|
100 HARI TIDAK CUKUP UNTUK MENILAI KEBERHASILAN |
|
|
|
|
Ditulis oleh Sadli
|
|
Senin, 22 November 2004 |
Sebelum berangkat ke Santiago de Chile untuk menghadiri pertemuan puncak APEC maka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pertanggunganjawab atas hasil 100 hari pertama pemerintahnya. Esensi pesannya adalah bahwa dalam 100 hari Pemerintah tidak bisa diharapkan menyelesaikan segala persoalan nasional.
Realita demikian mudah diamini masyarakat. Tetapi, mengapa Presiden harus berpidato serta menekankan demikian hanya setelah bekerja sebulan? Di satu fihak, mayoritas masyarakat rela tetap memberi dukungan kepadanya, karena tidak melihat alternatip yang lebih baik. Di lain fihak, pernyataan Presiden juga menggugah kesan, bahwa dalam 30 hari itu tidak banyak yang bisa disebut sebagai “gebrakan” yang efektip.
Ekspektasi masyarakat akan ketegasan leadership SBY memang terlalu tinggi. Ia telah janjikan terlalu banyak di segala bidang. Tetapi, bidang yang terpenting di mana ekspektasi itu yang tertinggi adalah bidang penegakan hukum untuk memberantas KKN, termasuk illegal logging dan penyelundupan, yang sangat mengganggu ekonomi. Bidang ini juga diberi tekanan khusus, akan tetapi, sebulan pertama itu baru dipakai untuk membuat inventaris permasalahannya, untuk menetapkan strategi bagaimana mulainya. Rincian dari tindakan belum ada.
Di bidang ekonomi belum ada gebrakan yang serius. Para menteri masing-masing baru sibuk memelajari keseluruhan permasalahan. Di bidang ekonomi cara berfikir kabinet juga tidak seragam. Menteri-menteri seperti Sri Mulyani, Mari Pangestu dan Jusuf Anwar, bisa dikelompokkan sebagai pejabat yang “berhati-hati”, yang ingin mempertahankan kestabilan makro-ekonomi (hasil dari Pemerintah Megawati Soekarnoputri). Di lain fihak, Wakil Presiden, Jusuf Kalla, dan Menteri Perekonomian, Aburizal Bakrie, berasal dari bisnis, dan lebih cenderung “nggebrak” sektor riil dengan stimulasi uang anggaran belanja, keringanan pajak atau kredit bank. Mereka tahu bahwa kelemahan pertumbuhan ekonomi adalah karena investasi kurang, akan tetapi mereka tidak mau menunggu masuknya investasi swasta, khususnya asing, yang sangat mungkin masih wait-and-see sampai tahun yang akan datang. Mereka ingin menstimulasi ekonomi dengan investasi pemerintah. Untuk keperluan ini Jusuf Kalla tidak keberatan kalau besar defisit anggaran belanja 2005 lebih besar daripada angka sasaran di RAPBN 2005 bikinan Pemerintah Megawati. Akan tetapi, bagaimana finance the (bigger) deficit? Kalau penerimaan pajak bisa dinaikkan maka secara nominal besar defisit tidak terpengaruhi, karena yang disebut defisit adalah kekurangan anggaran belanja yang harus dibiayai oleh pinjaman atau penjualan asset. Tetapi, kalau penerimaan pajak bisa dinaikkan atau besar subsidi (BBM) bisa dikurangi maka tingkat pengeluaran APBN juga bisa lebih tinggi dan pemerintah bisa mengalokasikannya kepada anggaran pembangunan infrastruktur.
Pemerintah SBY sudah menyatakan bahwa penerimaan pajak harus naik, dari tingkat sekarang sekitar 13,5% PDB akhirnya harus mencapai 18% PDB. Kalau bisa dilaksanakan maka setiap tahun rata-rata bisa terkumpul kelebihan sekitar 1% PDB atau sekitar Rp 22 trilyun. Kalau subsidi BBM dikurangi maka pengeluaran pembangunan bisa naik sampai Rp 40 trilyun. Maka menstimulasi ekonomi dengan menaikkan pengeluaran anggaran belanja pemerintah memang bisa dilakukan. Masalahnya, adalah “bea sosial” atau “rasa sakit masyarakat” yang harus ditanggung. Kalau harga bensin dan solar dinaikkan maka biaya transportasi akan naik, dan ini “menyakitkan masyarakat”. Kalau penerimaan pajak dinaikkan maka uang itu harus diambil dari kas perusahaan atau saku pembayar pajak pribadi, dan itu juga bisa menimbulkan rasa sakit. Selama 30 hari pertama maka Presiden belum mau “menyakitkan masyarakat”. Komitmen untuk menaikkan harga BBM belum dinyatakan, kapan dan berapa. Pelaksanaan peningkatan penerimaan pajak juga baru berupa “in prinsip”. Bahkan dari Menteri Perekonomian yang ditekankan adalah keperluan pengurangan tarip beberapa pajak dan amnesti pajak.
Karena ada kesan bahwa Presiden dan kabinetnya sampai sekarang belum bisa menggariskan kebijakan ekonomi, termasuk fiscal policy, yang menyimpang dari arus pemikiran yang serba konvensional maka tanpa sengaja ia (masih) terjebak dalam rangka pemikiran kebijakan ekonomi Pemerintah yang lalu. Artinya, yang sengaja atau tanpa sengaja masih menjadi pedoman sekarang adalah (pelaksanaan) White Paper pemerintah Megawati.
Ini sebetulnya tidak salah. Kelemahan pemerintah yang lalu adalah ketidakmampuannya untuk memperbaiki iklim investasi. Itu juga disebabkan oleh kelemahan di bidang penegakan hukum, ulah pejabat pajak, dan persoalan perburuhan, bukan bidang kebijakan ekonomi. |
