemerintah yang harus kita sambut dengan lega.

Tentu subsidi besar untuk BBM tidak bisa dihilangkan dalam satu kali pukul. Di tahun 2006 tetap masih akan ada subsidi yang cukup besar. Akan tetapi, dari proses kejadian ini yang sangat penting adalah timbulnya isyarat (sinyal) kepada pasar bahwa pemerintah memiliki komitmen dan kemauan politik untuk memecahkan berbagai masalah pelik ekonomi. Ini akan memperbesar kepercayaan pasar dan akan membantu membuat sejuk ekonomi makro. Pada akhirnya, masalah ekonomi yang pelik memerlukan penyelesaian politis, dan pasar ingin melihat bukti bagi dalil ini.

Struktur fiskal yang kurang baik berangsur-angsur harus diperbaiki. Pengeluaran untuk pembangunan, rehabilitasi infrastruktur, peningkatan kapasitas sektor pendidikan dan kesehatan, semuanya itu memerlukan tambahan anggaran. Selain beban subsidi ada suatu pos lain yang sangat memberatkan anggaran belanja pemerintah, yakni angsuran utang luar dan dalam negerinya. Pos ini juga mengambil sekitar seperempat dari belanja anggaran, suatu beban yang sangat berat. Bagaimana jalan keluarnya masih kurang terang. Untuk tahun 2005 ada sedikit keringanan dalam angsuran utang luar negeri karena belas kasihan negara donor yang ingin membantu menanggulangi tsunami di Aceh, dan memberikan rescheduling. Ada pakar yang mengusulkan pemotongan, atau rescheduling, utang dalam negeri yang membengkak sebagai konsekuensi penyelamatan bank-bank dalam negeri. Banyak kertas utang negara itu sekarang dipegang oleh sejumlah kecil bank-bank besar dalam negeri. Apakah bank-bank ini, sebagai balas budi kepada pemerintah, bisa diminta menunggu penerimaan bunganya, atau menanggung suatu discount terhadap pokoknya? Kalangan pemerintah masih sangat ragu-ragu mengintervensi di pasar modal ini, karena takut merusak kepercayaan. Pemerintah masih memerlukan kepercayaan ini untuk menjual obligasi baru.

Bagaimana resiko yang sekarang tampak sebagai pelemahan kurs rupiah sampai di atas Rp 10.000 per dolar AS? Apakah ini resiko sistemik atau transient (karena pasar menjadi cemas, nervous)? Jawabannya tidak mudah. Kalau gejalanya transient maka intervensi Bank Indonesia bisa menolong, dan ini sudah terjadi walaupun agak terlambat. Cadangan devisa sudah dikorbankan, dan belakangan ini rupiah cenderung stabil kembali.

Di lain fihak, pelemahan rupiah juga disebabkan oleh permintaan untuk impor, terutama untuk alat-alat modal yang meningkat. Lagipula dan jangan lupa, harga minyak bumi internasional yang melonjak juga penyebab utama, akan tetapi, kalau harga BBM sudah disamakan dengan harga pasar maka Indonesia sebagai net-exporter minyak dan gas bumi, sebetulnya harus diuntungkan oleh naiknya harga minyak bumi. Lebih-lebih kalau produksi migas sudah naik (misalnya oleh produksi proyek di Cepu dan Papua). Gejala kenaikan impor alat-alat modal akan memperkuat ekonomi dalam tahapan berikutnya. Terutama kalau alat-alat modal ini bisa meningkatkan ekspor non-migas. Ekspor non-migas harus bisa tumbuh di atas 12% setahun. Cungut-cungutnya sudah tempak. (HABIS)