(Untuk Business News, 7 Agustus 2006)

Wakil Presiden Jusuf Kalla sekali lagi membuat pernyataan yang menjadi kontroversial.  Ia telah bilang “krisis ekonomi di Indonesia sudah lewat”.  Tergantung definisi apa yang dipakai untuk “krisis ekonomi” maka orang bisa setuju atau menolak pernyataan Wakil Presiden itu.

Ada komentar bahwa “itu statement politik”, artinya suatu pernyataan fihak pemerintah karena pemerintah ini entah mau cuci tangan atau memupuk dadanya.  Kalau krisis ekonomi diartikan bahwa laju pertumbuhan pendapatan nasional adalah negatip,  maka hal demikian sudah tidak terjadi lagi sejak tahun 2000.  Tetapi, ada orang lain yang lebih mementingkan tumpukan pengangguran dan kemiskinan yang sekarang masih tampak nyata, dan menyimpulkan bahwa ekonomi Indonesia belum keluar krisis.

(Business News, Senin 6 Maret 2006)

Ucapan M. Lufti, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), secara tepat mencerminkan dilema yang dihadapi pemerintah menanggapi protes mahasiswa dan rakyat Papua terhadap operasi perusahaan pertambangan PT Freeport.  “Tentunya ini merisaukan”, kata Lufti. “Sebagai instansi yang mengurusi investasi, kami melihat ini sebagai sesuatu yang sangat disayangkan.  Bagaimanapun posisi Pemerintah Indonesia jelas, kita akan menghargai seluruh kontrak yang sudah ditekan dan dibuat persetujuan pemerintah beserta perangkatnya”.

(Business News, Senin, 27 Februari 2006)

Masalah menentukan siapa yang harus menjadi operator pada kontrak bagi hasil migas di blok Cepu sudah memakan waktu lebih dari satu tahun.  Kontrak bagi hasil ini antara fihak asing, ExxonMobile di satu fihak, dan BUMN migas, Pertamina, di lain fihak.  Potensi produksi blok Cepu ini besar sekali sehingga bisa menambah produksi nasional sebanyak 18%.  Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa diperlukan waktu begitu lama untuk mengambil keputusan?  Dan siapakah yang harus mengambil keputusan?