|
Ditulis oleh Eddy Satriya *)
|
|
Rabu, 15 Agustus 2007 |
Mr Jo a.k.a Kembar salah satu konglomerat terkenal asal tapanuli berhasil mendapatkan sebuah penghargaan grammy award dan noble atas usaha dan sumbangsih nya terhadapa kemajuan industri boting di indonesia. Andaikan ada 1000 orang indonesia spt ini dijamin bangsa indonesia akan sama derajatnya dengan bangsa-bangsa maju lainnya...maju urusan apa neh pak?hahahahaha semua foto2 disini tampang korupsi semua ketauan gak ada yg beres!!bnyk omong kelen semua...bangsat!! mikirin diri sendiri...!!asuw jancok!!! awas tukang bom inii...tp jg n salah tampang artis booo
 |
|
Baca selengkapnya...
|
|
|
Ditulis oleh Setyanto P. Santosa
|
|
Senin, 13 Agustus 2007 |
Para pendiri bangsa telah menyadari sejak awal bahwa Indonesia sebagai kolektivitas politik tidak memiliki modal yang cukup untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, sehingga ditampung dalam pasal 33 UUD 1945, khususnya ayat 2 yang menyatakan: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”, Secara eksplisit ayat ini menyatakan bahwa Negara akan mengambil peran dalam kegiatan ekonomi. Selama pasal 33 UUD 1945 masih tercantum dalam konsitusi maka selama itu pula keterlibatan pemerintah (termasuk BUMN) dalam perekonomian Indonesia masih tetap diperlukan.
|
|
Baca selengkapnya...
|
|
|
Ditulis oleh Eddy Satriya
|
|
Kamis, 19 April 2007 |
Catatan: Artikel ini ditulis akhir Sept 2003 dan belum sempat dipublikasikan
Rasa mual, sedih, putus asa, amarah dan geram bercampur menjadi satu dalam diri saya tatkala menonton tayangan Televisi (TV) swasta SCTV pada Minggu malam 21 September 2003 lalu. Diperlukan ketenangan diri dan “syaraf baja” untuk menyaksikan tayangan yang mengupas kejadian amoral di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) tersebut hingga tuntas. Walaupun terkadang samar karena kejadian yang direkam dengan kamera video amatir itu berlangsung malam hari, namun apa yang tertayang dilayar kaca tersebut semuanya bisa terlihat dengan jelas dan dimengerti.
|
|
Baca selengkapnya...
|
|
|
Ditulis oleh Eddy Satriya
|
|
Rabu, 04 April 2007 |
Akhirnya, salah satu aplikasi telematika, yaitu rencana pengadaan dan pemanfaatan laptop untuk anggota DPR, berhasil juga menjadi topik diskusi di berbagai lapisan masyarakat. Sayangnya diskusi yang bergulir bernada miring dan sinis. Tidak kurang dari pengamat politik Arbi Sanit dan rekan saya pengamat telematika Roy Suryo menyiratkan bahwa belum saatnya (semua) anggota DPR memiliki laptop (Kompas, 24/3).
|
|
Baca selengkapnya...
|
|
|
Ditulis oleh Eddy Satriya
|
|
Selasa, 06 Maret 2007 |
(Telah diterbitkan dalam Downstream Indonesia Edisi Feb 2007)
Subsidi energi, baik listrik maupun BBM, telah menjadi momok menakutkan bagi pengambil keputusan di Republik Indonesia ini. Pemerintah dipusingkan bukan hanya oleh rumitnya merancang pembangunan dan menentukan prioritas dalam penyusunan RAPBN, tetapi juga dengan besarnya subsidi – terutama BBM – yang harus ditanggung setiap tahun. Karena itulah, pemerintah bersama DPR telah bersepakat untuk menghapuskan subsidi BBM secara bertahap seperti tertuang dalam UU No. 25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas). Meskipun demikian, subsidi minyak tanah dikecualikan. Dengan kata lain, meski telah menerapkan harga pasar untuk bensin dan solar, pemerintah masih mensubsidi minyak tanah untuk keperluan masyarakat berpendapatan rendah dan industri kecil.
|
|
Baca selengkapnya...
|
|
|
|
<< Awal < Sebelumnya 1 2 3 4 5 Selanjutnya > Akhir >>
|
| Hasil 1 - 9 dari 39 |
