Sabtu, 01 November 2014
Artikel Terkini
Artikel Populer
APA MASALAH BANK BUMN DAN BKPM? PDF Cetak
Penilaian pengunjung: / 28
JelekBagus sekali 
Ditulis oleh M. Sadli   
Senin, 23 Mei 2005
(Business News, Senin, tanggal 23 Mei 2005)


Dua berita minggu yang lalu yang patut mendapat tanggapan adalah kredit macet di Bank Mandiri, dan BKPM yang mendapat pimpinan baru.  Bank Mandiri adalah bank yang terbesar dan bank BUMN.  Sektor perbankan di Indonesia mengalami transformasi sejak krisis besar tahun 1997.  Krisis ini pun sebagian besar disebabkan oleh sektor perbankan yang telah mengalami kemajuan besar sekali sejak liberalisasi di pertengahan dasawarsa delapanpuluhan.  Deregulasi dan liberalisasi (syarat-syarat untuk mendirikan bank sangat dikurangi) telah menambah jumlah bank yang mendadak menjadi besar sekali.  Tetapi, korban pertama adalah pengawasan dari Bank Indonesia yang tidak mampu bertindak tegas.

Walaupun jumlah bank swasta jauh lebih besar daripada bank BUMN, namun bank BUMN dominan dalam ukuran besar asset.  Bank swasta yang banyak gagal itu, sudah dirombak kepemilikan serta pengelolaannya.  Yang besar-besar sekarang banyak dikuasai asing.  Pada umumnya, kinerja mereka sekarang sudah cukup baik. Keluhan utama adalah sasaran kucuran kredit terlalu banyak mengikuti pasar, yakni untuk kredit konsumsi, sedangkan kredit yang lebih produktip kepada sektor riil kurang menarik. Akan tetapi, berangsur-angsur bank swasta besar itu juga mulai mengucurkan kredit ke sektor UKM dan kredit modal kerja untuk sektor korporasi.


Yang sekarang menimbulkan masalah adalah bank BUMN, terutama Bank Mandiri, yang digoncang oleh skandal kredit macet bertrilyunan rupiah, dan sebagian direksi sudah menjadi tersangka dengan indikasi pidana. Walaupun bank-bank BUMN lain tidak tergoncang oleh skandal yang serupa namun belakangan ini Menteri Negara BUMN mengindikasikan bahwa BNI dan BRI juga punya banyak kredit macet.  Apa ada arti kusus pada gejala demikian?


Resiko bagi bank BUMN memang lebih besar.  Sebabnya adalah intervensi politik, orientasi yang serba politik dari sebagian pimpinan bank BUMN, dan godaan bagi kalangan politik yang berkuasa untuk memanfaatkan bank BUMN untuk kepentingan partainya.  Maka resiko bank BUMN adalah resiko sistemik.  Jalan keluar yang radikal adalah privatisasi di mana kepemilikan pemerintah paling-paling hanya sebagai minoritas.  Akan tetapi jalan ini secara politis-ideologis masih utopia di Indonesia.


BKPM tidak akan mempunyai wewenang memberikan izin lagi dan akan dijadikan badan promosi.  Jumlah izin akan dipangkas, dan panjang waktu bagi perusahaan baru sampai bisa beroperasi harus dikurangi dari sekitar 150 hari (sekarang) menjadi sebulan.  BKPM juga mendapat kepala baru yang tokohnya dekat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.  Pertanyaannya:  apakah akan efektip?   Jawabnya: sangat mungkin tidak.


Dari dulu BKPM juga tidak memberi izin final.  Itu wewenang departemen.  Gagasan “pelayanan di bawah satu atap” hanya koordinatip, yakni berbagai departemen menempatkan orangnya di BKPM.  Akan tetapi, Direktur. Direktur Jendral dan Menteri selalu segan melepaskan wewenang perizinan ini.  Akhirnya merekalah yang lebih menentukan. Prinsip ini sekarang bahkan ditegaskan.  Yang banyak memakan waktu investor adalah mengurus persetujuan pengesahan di Departemen Hukum dan HAM yang bisa memerlukan tiga bulan, juga setiap kali memerlukan izin kerja, terutama untuk tenaga asing kepada Depnaker.  Apakah waktu untuk mendapat segala perizinan ini, bagi investor baru, bisa dipangkas dan bisa bersaing dengan Malaysia dan Thailand?  Mungkin di atas kertas bisa, akan tetapi tidak mudah bisa dibayangkan (kepala) BKPM (yang baru) bisa mempunyai otoritas terhadap departemen.  Ia orang baru, walaupun pendidikannya cukup tinggi.  Kedekatannya kepada Presiden SBY akan sangat membantu.  Tetapi, ia masih muda dan belum berpengalaman.  Belum tentu bisa “menang” terhadap resistensi birokrasi departemen.  Kalau kepala BKPM mempunyai kedudukan menteri, itu akan banyak membantu, akan tetapi itu tidak demikian. Ia juga diawasi oleh menteri (perdagangan) bukan Presiden.


Fungsi utama BKPM menjadi (hanya) promosi.  Tetapi, investor asing tidak akan lekas terkesan akan usaha suatu kantor promosi.  Daya tarik Indonesia bagi investor lebih banyak ditentukan oleh realita di lapang dan prospek politik.  Realita di lapangan pada bidang-bidang perpajakan, hubungan perburuhan, pelaksanaan otonomi daerah, dan kepastian hukum masih kurang baik.  Semua persoalan di bidang ini juga sudah disadari oleh pemerintah dan dialog antara investor dengan pemerintah sudah cukup banyak, akan tetapi realisasi perbaikan di bidang ini masih sangat lamban.


Tokh sudah cukup banyak investor yang mulai tergerak masuk. Itu disebabkan oleh citra Indonesia sekarang, terutama citra Presiden Susilo Bambang Yudoyono, yang cukup baik.  Ia bisa memproyeksikan citra kestabilan politik dan sifat kebijaksanaan yang praktis, bukan ideologis.

< Sebelumnya   Selanjutnya >
Menu Utama
Home
Adi Harsono
Ali Khomsan
Eddy Satriya
Hadi Soesastro
J Soedradjad D.
Jack M. Niles
Mari Pangestu
Mohammad Sadli
Myra Sidharta
Saparinah Sadli
Setyanto P. Santosa
Shanti L.P.
Tanri Abeng
Lain-lain
Katalog
Artikel
Biografi
Artikel/Info Terkait
© Copyright 2005, Pacific Link

Go to the www.pacfiic.net.id Kumpulan Artikel BIOGRAFI