|
Dewan Teknologi: Harap Cemas Menanti Kemajuan Teknologi Informasi |
|
|
|
Ditulis oleh Eddy Satriya
|
|
Selasa, 14 November 2006 |
Seperti telah dilansir beberapa media, jika tidak ada aral melintang,
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan meresmikan pencanangan Dewan
Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional atau DTIKN di Istana Bogor
pada Senin 13 November 2006. DTIKN merupakan kelompok kerja yang
dibentuk untuk mendorong percepatan pengembangan Information and
Communication Technology (ICT) di Indonesia.
Diarahkan langsung oleh Presiden, diketuai oleh Menteri Komunikasi dan
Informasi (Kominfo) serta beranggotakan para menteri Kabinet Indonesia
Bersatu dan pakar di bidang ICT, DTIKN sangat ditunggu masyarakat ICT
Indonesia untuk secepatnya berkiprah dalam menyediakan jasa ICT yang
andal, mudah diakses, dan terjangkau.
Meski sudah gencar mengembangkan ICT nasional sejak sebelum krisis
keuangan tahun 1997, pembangunan ICT dirasakan masih tertinggal
dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya, seperti Thailand,
Malaysia, Singapura, bahkan Vietnam. Infrastruktur yang terbatas,
kebijakan dan regulasi yang belum pas, tarif yang relatif mahal, serta
belum dirangkulnya pekerja ICT profesional independen telah melemahkan
berbagai program utama pemerintah selama ini.
Alhasil, manfaat ICT untuk masyarakat luas dan penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih (good governance practices) masih terkendala.
Berbagai program utama, seperti pengembangan e-Government, e- Business,
e-Procurement, penyusunan regulasi baru, dan Single Identification
Number, dinilai belum memberikan hasil maksimal. Rencana tindak lintas
sektoral yang menjadi lampiran Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001
juga tak jelas implementasinya.
Sejarah pengembangan ICT nasional telah mencatat lima masa kepresidenan
yang berbeda dengan tiga keputusan presiden (Keppres), satu inpres, dan
enam kementerian sebagai pelaksana harian. Singkatnya,
ketidakberhasilan dalam sinkronisasi dan koordinasi ICT selama ini
mendorong pemerintah untuk mewujudkan DTIKN yang sangat diharapkan
dapat menaikkan daya saing bangsa melalui pemanfaatan ICT.
Tingginya dinamika politik, transisi otonomi, serta tantangan
globalisasi yang makin kuat membuat pekerjaan DTIKN menjadi tidak
mudah. Di samping berbagai permasalahan generik yang biasanya
mengiringi organisasi baru lintas sektor, berikut ini adalah beberapa
faktor dan tantangan utama yang seyogianya diperhatikan dalam
menakhodai DTIKN mencapai tujuan dan tugas pokoknya.
Pertama, menentukan rencana pengembangan yang didasarkan kepada
kebutuhan, kondisi infrastruktur, dan aplikasi yang sudah berhasil
dibangun hingga saat ini. Dengan kata lain, penyusunan kebijakan dan
regulasi baru hendaklah memanfaatkan sebesar-besarnya kinerja yang
sudah dicapai, baik oleh pemerintah maupun swasta, sehingga terhindar
dari kemubaziran. Dengan demikian, diharapkan DTIKN bisa mengoptimalkan
perencanaan sesuai tingkatan ICT yang telah dicapai di semua sektor
untuk mewujudkan masyarakat baru Indonesia berbasiskan ilmu pengetahuan
(knowledge based society/economy).
Kedua, direkrutnya beberapa mantan manajer dan profesional ICT dari
berbagai posisi berbeda saat ini yang harus bekerja sama lintas sektor
dengan birokrasi di era pemerintahan SBY-JK akan merupakan sebuah
tantangan koordinasi yang unik.
Ketiga, kuatnya desakan dan "gempuran" berbagai perusahaan
multinasional, baik untuk perangkat keras maupun perangkat lunak, dalam
upaya meletakkan platform bisnis serta dominasi mereka di pasar
Indonesia hendaklah dihadapi dengan kepala dingin. Pemilihan teknologi
sebaiknya tetap netral sehingga terhindar dari kondisi locked-in yang
dapat menjerat di kemudian hari. Trade-off tidak perlu malu-malu
dilakukan dalam berbagai negosiasi mengingat negara kita memang masih
tergolong negara miskin. Perlu diingat, dari pengamatan selama ini
terlihat beberapa vendor berusaha masuk dari berbagai pintu dan
mengerti betul bagaimana memanfaatkan lemahnya birokrasi pemerintah di
semua lini.
Keempat, perlunya apresiasi dan memberikan tempat lebih pantas bagi
terobosan yang dilakukan berbagai pihak, baik individu,
komunitas/kelompok, dan asosiasi. Hal ini kritikal karena diperlukan
untuk mendorong pengembangan industri dan kreasi sumber daya manusia
dalam melakukan inovasi teknologi. Jika perlu kemajuan tersebut
diselaraskan dengan memperbarui regulasi yang sering tertinggal
kemajuan teknologi. Bukan seperti yang kita saksikan selama ini,
pemerintah dan regulator justru melarang dan menyatakan berbagai
inovasi yang memudahkan masyarakat itu sebagai "barang haram."
Dan, kelima, keberhasilan DTIKN sangat mudah diukur dengan berbagai
indikator baku ICT. Karena itu, menjadi sangat penting memprioritaskan
beberapa program saja dengan manfaat yang dapat dirasakan secara cepat
dan luas oleh masyarakat. Pemilihan program unggulan untuk jangka
pendek itu harus dilanjutkan dengan program jangka panjang yang sesuai.
Memang, harapan dan kecemasan masyarakat ICT semakin tinggi menyambut
DTIKN. Ucapan selamat layak diberikan kepada Depkominfo sebagai
departemen baru yang jadi motor utama. Memang sudah waktunya semua
pihak bahu-membahu memajukan ICT nasional. Semoga DTIKN mampu
menggantikan Tim Koordinasi Telematika Indonesia atau TKTI yang selama
ini jadi teka teki.
Eddy Satriya, Senior Infrastructure Economist, Pernah Menjadi Anggota
Sekretariat TKTI. Sekarang Bekerja di Kantor Menko Bidang Perekonomian
dan Dapat Dihubungi Melalui E-mail satriyaeddy[at]yahoo.com
|
|
|
